Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Kendeng Surati Jokowi soal Banjir Berkepanjangan, Sampaikan 4 Tuntutan

Warga melewati jalan yang tergenang banjir di Karangturi, Setrokalangan, Kudus, Jawa Tengah, Selasa 3 Januari 2023. Intensitas hujan yang tinggi sejak Jumat 30/12/2022 menyebabkan akses jalan utama sepanjang satu kilometer di desa tersebut terendam banjir dengan ketinggian hingga satu meter dan sebanyak kurang lebih 1.500 jiwa terisolasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/
Warga melewati jalan yang tergenang banjir di Karangturi, Setrokalangan, Kudus, Jawa Tengah, Selasa 3 Januari 2023. Intensitas hujan yang tinggi sejak Jumat 30/12/2022 menyebabkan akses jalan utama sepanjang satu kilometer di desa tersebut terendam banjir dengan ketinggian hingga satu meter dan sebanyak kurang lebih 1.500 jiwa terisolasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah warga Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas banjir berkepanjangan yang melanda wilayah sekitar Pegunungan Kendeng, yaitu Pati, Kudus, dan Grobogan, di Jawa Tengah. Mereka mengungkit pertemuan Jokowi dengan petani Kendeng pada 2 Agustus 2016 lalu.

"Bencana ini bukanlah takdir dari Tuhan begitu saja," demikian penggalan surat dari JM-PPK kepada Jokowi yang diterima Tempo, Kamis, 19 Januari 2022. Surat diteken Koordinator JMPPK pada 16 Januari 2023.

Banjir sebelumnya terjadi di Pati dan sekitarnya sejak akhir 2022. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per 17 Januari 2023 ada 5.645 KK atau 22.580 jiwa terdampak. Kerugian material tercatat 6.301 unit rumah terendam. Aset lain yang terdampak terdiri balai desa 1 unit, musala 5, fasilitas pendidikan 7 dan sejumlah akses jalan setempat. 

Dalam surat kepada Jokowi, warga Kendeng menyebut hutan di Pegunungan Kendeng semakin dihabisi dalam 24 tahun terakhir. Mulai 2010 pertambangan juga banyak masuk di kawasan Pegunungan Kendeng.

Bencana banjir ini, kata warga dalam surat tersebut, sudah diingatkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan. "Yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu petani Kendeng pada 2 Agustus 2016," bunyi surat itu.

Dokumen KLHS Pegunungan Kendeng, kata warga dalam suratnya, menyatakan terdapat kerusakan lingkungan yang sangat krusial. Apabila tidak segera ditanggulangi akan membawa risiko bencana ekologis besar yang tidak terelakkan.

Warga Minta Kegiatan Penambangan Dihentikan

Jokowi saat itu memang sempat bertemu petani Kendeng dan JMPPK di Istana Negara, Jakarta Pusat. Jokowi akhirnya menerima para petani Kendeng yang berunjuk rasa dan mendirikan Tenda Perjuangan Petani Pegunungan Kendeng terkait dengan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu kapur di daerah mereka.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan perlu segera dibuatnya analisis daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS. Pelaksanaan KLHS pun akan dikoordinasi oleh Kantor Staf Kepresidenan. 

“Karena masalah ini bersifat lintas kementerian dan lintas daerah, yaitu lima kabupaten dan satu provinsi,” ujar Gunretno, yang juga ikut dalam pertemuan tersebut, dalam konferensi pers Rabu, 3 Agustus 2016.

Tapi di lapangan, warga protes dan meminta Jokowi konsisten melaksanakan rekomendasi KLHS. Sehingga dalam suratnya, warga kembali meminta Jokowi melaksanakan hasil KLHS yang sudah diselesaikan oleh para akademisi lintas perguruan tinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut warga, hasil kajian KLHS I dan KLHS II telah memenuhi segala aspek kajian lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah arahan-arahan tentang tata guna lahan berdasarkan daya dukungnya. 

"Kami masyarakat menilai dengan menjalankan hasil-hasil dalam KLHS I dan KLHS II
merupakan solusi terbaik untuk menghindarkan masyarakat di sekitar Karst Sukolilo (di Pegunungan Kendeng Utara) dari ancaman bencana yang lebih buruk dampaknya di masa mendatang," demikian bunyi poin tuntutan pertama JMPPK.

Kedua, warga Kendeng meminta Jokowi mengambil langkah tegas dalam menghentikan segala bentuk aktivitas eksploitasi yang bersifat merusak di Karst Sukolilo. Terutama tambang-tambang batu gamping yang menjadi sumber kerusakan lingkungan di wilayah Karst Sukolilo.

Ketiga, Jokowi diminta mendukung masyarakat dalam kegiatan menghijaukan kembali perbukitan batu gamping di Kawasan Karst Sukolilo. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi kawasan sesuai daya dukungnya.

Keempat, warga menuntut Jokowi memperjuangkan dengan sungguh-sungguh pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst yang telah disusun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sejak tahun 2012.

Saat ini sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. "(Tapi) tidak cukup memadai dalam melindungi ekosistem karst," tulis warga dalam suratnya.

Tempo mengkonfirmasi surat warga Kendeng di JMPPK ini kepada Deputi II KSP bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan. Hingga berita ini diturunkan, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Indonesia, ini belum memberikan respons.

Baca Juga: Temui Moeldoko, Petani Kendeng Tagih Kajian Lingkungan Hidup

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Terkini: Penambangan Pasir Laut Ilegal di Tanah Air, KAI Catat Terjadi Lonjakan Penumpang Selama Libur Panjang

4 menit lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Terkini: Penambangan Pasir Laut Ilegal di Tanah Air, KAI Catat Terjadi Lonjakan Penumpang Selama Libur Panjang

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengungkapkan penambangan pasir laut ilegal di Tanah Air.


Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

59 menit lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan buka suara soal klaim pemerintah bahwa pasir laut yang diekspor hanya berupa hasil sedimentasi. Ia berujar hal itu tidak sesuai dengan hasil riset ilmiah.


Ganjar Pranowo Sebut PDIP dan PAN Tak Hanya Sepakat Soal Pilpres

1 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua kiri), Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (Kanan), dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kiri) saat melakukan pertemua di kantor DPP PDI Perjuangan, Jumat, 2 Juni 2023. Kunjungan Partai Amanat Nasional (PAN) ke PDI Perjuangan sebagai bentuk silahturahmi dan kerja sama partai politik seperti membahas penjajakan kerja sama koalisi Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ganjar Pranowo Sebut PDIP dan PAN Tak Hanya Sepakat Soal Pilpres

Ganjar Pranowo membeberkan hasil pertemuan antara PDIP dan PAN kemarin.


Penambangan Pasir Laut Ilegal Sudah Terjadi di Banyak Tempat, DFW: Ada Ekspor ke Sebuah Negara di Asia dari Natuna

1 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Penambangan Pasir Laut Ilegal Sudah Terjadi di Banyak Tempat, DFW: Ada Ekspor ke Sebuah Negara di Asia dari Natuna

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengungkapkan penambangan pasir laut ilegal di sejumlah wilayah Tana Air.


Safari Politik, Ganjar Pranowo Kunjungi Pondok Pesantren Buntet di Cirebon

2 jam lalu

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (kiri) bersama Pengasuh Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, KH. Adib Rofi'uddin (kanan) di kediaman Kiai Adib, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (3/6/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri.
Safari Politik, Ganjar Pranowo Kunjungi Pondok Pesantren Buntet di Cirebon

Ganjar Pranowo mendapatkan wejangan dari pimpinan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat


Jadi Korban Penipuan Rp 9,8 Miliar Tak Ada Keadilan, Jessica Iskandar Mengadu ke Jokowi

6 jam lalu

Jessica Iskandar. Foto: Instagram @inijedar.
Jadi Korban Penipuan Rp 9,8 Miliar Tak Ada Keadilan, Jessica Iskandar Mengadu ke Jokowi

Jessica Iskandar berharap Presiden Jokowi bisa membantunya mendapatkan keadilan dengan penangkapan orang yang sudah menipunya.


Dituding Bermuka Dua, Politikus NasDem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit

9 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.
Dituding Bermuka Dua, Politikus NasDem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit

Willy pun meminta agar PDIP dapat bersikap dewasa, jangan melakukan provokasi-provokasi yang dianggapnya sebagai recehan.


KKP Optimistis Tidak akan Ada Ekspor Pasir Laut Ilegal, Begini Pengawasannya

22 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. KKP mengeklaim beleid tersebut untuk mengantisipasi pengerukan pasir laut yang bakal berdampak terhadap kerusakan lingkungan.Tempo/Tony Hartawan'
KKP Optimistis Tidak akan Ada Ekspor Pasir Laut Ilegal, Begini Pengawasannya

KKP meyakini tidak akan ada ekspor pasir laut ilegal dengan ditekennya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.


Terkini: 5 Fakta Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Partai Buruh Ikut Tolak Ekspor Pasir Laut

23 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate mengenakan rompi tahanan saat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Menkominfo Johnny Plate ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: 5 Fakta Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Partai Buruh Ikut Tolak Ekspor Pasir Laut

Berita terkini: 5 fakta kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret Johnny Plate, Partai Buruh ikut menolak ekspor pasir laut.


Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

23 jam lalu

Billboard baru Kaesang Pangarep yang dipasang DPD PSI Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

Kaesang Pangarep didukung maju di Pilkada Depok. Tapi, dia tak memiliki latar belakang dan silsilah dengan Depok.