Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

Partai Buruh dan sejumlah Organisasi Perempuan menggelar aksi di Hari Perempuan Internasional di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 8 Maret 2022. Masa aksi memiliki 8 tuntutan dalam aksi tersebut, Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, Cabut Permenaker no.2 tahun 2022, segera menyesahkan RUU TPKS dan RUU PPRT, Menghimbau pemerimtah melakjkan kontrol harga sembako, mewujudkan reforma agraria, Ratifikasi Kilk 190, dan Ruang politik setara bagi perempuan. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  atau Komnas HAM mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan hal tersebut agar memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga dan juga pekerja migran di luar negeri.

Anis mengatakan pekerja rumah tangga di Indonesia yang tercatat oleh pemerintah saat ini jumlahnya mencapai empat juta pekerja. Ia menambahkan saat ini para pekerja rumah tangga sangat rentan kehilangan hak-hak sebagai seorang pekerja.

“Sudah 19 tahun RUU PPRT dibahas di DPR dan tidak kunjung disahkan. Padahal, Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar ada percepatan pengesahan RUU PPRT,” kata Anis pada Sabtu 21 Januari 2023.

Baca juga: Puluhan PRT akan Temui Moeldoko Hari Ini, Minta Jokowi Dukung Pengesahan UU PPRT

Desakan percepatan pengesahan RUU PPRT tersebut karena masih banyaknya temuan kekerasan yang dialami oleh para pekerja rumah tangga. Berdasarkan temuan JALA PRT periode 2017-2022, Anis menyebut tercatat ada sebanyak 2.637 kasus pelanggaran hak terhadap para pekerja rumah tangga.

“Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran ekonomi (tidak digaji, dipotong biaya agen, dan lain-lain), kekerasan psikis, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Selain itu, Anis mengatakan Komnas HAM juga seringkali mendapati laporan dari pekerja rumah tangga. Laporan tersebut, kata dia, berupa pelanggaran hak asasi manusia seperti gaji yang tidak dibayar hingga meminta bantuan perlindungan hukum.

“Laporan tersebut kami dapati dari pekerja di dalam dan di luar negeri,” kata aktivis di bidang hak-hak pekerja tersebut.

Oleh sebab itu pula, Anis mengatakan Komnas HAM telah melakukan pengkajian tentang urgensi ratifikasi perjanjian International Labour Organization (ILO) 189 Tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Hasilnya, kata dia, Komnas HAM menemukan ratifikasi perjanjian tersebut dapat membawa iklim pemajuan HAM yang lebih baik lagi kepada para pekerja rumah tangga.

“Ratifikasi tersebut juga bisa menjadi norma rujukan dalam penyusunan dan pembahasan RUU PPRT,” ujar Anis.

Berangkat dari hal itu, Anis mengatakan Komnas HAM mempunya beberapa rekomendasi agar pemajuan hak asasi bagi pekerja rumah tangga dapat terealisasikan. Adapun saran tersebut, kata dia, adalah mendorong DPR agar menyetujui RUU PPRT sebagai RUU inisiatif dalam sidang paripurna, mendorong pemerintah dan DPR mempertimbangkan hasil kajian Komnas HAM, dan mendorong ruang partisipasi publik secara bermakna dalam penyusunan RUU PPRT.

“Selain itu, kami juga mendorong pemerintah menginisasi ratifikasi Konvensi ILO 189 Tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga,” ujarnya.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi atau Jala PRT Lita Anggraini mengungkapkan keheranannya karena sampai saat ini pembahasan RUU PPRT belum menemui titik terang. Dia mempertanyakan pernyataan yang menyebut bahwa RUU PPRT ini belum mendesak.

"Kasus penyiksaan terhadap Khotimah itu apakah bukan urgensi? Itu sudah menjadi SOS (tanda bahaya)," ujar Lita kepada Tempo di Jakarta pada Jumat, 20 Januari 2023.

Baca juga: RUU PPRT Belum Disahkan DPR, Puan Maharani: Pembahasannya Harus Berkualitas






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

7 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

11 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

22 jam lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Ulama Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga Gelar Istighosah untuk RUU PPRT

1 hari lalu

Ulama Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga Gelar Istighosah untuk RUU PPRT

Ratusan pekerja rumah tangga yang tergabung dalam berbagai serikat atau aliansi mengikuti istighosah atau doa bersama pada Sabtu 4 Februari 2023.


Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

1 hari lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

2 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

2 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada