Sidang Gugatan UU Pemilu, Juru bicara Mahkamah Konstitusi: Hakim dengarkan Keterangan Presiden hingga KPU

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut sidang judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bakal digelar pada Kamis, 24 Januari 2023. Dalam sidang gugatan terhadap sistem pemilu proposional terbuka itu, Fajar menyebut hakim akan mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak, salah satunya Presiden Joko Widodo atau Jokowi

"Keterangan DPR, Presiden, dan KPU," kata Fajar saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 Januari 2023. 

Mengenai konfirmasi kehadiran Jokowi dalam sidang tersebut, Fajar menyebut Kepala Negara bakal diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sidang tersebut juga tidak mewajibkan pihak yang akan didengarkan keterangannya untuk hadir secara langsung. 

"Presiden kan sudah ada tim kuasanya juga, yang diperlukan keterangannya di persidangan," kata Fajar. 

Baca juga: Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PKS: Jika Perlu, Kita Bersama-sama Menghadap Presiden

Sidang Kamis depan merupakan lanjutan dari sidang perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait pengujian materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang batal digelar pada Selasa, 17 Januari 2023.

Saat itu Ketua MK Anwar Usman yang memimpin jalannya sidang memutuskan penundaan karena ada surat permintaan dari DPR tertanggal 16 Januari, agar sidang dilaksanakan secara offline atau luar jaringan (luring). 

"Pada siang hari ini sidang lanjutan untuk perkara Nomor 114/2022 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden serta keterangan pihak terkait KPU. Akan tetapi kemarin MK menerima surat dari DPR yang ditanda tangani oleh sekjen atas nama pimpinan, yang pada intinya memohon agar sidang yang semula dilaksanakan secara daring atau online diubah menjadi secara luring di ruang sidang MK," ujar Anwar. 

Anwar menyebut MK perlu melakukan beberapa persiapan seperti mengatur tempat duduk, pengamanan, dan memberi tahu kepada pihak-pihak ha terkait dalam perkara ini bahwa sidang bakal digelar secara tatap muka. Sehingga, pihaknya memutuskan penundaan sidang pada Selasa lalu. 

Anwar menyentuh sidang pada Kamis depan sekaligus menjadi pertama atau pembuka untuk sidang luring pada perkara-perkara yang akan datang. 

Gugatan uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka ini kembali diajukan ke MK pada akhir November lalu. Salah satu pemohon perkara adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

Baca juga: Pemilu Sistem Proporsional Tertutup atau Terbuka, Deni Indrayana: Politik Uang Tetap Ada

M JULNIS FIRMANSYAH 






Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

14 menit lalu

Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim sebut Anies Baswedan disabotase ular kobra sekarung & Jokowi puji Heru Budi jadi Top 3 Metro


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

29 menit lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Bertemu Bobby Nasution, Prabowo Sebut Kota Medan Kini Semakin Maju

2 jam lalu

Bertemu Bobby Nasution, Prabowo Sebut Kota Medan Kini Semakin Maju

Menurut Prabowo, Gerindra selama ini terus memonitor kinerja Bobby Nasution sejak dilantik menjadi wali kota pada 26 Februari 2021.


Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

12 jam lalu

Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

Presiden RI ke-2 Soeharto pernah bersemedi di beberapa gunung di Jawa. Setidaknya ada 10 pertapaan dijalani.


Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

13 jam lalu

Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

Ony ikut membantah tudingan PDIP memobilisasi kepala desa untuk menyuarakan jabatan 9 tahun.


Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

17 jam lalu

Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmta mengatakan program insentif kendaraan listrik sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun hingga saat ini, masih dalam tahap finalisasi.


FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

19 jam lalu

FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

FX Rudy mengapresiasi niat Kaesang yang mulai tertarik ke dunia politik. Eks Wali Kota Solo itu mempersilakan jika Kaesang ingin bergabung dengan PDIP


PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

19 jam lalu

PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis.


Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

19 jam lalu

Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkap keinginan Kesang Pangarep menjadi kepala daerah. Sementara Gibran mau maju Pilgub DKI 2024.


Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

20 jam lalu

Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

Meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sudah dicabut akhir 2022, Jokowi meminta masyarakat tetap waspada.