Luhut Vs OTT KPK, Sederet Pernyataan Luhut Pandjaitan Tak Suka OTT dan Alasannya

Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan pengganti Budi Karya Sumadi yang terindikasi positif Corona. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menkomarvines Luhut Binsar Panjaitan lagi-lagi menyentil soal operasi tangkap tangan alias OTT KPK. Terbaru, pihaknya meminta Kepada Daerah untuk melawan metode pengungkapan kasus oleh KPK dengan cara OTT itu.

“Kita harus lawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat,” kata Luhut pada Selasa, 17 Januari 2023.

Baca: Luhut Kembali Singgung OTT KPK: Tidak Bagus Buat Negeri Ini, Jelek Banget Gitu

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri tak tinggal diam cara paling efisien pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan lembaganya dinilai sebelah mata oleh Luhut. Menurut Ali, ketimbang melawan OTT lebih baik menghindarinya dengan tidak melakukan korupsi.

“Jadi kalau jauhi korupsi, ya, tidak kemudian dilakukan tangkap tangan, kan begitu,” ujar Ali di Jakarta, pada Rabu, 18 Januari 2023.

Luhut Pandjaitan memang tidak senang dengan OTT. Dirinya tercacat beberapa kali berkomentar tentang sisi buruk cara KPK menciduk terduga pelaku langsung di tempat. Berikut rangkuman Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang gemar menyenggol ihwal OTT KPK.

Baca: Soal Luhut Sebut OTT KPK Bikin Jelek Nama Indonesia, Begini Respons 5 Aktivis Antikorupsi

Luhut Vs OTT KPK

1. Luhut sebut OTT tak membuat jera

Luhut pernah menyebut OTT KPK tak membuat orang jera. Hal itu dia sampaikannya pada 13 April 2021 silam. Pasalnya, meski lembaga anti-rasuah gencar melakukan penindakan, angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi.

“Maaf kalau saya bicara terbuka. OTT pun buahnya tidak buat orang jadi kapok. Tidak juga,” kata Luhut.

Luhut menyatakan, upaya yang paling tepat untuk menekan angka korupsi adalah pencegahan. Pihaknya mengaku rutin berkomunikasi dengan pimpinan KPK untuk mengantisipasi peluang terjadinya tindakan penyelewengan di berbagai proyek negara.

2. Luhut sebut OTT jelek banget

Penghujung tahun lalu, Luhut membuat geger aktivis pemberantas korupsi. Pernyataannya dinilai kontroversial. Menko Marves ini menyebut OTT KPK memberikan citra buruk bagi Indonesia. Dia mengatakan OTT bukan upaya yang baik untuk melawan korupsi.

“OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.

Hal itu Luhut sampaikan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta. Luhut berbicara soal digitalisasi dan e-katalog untuk mendorong transparansi anggaran. Menurut dia, digitalisasi akan membuat celah korupsi semakin tertutup.

“Kalau sudah masuk. Itu uangnya di situ, sudah berapa ribu triliun, apa yang mau dikorupsi lagi,” ujarnya.

Baca: Susi Pudjiastuti Ikut Tanggapi Pernyataan Luhut Soal OTT KPK Jelek, Berikan 10 Tanda Tanya

3. Luhut sebut OTT tidak perlu dilakukan

Pekan lalu, Luhut Pandjaitan juga menyentil ihwal OTT KPK. Dia menilai OTT tidak perlu dilakukan. Terutama ketika ekosistem digital telah berjalan baik. Misalnya, digitalisasi dalam pengadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang nilainya mencapai Rp 1.200 triliun melalui e-Katalog.

“Tahun ini 95 persen (digitalisasi). Saya katakan, kalau ekosistem baik, OTT tidak akan perlu lagi ke depan. Karena orang-orang tidak bisa mencuri lagi,” ujar Luhut, Selasa, 10 Januari 2023.

Hal itu Luhut sampaikan dalam acara Ibadah Syukur Awal Tahun Kantor Pusat HKBP yang disiarkan di Channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Dia menilai penggunaan e-Katalog telah berdampak positif terhadap belanja pemerintah. Menko Marves mengukurnya dari ketiadaan penangkapan kepala daerah lantaran terjerat kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kita lihat 6 bulan terakhir, ada nggak kepala daerah yang ditangkap karena APBD? Nggak ada. Kita nggak sadar itu,” ujarnya.

4. Luhut ajak Kepala Daerah lawan OTT

Belum lama ini Luhut kembali berkomentar soal OTT KPK. Pihaknya mengajak Kepala Daerah untuk melawan OTT yang dilakukan KPK. Ajakan itu Luhut sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan FOROPIMDA Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor.

“Kita harus lawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat,” kata Luhut Pandjaitan, Selasa, 17 Januari 2023.

Menurutnya, langkah yang harus ditempuh adalah dengan perbaikan sistem internal dan layanan untuk masyarakat menjadi berbasis elektronik sehingga menjadi negara yang efisien. Kemudian adalah meningkatkan pengawasan.

“Saya kira kita enggak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia,” ujarnya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca juga: Luhut Ajak Pimpinan Daerah Lawan OTT KPK, Jubir: Makanya Jangan Korupsi, Kan Begitu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

1 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

8 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

9 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

14 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

17 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

18 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

20 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

22 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

1 hari lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia


Sebut Aturan Sawit Tiru Batu Bara, Faisal Basri: Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

1 hari lalu

Sebut Aturan Sawit Tiru Batu Bara, Faisal Basri: Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyinggung kebijakan DMO sawit dan domestic price obligation (DPO).