Dirjen Imigrasi Cegah Dua Orang dalam Kasus Pengurusan Perkara MA

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap dua orang atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Pranata Hubungan Masyarakat Dirjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan usulan pencegahan tersebut disampaikan oleh KPK beberapa waktu lalu. Ia menyebut total ada dua orang yang diusulkan agar dicegah berpergian ke luar negeri.

"Atas nama Windy Yunita Ghemary dan dan Dadan Tri Yudianto sudah masuk daftar usulan pencegahan KPK," kata Achmad pada Jum'at 20 Januari 2023.

Achmad menambahkan kedua orang tersebut memiliki masa cegah yang sama. Ia menjelaskan Dadan dan Windy sama-sama dicekal ke luar negeri selama periode 12 Januari hingga 12 Juli 2023.

"Mereka akan dicegah ke luar negeri selama waktu enam bulan," ujar dia melalui keterangan tertulis.

Dadan Tri Yudianto merupakan Komisaris PT Wika Beton. Dia sudah beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Sudrajad Dimyati. Terakhir, dia dipanggil oleh KPK pada 17 Januari 2023 lalu dan dikabarkan menghadiri agenda pemeriksaan dengan tim penyidik KPK tersebut.

Sudah ada 13 tersangka

Sejauh ini, nama-nama tersangka yang telah diumumkan KPK kepada publik dalam kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung berjumlah 13 orang. Dua diantara 13 orang tersebut merupakan hakim agung Sudrajad Dimyati dan juga Gazalba Saleh.

Kasus tersebut bermula dari kisruh internal Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Konflik internal di KSP Intidana tersebut pun berakhir di meja hijau. Heryanto Tanaka selaku anggota Intidana memperkarakan pengurus koperasi Budiman Gandi Suparman atas dugaan pemalsuan. Putusan Pengadilan Negeri Semarang memvonis bebas Budiman Gandi Suparman dari tuntutan perdata maupun pidana.

Tidak puas, Heryanto Tanaka sebagai penggugat kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun, Heryanto meminta kepada tim kuasa hukumnya agar perkara tersebut bisa jatuh vonis pidana dan perdata kepada Budiman Gandi. Sudrajat Dimyati selaku hakim agung yang mengabulkan kasasi perdata, diduga oleh KPK telah menerima Rp 850 juta. Kini ia telah ditahan oleh di Rutan KPK Kavling C1.

 
Baca: KPK Periksa 4 Hakim Agung di Kasus Suap Sudrajad Dimyati






Warga Antusias Bikin Paspor Sehari Jadi Rp 1 Juta di Akhir Pekan

23 jam lalu

Warga Antusias Bikin Paspor Sehari Jadi Rp 1 Juta di Akhir Pekan

Kantor Imigrasi membuka layanan paspor sehari jadi di akhir pekan, tarifnya Rp 1 juta. Dilayani di unit layanan paspor di 5 mall di Jakarta.


Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

1 hari lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

2 hari lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

3 hari lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

4 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

6 hari lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Alasan Kejari Depok Belum Bisa Ekseskusi Putusan First Travel

6 hari lalu

Alasan Kejari Depok Belum Bisa Ekseskusi Putusan First Travel

Dalam putusannya, MA mengembalikan aset First Travel kepada para korban, yang sebelumnya dirampas negara.


Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

7 hari lalu

Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

KSP Indosurya tidak pernah melakukan rapat pertanggungjawaban tertinggi, serta produk yang dijual tidak masuk akal.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

7 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

9 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.