Pemohon menilai sistem proporsional terbuka membuat pemilu diwarnai oleh calon legislatif pragmatis.
"Pemohon selaku pengurus parpol, berlakunya norma pasal a quo berupa sistem proporsional berbasis suara terbanyak ini telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya modal 'populer dan menjual diri' tanpa ikatan dengan ideologi dan struktur parpol," kata pemohon dalam salinan permohonan yang dilansir laman MK.
Mereka juga menilai sistem proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik antar caleg. Mereka menilai, dalam pemilu seharusnya persaingan terjadi antar partai politik, bukan antar caleg.
"Padahal seharusnya kompetisi terjadi antar parpol di arena pemilu sebab peserta pemilu adalah parpol, bukan individu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 22E ayat 3 UUD 1945," kata mereka.
Ada dua kubu
Belakangan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan ikut masuk sebagai pihak terkait. Dia menyatakan pihaknya mendukung penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Partai Buruh pun mendukung ide tersebut namun dengan syarat daftar caleg yang ditetapkan partai politik tetap diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
Sementara itu, sebanyak 8 partai politik parlemen menolak gagasan Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Delapan partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN, PKS dan Demokrat.
Ke delapan parpol ini menilai penggunaan sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi. Pasalnya, dalam sistem tersebut, masyarakat tak lagi dilibatkan untuk memilih secara langsung siapa-siapa saja wakil mereka yang akan duduk di gedung parlemen.
Delapan partai di DPR ini menginginkan pemilu 2024 tetap dengan sistem proporsional terbuka. Ada juga partai di luar DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menginginkan sistem proporsional terbuka.
Ima Dini Shafira / ANTARA
Baca: Sidang Uji Materi Sistem Proporsional Terbuka Ditunda, DPR Minta Dilakukan Secara Luring
