TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tak mau ambil pusing soal desakan PDI Perjuangan agar menteri Kabinet Indonesia Maju kader Partai NasDem diganti. Menurut Syahrul, dirinya sudah bekerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Saya enggak mengerti, saya tidak mengerti itu (desakan reshuffle PDIP). Tetapi rasanya semua menteri kerja maksimal karena Pak Jokowi sangat memaksa kita di lapangan," ujar Syahrul saat ditemui di kawasan DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Januari 2023.
Syahrul bilang dia seorang pekerja keras. Ia mengaku memulai kariernya dari seorang lurah, camat, dan kini menjadi menteri. Sehingga, dia tak mau ambil pusing soal dinamika politik di kabinet.
"Aku ini orang kerja, aku ini mulai dari lurah, camat, aku kerja aja, mau kapan aku kerja, aku (dulunya) enggak bisa baca," kata Syahrul.
PDIP Berulang Kali Minta Menteri NasDem Diganti
Pertama kali permintaan penggantian menteri dari NasDem disampailan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia mengusulkan agar Jokowi mengevaluasi dan me-reshuffle dua menteri dari Partai NasDem. Keduanya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Menurut Djarot usulan tersebut tidak hanya didasarkan pada kinerjanya. Asal partai menteri tersebut, kata dia, juga mempengaruhi usulan reshuffle. “Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot, Selasa, 3 Januari 2023.
Djarot juga menilai menteri NasDem agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Pasalnya, di sisi lain NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai sosok antitesa Jokowi. “Rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.
Djarot mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden. Dia mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.
"Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” kata eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menyinggung NasDem soal partai pengusung calon presiden 2024 yang secara gamblang merupakan antitesa Jokowi. Menurut dia, kesadaran politik untuk menarik diri dari pemerintahan seharusnya muncul dari partai ini.
"Tentu ada landasan konstitusional yang sudah seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda, muncul kesadaran politik untuk menarik diri," kata Hasto Kristiyanto usai acara Refleksi Akhir Tahun 2022 Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jumat, 30 Desember 2022.
Baca Juga: Digoyang Isu Reshuffle, Mentan Syahrul Yasin Limpo Menjawab Begini soal Kinerjanya yang Buruk
