DPR akan Bicarakan Tuntutan Masa Jabatan Kades 9 Tahun dengan Pemerintah

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan segera membahas permintaan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) yang menuntut agar masa jabatan kepala desa atau kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Pernyataan ini sampaikan Puan menyusul demonstrasi para kades di DPR pada Selasa lalu yang meminta agar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa direvisi. 

Menurut Puan Maharani, untuk mengakomodir permintaan para kades DPR perlu segera duduk bersama dengan pihak pemerintah. 

"Jadi bukan hanya DPR-nya saja, tapi juga pemerintahnya. Terus ada dua pihak yang bersepakat untuk melakukan revisi. Jadi kemarin teman-teman kades itu kan sudah diterima aspirasinya oleh teman-temannya di DPR dan kami bisa memahami apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman kades," kata Puan di kawasan DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Januari 2023. 

Soal apakah perpanjangan masa jabatan bakal meningkatkan efektivitas kinerja para kades, Puan menyebut perlu ada kajian lebih lanjut mengenai hal itu. Oleh karena itu, Puan mengaku tidak mau buru-buru memutuskan perpanjangan masa jabatan itu. 

"Jadi kemarin udah kita terima aspirasinya, udah kita dengarkan apa yang diinginkan, apa manfaatnya buat rakyat di bawah dan masyarakat yang ada di lapangan. Jadi itu yang kita akan cerna dulu, kita akan bahas dulu, dan tentu saja dikaji secara mendalam," kata Puan. 

6 Tahun Dinilai Kurang

Pada Selasa, 17 Januari 2023, ratusan Kepala Desa dari Pabdesi memenuhi area depan gerbang Gedung DPR RI. Mereka menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa.

Adapun pasal 39 tersebut berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa bisa menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis menyebut Kepala Desa seluruh Indonesia sudah berkonsolidasi dan meminta masa jabatan mereka diperpanjang menjadi 9 tahun. "Kami meminta kepada pemerintah pusat Bapak Presiden dan Ketua DPR RI, kami minta agar UU 2014 ini direvisi, jadi jabatan Kades 9 tahun,” kata Robi. 

Menurut Robi, masa jabatan 6 tahun sangat kurang. Di sisi lain, kata dia, pendeknya masa jabatan ini membuat persaingan politik antar figur calon kepala desa kian awet. Dia menjelaskan, dengan masa jabatan 9 tahun, maka persaingan politik bisa dikurangi mengingat waktunya cukup lama. Sehingga, para figur calon kepala desa ini bisa saling bekerja sama membangun desa.

"Kalau 6 tahun, kita sudah mengajak mereka (figur Kades lain) untuk bekerja sama, mereka tidak mau. Jadi harapan kami dengan waktu yang cukup lama ini, kami bisa konsultasi dan bekerja sama,” kata dia.

Robi menyebut kerja sama baik dengan figur calon Kades maupun masyarakat diperlukan untuk membangun desa. Dia mengatakan perwakilan dari massa aksi akan beraudiensi dengan DPR untuk membahas usulan revisi terbatas ini.

Jika tidak direvisi, kata dia, maka seluruh kepala desa akan menggelar aksi damai besar-besaran di Gedung DPR RI. “Kami akan audiensi dengan DPR dan meminta agar UU ini cepat direvisi,” kata Robi.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA 

Baca Juga: Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop






Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

17 jam lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

1 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

1 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

1 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

1 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

2 hari lalu

Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Inggris.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

2 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

2 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Soal Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo, PSI Tepis Anggapan Ambil Kader Partai Lain

3 hari lalu

Soal Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo, PSI Tepis Anggapan Ambil Kader Partai Lain

PSI menyatakan dukungan mereka terhadap Ganjar Pranowo murni aspirasi dari masyarakat.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

3 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.