Muhaimin Iskandar Dukung Usulan Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan partainya mendukung usulan Kepala Desa ihwal penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Selain mengakomodir aspirasi Kepala Desa, Cak Imin menyebut pihaknya berupaya menata aparatur desa menjadi lebih baik dan maksimal.

“Masa jabatan perangkat desa gak bisa disamakan dengan masa jabatan Kades karena posisinya berbeda. Posisi Kades adalah jabatan politik, sementara perangkat desa bukan jabatan politik,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu, 18 Januari 2023.

Untuk mewujudkan perpanjangan masa jabatan, para Kepala Desa meminta DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Cak Imin menjamin selain mengakomodir perpanjangan masa jabatan, pihaknya juga bakal memasukkan sistem penataan perangkat desa, salah satunya melalui jaminan sosial yang lebih memadai.

Baca juga: Pemerintah Segera Putuskan Nasib Moratorium Pilkades Sampai Pemilu 2024

Menurut dia, perangkat desa merupakan bagian penting dalam pembangunan desa. “Saya berharap revisi UU Desa bisa meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara,” kata dia.

Sebelumnya, ratusan Kepala Desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) memenuhi area depan gerbang Gedung DPR RI pada Selasa, 17 Januari 2023 lalu. Mereka menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa.

Adapun pasal 39 tersebut berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa bisa menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis menyebut Kepala Desa seluruh Indonesia sudah berkonsolidasi dan meminta masa jabatan mereka diperpanjang menjadi 9 tahun.

“Kami meminta kepada pemerintah pusat Bapak Presiden dan Ketua DPR RI, kami minta agar UU 2014 ini direvisi, jadi jabatan Kades 9 tahun,” kata Robi di depan Gedung DPR, Selasa, 17 Januari 2023.

Menurut Robi, masa jabatan 6 tahun sangat kurang. Di sisi lain,  kata dia, pendeknya masa jabatan ini membuat persaingan politik antar figur calon Kepala Desa kian awet.

Dia menjelaskan, dengan masa jabatan 9 tahun, maka persaingan politik bisa dikurangi mengingat waktunya cukup lama. Sehingga, para figur calon Kepala Desa ini bisa saling bekerja sama membangun desa.

“Kalau 6 tahun, kita sudah mengajak mereka (figur Kades lain) untuk bekerja sama, mereka tidak mau. Jadi harapan kami dengan waktu yang cukup lama ini, kami bisa konsultasi dan bekerja sama,” kata dia.

Robi menyebut kerja sama baik dengan figur calon Kades maupun masyarakat diperlukan untuk membangun desa. Dia mengatakan perwakilan dari massa aksi akan beraudiensi dengan DPR untuk membahas usulan revisi terbatas ini.

Jika tidak direvisi, kata dia, maka seluruh Kades akan menggelar aksi damai besar-besaran di Gedung DPR RI. “Kami akan audiensi dengan DPR dan meminta agar UU ini cepat direvisi,” kata Robi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat menemui massa aksi. Dasco naik ke mobil komando dan menyampaikan bahwa revisi mesti dilakukan melalui Badan Legislasi.

Dasco juga memastikan aspirasi Kades didengar. Namun, kata dia, ada prosedur yang mesti dilalu sebelum usulan revisi direalisasi.

“Kami minta pada perwakilan juga melobi pemerintah dan pada sinag ini perwakilan kawan-kawan sudah disiapkan untuk audiensi dan menyampaikan poin-poin atau apa saja yang minta direvisi,” kata Dasco.

Baca juga: Kata Budiman Sudjatmiko Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun






Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

2 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Usul Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur, Peneliti: Tak Ada Pijakan Teoritis

7 jam lalu

Usul Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur, Peneliti: Tak Ada Pijakan Teoritis

Usul penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar itu sesungguhnya tidak ada pijakan teoritis.


Soal Capres dan Cawapres KIR, PKB: Diumumkan Sebelum Ramadan

1 hari lalu

Soal Capres dan Cawapres KIR, PKB: Diumumkan Sebelum Ramadan

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan capres dan cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Raya (KIR) rencananya akan diumumkan sebelum Ramadan.


5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

1 hari lalu

5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

Wacana penghapusan jabatan gubernur diembuskan belakangan. Jabatan itu dianggap tak efektif, tak fungsional, dan menghabiskan banyak anggaran.


Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi tak sepakat dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan gubernur. Alasannya?


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

2 hari lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur


Soal Usulan Muhaimin Iskandar agar Gubernur Dihapus, Gibran: Fungsinya Krusial

2 hari lalu

Soal Usulan Muhaimin Iskandar agar Gubernur Dihapus, Gibran: Fungsinya Krusial

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menilai jabatan gubernur memiliki fungsi krusial.


Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

3 hari lalu

Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

Ijtima Ulama Jakarta yang digagas PKB mengusulkan pembentukan kawasan bisnis halal kepada Pemprov DKI Jakarta.


Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

3 hari lalu

Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebut seorang gubernur memiliki fungsi pengawasan seperti menteri dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.


Buka Ijtima Ulama Jakarta, Muhaimin: Bakal Bahas Pilgub hingga Pilpres 2024

3 hari lalu

Buka Ijtima Ulama Jakarta, Muhaimin: Bakal Bahas Pilgub hingga Pilpres 2024

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut Ijtima Ulama menjadi sarana diskusi dan membicarakan problematika serta agama.