Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

DPR mengesahkan Rancangan KUHP yang diajukan pemerintah pada 6 Desember 2022. Berlaku tiga tahun lagi, KUHP itu menerbitkan pelbagai kecemasan: atas nama hukum, ketertiban, atau pembangunan, negara mengekang kebebasan berekspresi seperti pada masa Orde Baru.

TEMPO.CO, Jakarta - Sosialisasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah. Sosialisasi ini merupakan program pemerintah agar masyarakat dapat memahami substansi dan tidak mispersepsi terhadap aturan hukum pidana yang akan berlaku tiga tahun setelah disahkan.

Dalam sosialisasi yang digelar di Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis 19 Januari 2023, pemerintah menggandeng Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bersama sejumlah pakar hukum lintas universitas. Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Benny Riyanto, dalam sosialisasi menjelaskan sejarah upaya revisi hukum pidana di Indonesia. 

“Upaya pembaruan KUHP dimulai sejak 1958 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Kemudian pada 1963 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I yang menghasilkan berbagai resolusi antara lain untuk merumuskan KUHP Nasional,” ujar Benny dalam keterangannya, Jumat, 20 Januari 2023. 

Setelah puluhan tahun berlalu, Benny menyebut Rancangan Undang-Undang tentang KUHP akhirnya untuk pertama kali disampaikan ke DPR pada tahun 2012. Namun, pada saat itu legislatif belum sempat membahasnya. 

Hingga tiga tahun kemudian Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kembali ke DPR melalui penerbitan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2015, tanggal 5 Juni 2015. Surat itu ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif selama lebih dari lima tahun.

“Jadi KUHP kita sudah aman dari syarat formil,” kata Benny.

Benny dalam paparannya mengatakan KUHP lama yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda dan memiliki nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS). Ia menilai KUHP lama belum mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, apalagi mencerminkan dasar negara falsafah Pancasila.

Sementara itu pakar Hukum dari FH UI, Topo Santoso, mengatakan terdapat tiga hal paling penting yang mempengaruhi KUHP baru, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan.

“Dalam KUHP lama belum dijelaskan dan diatur secara sistematis mengenai tindak pidana. Namun dalam KUHP nasional dijelaskan bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan oleh living law juga dilarang,” kata Topo.

Topo menambahkan, KUHP baru juga menyesuaikan perkembangan yang terjadi pada perubahan hukum di dunia. Sebagai contoh pada KUHP lama ada tindak pidana yang pelakunya tidak memiliki kesalahan namun bisa dihukum karena pasal karet. Dalam KUHP baru, hal itu diperbaiki dengan pengecualian tertentu dan harus tertulis secara eksplisit dalam UU.

“Tujuan pidana sekarang bukan retributif atau untuk membalas, namun justru untuk perlindungan,” paparnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bakal mensosialisasikan KUHP Baru selama tiga tahun, sebelum akhirnya efektif berlaku sejak disahkan pada awal Desember 2022. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pihaknya bakal membentuk tim khusus untuk mensosialisasikan aturan itu. 

"Kami akan bentuk tim dari seluruh tim yang ada, dari kementerian, tim pakar kita yang selama ini ikut membahas, dan ini akan dikirim ke daerah-daerah, termasuk di sini kepada penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan," ujar Yasonna Laoly di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Desember 2022.

Sosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut. Yasonna menyebut KUHP ini bakal berbeda dari sebelumnya, karena buatan asli anak bangsa.

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: Demokrat Beri Catatan Kritis terhadap KUHP Baru, AHY: Jangan Sampai Mengkriminalisasi Rakyat Sendiri






Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

2 jam lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

2 jam lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

9 jam lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

13 jam lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

Bukan hanya informasi modus phishing dengan tautan undangan pernikahan dan kecaman kepada Kepala BRIN, tapi juga ada soal bibit siklon.


Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

20 jam lalu

Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

Orang yang terlibat kecelakaan dan sengaja tidak memberikan pertolongan, atau bahkan terjadi tabrak lari adalah tindak pidana.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

1 hari lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

1 hari lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

1 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

1 hari lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

1 hari lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.