Pemerintah Segera Putuskan Nasib Moratorium Pilkades Sampai Pemilu 2024

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri segera memutuskan perlu atau tidaknya melakukan moratorium Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades sampai Pemilu 2024.

Rencana ini dibuat karena pemerintah tidak ingin terjadi kegaduhan akibat kampanye Pilkades yang bisa mengganggu Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

"Harapannya pemilu serentak bisa berjalan lebih baik, agar konsentrasi bagaimana Pemilu 2024 dapat di-support rakyat dan perangkat desa," kata Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo saat ditemui di Sentul, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2022.

Kabar ini disampaikan Wempi merespons adanya aksi dari ratusan kepala desa di DPR pada hari yang sama. Mereka menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa.

Adapun pasal 39 tersebut berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa bisa menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis menyebut kepala desa seluruh Indonesia sudah berkonsolidasi dan meminta masa jabatan mereka diperpanjang menjadi 9 tahun.

Baca juga: Kata Budiman Sudjatmiko Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Merespons tuntutan tersebut, Wempi menegaskan sekarang masih masa transisi soal penentuan moratorium tersebut. Kemendagri, kata dia, menggelar rapat soal penentuan moratorium ini.

"Seperti moratorium pemekaran desa yang kami lakukan, sama juga dengan kepala desa yang akan ada moratorium, kami mau rapat, rapat lah yang memutuskan," kata poltiikus PDIP ini.

Berbagai faktor jadi pertimbagan Kemendagri. Salah satunya pejabat yang akan mengisi jabatan kepala desa ketika dilakukan moratorium. Kalaupun akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara atau ASN di daerah masing-masing, jumlahnya sekarang juga terbatas.

Wempi menyembut rancangan sementara moratorium akan berlangsung sampai Mei 2024. "Intinya tidak ada pelaksaan pemilihan menjelang Pemilu Serentak 2024," kata dia.

Meski demikian, Wempi belum bisa memastikan apakah nantinya rapat juga akan memutuskan untuk mengatur masa jabatan kepala desa dari 6 sampai 9 tahun. Sebab, kata dia, Kemendagri tentu harus mengevaluasi terlebih dahulu kinerja desa dalam menjalankan program. "Berhasil atau tidak," kata dia.

Sementara itu, daerah sudah melaporkan beberapa rapat yang digelar terkait moratorium ini. 18 Agustus 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Buleleng, Bali, ikut rapat soal moratorium Pilkades dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Beberapa hal yang disampaikan diantaranya terkait kebijakan Kemendagri untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pilkades Serentak di masa Pemilu dan Pilkada dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2024," demikian dikutip dari laman resmi Dinas.

Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah setempat menyatakan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 96 Desa di Lombok Tengah yang habis masa jabatan pada 2024 masih belum dilakukan. Sebab, mereka masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Informasi pemerintah pusat melakukan moratorium Pilkades mulai 2023 hingga 2024, karena ada Pemilu Serentak," kata Kepala Dinas PMD Lombok Tengah, Zaenal Mustakim, Sabtu, 14 Januari 2022.

Selanjutnya, Budiman temui Presiden Jokowi...






Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

19 jam lalu

Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

Sugeng Suparwoto pertegas kalau pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merupakan kunjungan melepaskan rindu.


Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

20 jam lalu

Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Hasto menyebut periodisasi masa jabatan kepala desa beberapa kali mengalami perubahan.


Demokrat DKI Perkuat Mesin Partai Sembari Tunggu Keputusan Anies Baswedan Capres 2024

20 jam lalu

Demokrat DKI Perkuat Mesin Partai Sembari Tunggu Keputusan Anies Baswedan Capres 2024

DPD Demokrat DKI Jakarta fokus memperkuat mesin partai sembari menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat soal Anies Baswedan Capres 2024.


Inilah Sejarah di Balik Pembentukan Desa di Indonesia

21 jam lalu

Inilah Sejarah di Balik Pembentukan Desa di Indonesia

Walau sudah terbentuk sejak lama, banyak ahli belum bisa memastikan kapan sejatinya desa terbentuk dan mulai mengorganisir kehidupan masyarakat.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

22 jam lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

1 hari lalu

Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

Peluang Ridwan Kamil untuk maju calon presiden atau calon wakil presiden dinilai tertutup setelah resmi bergabung ke Golkar. Apa alasannya?


Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

1 hari lalu

Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

Ony ikut membantah tudingan PDIP memobilisasi kepala desa untuk menyuarakan jabatan 9 tahun.


AHY Berharap Penetapan Pendamping Anies Baswedan Bukan Kawin Paksa

2 hari lalu

AHY Berharap Penetapan Pendamping Anies Baswedan Bukan Kawin Paksa

AHY menilai bakal Capres Anies Baswedan akan independen tanpa intervensi dari pihak manapun dalam menentukan cawapresnya di Pemilu 2024


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

2 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR

2 hari lalu

Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR

DPR RI memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Senayan, Jakarta.