KPK Kembali Bantarkan Penahanan Lukas Enembe

Editor

Febriyan

Tersangka Gubernur Papua, Lukas Enembe, seusai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan secara paksa, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Selain itu tim penyidik juga melakukan penyitaan aset berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah sebesar Rp.4,5 miliar serta pemblokiran rekering dengan nilai sekitar Rp.76,2 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangguhkan penahanan tersangka kasus suap sejumlah proyek di Papua, Lukas Enembe. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pembantaran tersebut dilakukan lantaran Lukas disebut memerlukan perawatan kesehatan.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari tim dokter KPK tersangka LE dibantarkan penahanannya untuk keperluan pemantauan kesehatan,” kata Ali pada Rabu 18 Januari 2023.

Ali mengatakan Lukas saat ini sedang menjalani kontrol kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta. Termasuk, kata dia, untuk memberikan obat tambahan yang diperlukan terkait penyakit yang diderita Lukas Enembe.

“Rawat jalan tersebut berdasarkan saran dan rekomendasi dari tim dokter KPK dan juga dokter dari RSPAD,” ujarnya saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kondisi Lukas Enembe disebut sudah stabil

Namun demikian, Ali menjelaskan saat ini Gubernur Papua nonaktif tersebut dalam keadaan stabil. Ia menyebut yang bersangkutan sudah bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri.

“Tersangka LE di Rutan KPK sudah bisa mandi sendiri bahkan bisa makan secara mandiri tanpa perlu dibantu,” kata Ali.

Kemarin, Lukas dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Rijanto Lakka yang disebut KPK sebagai pemberi suap. Meski berada di dalam ruang pemeriksaan selama kurang lebih empat jam, Lukas belum diperiksa secara materi karena sakitnya kambuh. Dia kemudian dilarikan ke RSPAD Gatot Soebroto.

Lukas sebelumnya juga sempat menjalani di RSPAD Gatot Soebroto usai ditangkap KPK pada 10 Januari lalu di Jayapura. Dia masuk ke rumah sakit itu setibanya di Jakarta. 

Setelah sekitar satu hari menginap di RSPAD Gatot Soebroto, politikus Partai Demokrat itu kemudian dibawa KPK untuk menjalani pemeriksaan pada 12 Januari 2023. Akan tetapi saat itu pemeriksaan juga masih belum menyentuh materi perkara karena Lukas menyatakan tak enak badan. 

Kasus yang menjerat Lukas Enembe

KPK menuding Lukas Enembe menerima suap dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua. KPK menyatakan Lukas menerima duit senilai Rp.1 miliar dari Rijanto Luakka agar perusahaan miliknya bisa dimenangkan tender dalam pengerjaan sejumlah proyek pembangunan jangka panjang.
|
Dalam kesepakatan itu, Lukas dan sejumlah pejabat di Provinsi Papua disebut-sebut akan menerima bagian proyek sebesar 14 persen keuntungan setelah dipotong pajak. PT Tabi Bangun Papua milik Rijantono Lakka mendapat tiga buah proyek jangka panjang senilai Rp.41 miliar. 

KPK juga telah menyita sejumlah aset yang dimiliki Lukas Enembe sebagai barang bukti. Di antaranya ada berupa emas batangan, perhiasan berharga, serta kendaraan mewah. Selain itu, komisi antirasuah juga telah memblokir akun rekening Lukas senilai Rp.76,2 miliar. Hasil penelusuran Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu juga menyatakan adanya aliran tidak wajar dari rekening Lukas senilai Rp.560 miliar di rumah judi yang terletak di Marina Bay Sands, Singapura.






Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

17 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

20 jam lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

22 jam lalu

NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

Sugeng Suparwoto mengatakan Demokrat tidak ngotot mengajukan AHY jadi cawapres Anies dan sepakat penentu di tangan eks Gubernu DKI itu


Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

1 hari lalu

Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono meyebut akan memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024.


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

1 hari lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

1 hari lalu

Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono hadir di kantor DPP Partai Demokrat dan menyambut baik pertemuan Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan bersama tim kecil koalisi perubahan.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

1 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.