Mahfud Md Bilang Kejaksaan Tak Terpengaruh Gerakan Bawah Tanah soal Ferdy Sambo

Reporter

Editor

Amirullah

Gestur Ferdy Sambo saat meninggalkan ruang sidang setelah menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda pembacaan tuntutan, di PN Jakarta Selatan, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md memastikan kejaksaan tidak terpengaruh gerakan-gerakan bawah tanah dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dengan terdakwa Ferdy Sambo.

"Saya pastikan kejaksaan independen, tidak akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu," kata Mahfud Md kepada wartawan di lingkungan Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.

Menurut Mahfud, ada yang bergerilya ingin Sambo dibebaskan, ada pula yang ingin Sambo dihukum, tapi pihaknya bisa mengamankan hal tersebut dengan menjamin independensi kejaksaan.

"Ada yang bilang soal Brigjen mendekati A dan B, Brigjennya siapa saya suruh sebut ke saya, nanti saya punya Mayjen banyak kok. Kalau Anda punya Mayjen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Letjen. Jadi pokoknya independen saja," ujarnya menambahkan.

Mahfud juga mengonfirmasi bahwa sudah ada upaya untuk mengingatkan majelis hakim maupun kejaksaan, agar menjaga independensi dalam penanganan kasus tersebut. Pasalnya kasus yang melibatkan Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu, disebut Mahfud membuat banyak orang sangat tertarik.

Mahfud juga menanggapi kekecewaan publik terkait tuntutan bagi terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E yang sudah menjadi justice collaborator (JC) lebih tinggi dibandingkan tuntutan terhadap terdakwa lainnya istri Sambo, Putri Chandrawati.

"Silakan saja, nanti kan masih ada pleidoi, ada putusan majelis. Saya melihat kalau Kejagung sudah independen, dan akan kami kawal terus," katanya pula.

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman pidana seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sedangkan, Bharada E dituntut JPU dengan hukuman pidana 12 tahun penjara, dan Putri Chandrawati hukuman pidana delapan tahun penjara. Sementara itu dua terdakwa lainnya Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dituntut hukuman pidana delapan tahun penjara.

Kelimanya didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

4 menit lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

42 menit lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

1 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Jaksa Sebut Kuasa Hukum Enggan Akui Fakta Irfan Widyanto Ambil DVR CCTV Tanpa Izin

2 jam lalu

Jaksa Sebut Kuasa Hukum Enggan Akui Fakta Irfan Widyanto Ambil DVR CCTV Tanpa Izin

JPU mengatakan kuasa hukum terdakwa Irfan Widyanto enggan mengakui fakta bahwa kliennya mengganti DVR CCTV tanpa izin dan surat perintah yang sah


Tak Ajukan Duplik, Kuasa Hukum Irfan Widyanto Minta Hakim Langsung ke Sidang Putusan

2 jam lalu

Tak Ajukan Duplik, Kuasa Hukum Irfan Widyanto Minta Hakim Langsung ke Sidang Putusan

Kuasa hukum Irfan Widyanto tak akan mengajukan jawaban atas replik atau duplik jaksa. Mereka minta sidang lanjut ke pembacaan vonis.


Tak Mau Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa: Hanya Berisi Perjalanan Karier

2 jam lalu

Tak Mau Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa: Hanya Berisi Perjalanan Karier

Jaksa menlai pleidoi Hendra Kurniawan hanya berisi penjalanan karinya tanpa membahas soal alat bukti serta unsur pasal yang didakwakan.


Jaksa Sebut Arif Rachman Arifin Tidak Penuhi Unsur Itikad Baik

3 jam lalu

Jaksa Sebut Arif Rachman Arifin Tidak Penuhi Unsur Itikad Baik

Jaksa menyebut tindakan Arif Rachman Arifin tidak memenuhi unsur itikad baik sehingga tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pidana.


Jaksa Sebut Agus Nurpatria Harusnya Berani Tolak Perintah Ferdy Sambo

4 jam lalu

Jaksa Sebut Agus Nurpatria Harusnya Berani Tolak Perintah Ferdy Sambo

Jaksa mengatakan, seharusnya Agus Nurpatria yang berpangkat Kombes berani menolak perintah Ferdy Sambo.


Tolak Pleidoi Arif Rachman Arifin, Jaksa: Tidak Ada Unsur Daya Paksa dari Ferdy Sambo

5 jam lalu

Tolak Pleidoi Arif Rachman Arifin, Jaksa: Tidak Ada Unsur Daya Paksa dari Ferdy Sambo

Jaksa menilai tidak ada unsur daya paksa dari Ferdy Sambo kepada terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rachman Arifin.


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

7 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.