Anggota DPRD Surabaya Usul Stiker Keluarga Miskin Diganti Tanda Cinta

Reporter

Seorang wanita membuat lampion di kampung pecinan Tambak Bayan, Surabaya, 29 Januari 2018. Warga di kampung pecinan itu membuat lampion dan pernik Imlek lainnya guna menyambut tahun baru Imlek 2018 yang jatuh pada tanggal 16 Februari 2018. ANTARA/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD Surabaya mengusulkan agar stiker bertuliskan keluarga miskin di rumah-rumah penduduk yang masuk kategori miskin di Kota Surabaya diganti dengan tanda cinta. Alasannya, agar stiker penanda miskin itu tidak menjadi beban psikologis bagi penghuninya.

"Sebaiknya kata-kata di stiker itu diganti, agar tidak menjadi beban psikologis bagi penghuni rumah," kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah seperti dilansir dari Antara, Selasa, 17 Januari 2023.

Menurut Lutfiyah, Pemkot Surabaya sebaiknya mulai memikirkan faktor psikologis keluarga mereka yang punya anak gadis maupun jejaka. "Ini bisa mengganggu hubungan sosial mereka," ujar dia pula.

Untuk itu, dia mengusulkan agar stiker keluarga miski itu diganti dengan tanda cinta yang bisa mengurangi beban psikologis warga. Misalnya, stiker bergambar daun waru yang berlambang cinta dan ditambah logo Pemkot Surabaya.

Lutfiyah mengatakan, Dewan tidak keberatan jika rumah warga miskin diberi stiker untuk memudahkan distribusi bantuan ke warga miskin. Hanya saja, ujar dia lagi, tidak secara eksplisit tanda tersebut memberikan bebas psikologis warga.

Selain itu, Lutfiyah juga menyoroti kebijakan pemkot bagi warga yang menolak, maka secara otomatis juga menolak berbagai bantuan atau intervensi dari pemerintah, sehingga pada periode selanjutnya warga tidak lagi tercatat sebagai keluarga miskin.

"Kalau menurunkan kemiskinan dengan cara begitu, ya tidak valid," ujar dia.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin sebelumnya mengatakan, banyak warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker itu, namun banyak pula yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk meminta rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin.

Bagi warga yang menolak, Anna memastikan, pihak kelurahan atau kecamatan akan membuat laporan bahwa warga tersebut menolak rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin, sehingga secara otomatis dia juga menolak berbagai bantuan atau intervensi dari pemerintah, sehingga periode selanjutnya warga tersebut akan diusulkan penghapusan dari keluarga miskin.

"Tapi, tidak sedikit juga yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk mendaftarkan diri atau keluarganya sebagai keluarga miskin. Bahkan, mereka juga meminta rumahnya segera ditempeli stiker keluarga miskin itu. Jadi, kalau keluarga tersebut memang tidak mampu, maka dia akan sangat bersyukur ditempeli stiker ini," ujar dia lagi.

Baca juga: Kemenkeu Sebut Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Ketimpangan Menurun






Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

9 jam lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

9 jam lalu

Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Kabar dana anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding membuat heboh. Berapa biaya perjalanan dinas sebenarnya?


Fakta Menarik Viral Nasi Minyak di Surabaya

11 jam lalu

Fakta Menarik Viral Nasi Minyak di Surabaya

Nasi minyak kuliner Surabaya sering dibicarakan belakangan ini, karena banyaknya minyak goreng yang dicampur dalam hidangan hingga menjadi viral.


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

1 hari lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Kepala BPS Sebut Tata Kelola Data Kemiskinan Perlu Diperbarui

1 hari lalu

Kepala BPS Sebut Tata Kelola Data Kemiskinan Perlu Diperbarui

Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Margo Yuwono menekankan pentingnya perbaikan sistematik dalam aspek tata kelola penanggulangan kemiskinan/


Jakarta Utara Paling Tinggi Memiliki Angka Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2022

1 hari lalu

Jakarta Utara Paling Tinggi Memiliki Angka Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2022

Jumlah penduduk di Jakarta Utara yang masuk kategori kemiskinan ekstrem tercatat ada 35.770 orang.


BPS Catat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Naik, Mencapai 95.668 Jiwa

1 hari lalu

BPS Catat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Naik, Mencapai 95.668 Jiwa

Kemiskinan ekstrem naik dari 0,6 persen pada Maret 2021 menjadi 0,89 persen pada Maret 2022.


Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

1 hari lalu

Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga.


Terkini Bisnis: Klarifikasi Program Pengentasan Kemiskinan, Kata Pakar Soal Pembobolan M-Banking

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Klarifikasi Program Pengentasan Kemiskinan, Kata Pakar Soal Pembobolan M-Banking

Klarifikasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang program pengentasan kemiskinan yang dilakukan kementerian dan lembaga tak berdampak bagi masyarakat.


Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

1 hari lalu

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

Menpan RB mengklarifikasi sejumlah hal tentang anggaran pengentasan kemiskinan.