Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Kendeng Surati Jokowi soal Banjir Berkepanjangan, Sampaikan 4 Tuntutan

image-gnews
Warga melewati jalan yang tergenang banjir di Karangturi, Setrokalangan, Kudus, Jawa Tengah, Selasa 3 Januari 2023. Intensitas hujan yang tinggi sejak Jumat 30/12/2022 menyebabkan akses jalan utama sepanjang satu kilometer di desa tersebut terendam banjir dengan ketinggian hingga satu meter dan sebanyak kurang lebih 1.500 jiwa terisolasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/
Warga melewati jalan yang tergenang banjir di Karangturi, Setrokalangan, Kudus, Jawa Tengah, Selasa 3 Januari 2023. Intensitas hujan yang tinggi sejak Jumat 30/12/2022 menyebabkan akses jalan utama sepanjang satu kilometer di desa tersebut terendam banjir dengan ketinggian hingga satu meter dan sebanyak kurang lebih 1.500 jiwa terisolasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah warga Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas banjir berkepanjangan yang melanda wilayah sekitar Pegunungan Kendeng, yaitu Pati, Kudus, dan Grobogan, di Jawa Tengah. Mereka mengungkit pertemuan Jokowi dengan petani Kendeng pada 2 Agustus 2016 lalu.

"Bencana ini bukanlah takdir dari Tuhan begitu saja," demikian penggalan surat dari JM-PPK kepada Jokowi yang diterima Tempo, Kamis, 19 Januari 2022. Surat diteken Koordinator JMPPK pada 16 Januari 2023.

Banjir sebelumnya terjadi di Pati dan sekitarnya sejak akhir 2022. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per 17 Januari 2023 ada 5.645 KK atau 22.580 jiwa terdampak. Kerugian material tercatat 6.301 unit rumah terendam. Aset lain yang terdampak terdiri balai desa 1 unit, musala 5, fasilitas pendidikan 7 dan sejumlah akses jalan setempat. 

Dalam surat kepada Jokowi, warga Kendeng menyebut hutan di Pegunungan Kendeng semakin dihabisi dalam 24 tahun terakhir. Mulai 2010 pertambangan juga banyak masuk di kawasan Pegunungan Kendeng.

Bencana banjir ini, kata warga dalam surat tersebut, sudah diingatkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan. "Yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu petani Kendeng pada 2 Agustus 2016," bunyi surat itu.

Dokumen KLHS Pegunungan Kendeng, kata warga dalam suratnya, menyatakan terdapat kerusakan lingkungan yang sangat krusial. Apabila tidak segera ditanggulangi akan membawa risiko bencana ekologis besar yang tidak terelakkan.

Warga Minta Kegiatan Penambangan Dihentikan

Jokowi saat itu memang sempat bertemu petani Kendeng dan JMPPK di Istana Negara, Jakarta Pusat. Jokowi akhirnya menerima para petani Kendeng yang berunjuk rasa dan mendirikan Tenda Perjuangan Petani Pegunungan Kendeng terkait dengan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu kapur di daerah mereka.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan perlu segera dibuatnya analisis daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS. Pelaksanaan KLHS pun akan dikoordinasi oleh Kantor Staf Kepresidenan. 

“Karena masalah ini bersifat lintas kementerian dan lintas daerah, yaitu lima kabupaten dan satu provinsi,” ujar Gunretno, yang juga ikut dalam pertemuan tersebut, dalam konferensi pers Rabu, 3 Agustus 2016.

Tapi di lapangan, warga protes dan meminta Jokowi konsisten melaksanakan rekomendasi KLHS. Sehingga dalam suratnya, warga kembali meminta Jokowi melaksanakan hasil KLHS yang sudah diselesaikan oleh para akademisi lintas perguruan tinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut warga, hasil kajian KLHS I dan KLHS II telah memenuhi segala aspek kajian lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah arahan-arahan tentang tata guna lahan berdasarkan daya dukungnya. 

"Kami masyarakat menilai dengan menjalankan hasil-hasil dalam KLHS I dan KLHS II
merupakan solusi terbaik untuk menghindarkan masyarakat di sekitar Karst Sukolilo (di Pegunungan Kendeng Utara) dari ancaman bencana yang lebih buruk dampaknya di masa mendatang," demikian bunyi poin tuntutan pertama JMPPK.

Kedua, warga Kendeng meminta Jokowi mengambil langkah tegas dalam menghentikan segala bentuk aktivitas eksploitasi yang bersifat merusak di Karst Sukolilo. Terutama tambang-tambang batu gamping yang menjadi sumber kerusakan lingkungan di wilayah Karst Sukolilo.

Ketiga, Jokowi diminta mendukung masyarakat dalam kegiatan menghijaukan kembali perbukitan batu gamping di Kawasan Karst Sukolilo. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi kawasan sesuai daya dukungnya.

Keempat, warga menuntut Jokowi memperjuangkan dengan sungguh-sungguh pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst yang telah disusun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sejak tahun 2012.

Saat ini sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. "(Tapi) tidak cukup memadai dalam melindungi ekosistem karst," tulis warga dalam suratnya.

Tempo mengkonfirmasi surat warga Kendeng di JMPPK ini kepada Deputi II KSP bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan. Hingga berita ini diturunkan, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Indonesia, ini belum memberikan respons.

Baca Juga: Temui Moeldoko, Petani Kendeng Tagih Kajian Lingkungan Hidup

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia: Kim Jong Un, Celine Menyanyi di Depan Jokowi, Blinken

12 menit lalu

Celine, pelajar Indonesia, menyanyikan lagu Pamer Bojo di depan Presiden Jokowi di DUbai, Kamis, 30 November 2023. (presdenri.go.id)
Top 3 Dunia: Kim Jong Un, Celine Menyanyi di Depan Jokowi, Blinken

Berita Top 3 Dunia pada Jumat 1 Desember 2023 diawali oleh seruan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un aga militernya siap menanggapi setiap "provokasi"


Firli Bahuri soal Pernyataan Agus Rahardjo: Setiap Pimpinan KPK Akan Alami Tekanan, Tinggal Berani Lawan atau Tidak

8 jam lalu

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Firli diperiksa oleh penyidik gabungan Bareskrim dan Polda Metro Jaya selama 9 jam, selebihnya Firli akan mengikuti aturan hukum yang masih berjalan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Firli Bahuri soal Pernyataan Agus Rahardjo: Setiap Pimpinan KPK Akan Alami Tekanan, Tinggal Berani Lawan atau Tidak

Firli Bahuri menanggapi pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kasus E-KTP.


Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Jokowi Hadiri KTT Iklim COP28 di Dubai, Mahasiswa ITB Gelar Aksi Solidaritas Palestina

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Jokowi Hadiri KTT Iklim COP28 di Dubai, Mahasiswa ITB Gelar Aksi Solidaritas Palestina

Topik tentang Presiden Jokowi menghadiri konferensi perubahan iklim COP28 di Dubai menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.


Hadir di KTT COP28, Jokowi Bahas Investasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Hadir di KTT COP28, Jokowi Bahas Investasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo hadir di KTT Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab.


BPBD Sebut Tak Ada Lagi Titik Banjir di Jakarta Sejak Sore

10 jam lalu

Permukiman warga terendam banjir di wilayah Kebon Pala RW 04 dan RW 05, Jakarta, Kamis 30 November 2023. Banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi di kawasan Bogor dan Depok yang menyebabkan meluapnya Kali Ciliwung. TEMPO/Subekti.
BPBD Sebut Tak Ada Lagi Titik Banjir di Jakarta Sejak Sore

BPBD DKI mengumumkan banjir di Jakarta, dampak hujan di Jabodetabek sejak Rabu, telah surut seluruhnya pada Jumat sore, 1 Desember 2023.


Anies Berjanji Akan Kembalikan KPK sebagai Lembaga Independen

10 jam lalu

Kampanye hari keempat capres nomor  urut satu Anies Baswedan mengunjungi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Tika Ayu
Anies Berjanji Akan Kembalikan KPK sebagai Lembaga Independen

Anies menyebut akan mengembalikan tugas dan kewenangan KPK yang dipangkas saat revisi UU KPK.


Soal Tudingan Presiden Intervensi KPK, TKN Prabowo-Gibran Minta Agus Rahardjo Tunjukkan Bukti

12 jam lalu

Ketua tim kemenangan Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengungumkan nama tim kemenangan daerah (TKD) di Sekretariat TKN Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka Jl Letjen S. Parman, Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat, 17 November 2023. Perkembangan tim kemenangan Prabowo-Gibran di tingkat daerah yang dianggap vital sebagai pemenangan pilpres atau menjadi pendukung terbanyak dari pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran yaitu Sumatera Selatan yang diketuai oleh Mawardi yahya, Banten yang di ketuai oleh Airin rachmi Diany dan Jawa Barat yang diketuai oleh Ridwan Kamil. TEMPO/Magang/Joseph.
Soal Tudingan Presiden Intervensi KPK, TKN Prabowo-Gibran Minta Agus Rahardjo Tunjukkan Bukti

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid meminta Agus Rahardjo mengungkap bukti atas tudingan Presiden intervensi KPK


Sosok Agus Rahardjo, Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

13 jam lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sosok Agus Rahardjo, Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

Profil eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang sebut adanya intervensi Jokowi di kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.


Dugaan Presiden Intervensi KPK, Mahfud Md Bilang Penegak Hukum Tak Boleh Diintervensi

13 jam lalu

Menteri Koordinator  Politik , Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD  menjadi pembicara  Seminar Kebangsaan  di Universitas Buddhi Dharma Tangerang, FOTO: Rabu 29 November  2023. TEMPO/ AYU CIPTA
Dugaan Presiden Intervensi KPK, Mahfud Md Bilang Penegak Hukum Tak Boleh Diintervensi

Mahfud Md., mengatakan lembaga penegak hukum termasuk KPK tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Meski demikian, Mahfud menyebut kebenaran pernyataan itu hanya diketahui oleh Agus.


Agus Rahardjo Bilang Presiden Intervensi KPK, Mahfud Md Sebut Ada Parpol dan Pejabat juga Lakukan Lobi-lobi

13 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa para Sahabat Muda Mahfud saat menghadiri pertemuan di Posko Teuku Umar no 9, Menteng, Jakarta, Kamis, 30 November 2023.  ANTARA/Muhammad Adimaja
Agus Rahardjo Bilang Presiden Intervensi KPK, Mahfud Md Sebut Ada Parpol dan Pejabat juga Lakukan Lobi-lobi

Mahfud Md., mengatakan intervensi ke KPK bukan hanya dari presiden kalau memang fenomena itu terjadi. Sejauh yang ia dengar, Mahfud menyebut ada partai politik dan pejabat yang melakukan lobi-lobi