Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

Calon wakil Walikota Surabaya Lucy Kurniasari. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari mengaku komisinya tidak pernah dlibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan maupun RUU Cipta Kerja. Adapun Komisi IX merupakan komisi teknis yang ruang lingkup tugasnya soal kesehatan dan ketenagakerjaan.

Lucy menjelaskan, RUU Kesehatan hanya dibahas oleh Badan Legislasi DPR. Pun dengan RUU Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 lalu.

“Apa yang dilakukan Baleg itu persis sama seperti pembahasan RUU Cipta Kerja. Komisi IX DPR RI tidak dilibatkan sama sekali. Komisi IX baru tahu ada RUU Cipta Kerja setelah ada undangan paripurna untuk mengesahkannya,” kata Lucy dalam keterangannya, Kamis, 19 Januari 2023.

Dia menjelaskan, RUU Ciptaker saat itu dipaksakan untuk disahkan. Akibatnya, kata dia, UU Ciptaker langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi usai diketok di paripurna. MK dalam putusannya menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

Lucy mengatakan kejadian serupa terjadi pada RUU Kesehatan. Menurut dia, Komisi IX tidak tahu-menahu ihwal kajian kelayakan, pembuatan draf RUU, hingga pembahasan RUU di Baleg.

“Karena itu, Komisi IX tidak bertanggung jawab keberadaan dan pembahasan RUU Kesehatan. Hal ini perlu diketahui rakyat, agar nantinya Komisi IX DPR RI tidak persalahkan,” kata dia.

Apalagi, kata dia, RUU Kesehatan dinilai tidak melibatkan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, dia mengatakan meruaknya penolakan terhadap RUU Kesehatan oleh sejumlah organisasi profesi wajar dilakukan.

Lucy mengatakan Komisi IX mestinya juga menolak RUU Kesehatan. “Komisi IX harus menyatakan tidak bertanggung jawab keberadaan RUU tersebut,” ujarnya.

Menyitir laporan dari Majalah Tempo bertajuk Angin Ribut Sapu Jagat Edisi 15 Januari 2023, RUU Kesehatan disinyalir sebagai titipan pemerintah ke DPR. Sejumlah pengurus organisasi profesi menolak omnibus law kesehatan ini.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menilai regulasi itu berpotensi menimbulkan banyak masalah di sektor kesehatan. Dia mengatakan RUU Kesehatan bakal memangkas peran organisasinya. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan bakal punya peran dan kewenangan yang lebih besar.

Sementara itu, Menkes Budi Gunadi menilai penolakan terhadap RUU Kesehatan sangat wajar. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Baca: RUU Kesehatan Masuk Prolegnas Prioritas 2023






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

10 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

14 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Anies Baswedan - AHY Janjian Nonton Bareng Dewa 19

15 jam lalu

Anies Baswedan - AHY Janjian Nonton Bareng Dewa 19

Dalam video berdurasi 19 detik yang dibagikan AHY, tampak Anies Baswedan mengenakan kaos hitam dengan tulisan Baladewa 19 Jaksel.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

1 hari lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Skor IPK Indonesia Anjlok, Partai Buruh Sebut Dampak dari Kebijakan Pemerintah

1 hari lalu

Skor IPK Indonesia Anjlok, Partai Buruh Sebut Dampak dari Kebijakan Pemerintah

Partai Buruh mengatakan melorotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) 2022 buah dari kebijakan yang bertentangan semangat pemberantasan korupsi.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

1 hari lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

2 hari lalu

NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

Sugeng Suparwoto mengatakan Demokrat tidak ngotot mengajukan AHY jadi cawapres Anies dan sepakat penentu di tangan eks Gubernu DKI itu


Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

2 hari lalu

Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

Menkes menyatakan pada 2023 pemerintah fokus mengejar prevalensi stunting turun ke angka 17 persen. Berikut langkah yang dilakukan.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

2 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?