Pemilu Sistem Proporsional Tertutup atau Terbuka, Deni Indrayana: Politik Uang Tetap Ada

Calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana bersiap meninggalkan gedung KPK seusai melakukan pelaporan kasus korupsi, di Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021. Denny melaporkan maraknya dugaan korupsi di daerah Kalimantan Selatan, diantaranya pembangunan masjid bambu dengan anggaran hampir Rp12 miliar dan program penghijauan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Polemik pemilihan umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup dan terbuka semakin panas. Hari ini, sebenarnya Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materil Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Namun terpaksa ditunda setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengirimkan surat yang berisi permohonan agar sidang dilakukan secara tatap muka atau luring.

“Pagi tadi MK dalam rapat permusyawaratan hakim telah mengabulkan permohonan DPR untuk sidang secara luring,” kata Ketua MK Anwar Usman melalui siaran Youtube Mahkamah Konstitusi RI, Selasa, 17 Januari 2023.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengatakan, sistem pemilu proporsional tertutup maupun proporsional terbuka tetap berpotensi adanya politik uang.

"Sistem pemilu proporsional tertutup maupun terbuka, itu potensi politik uang tetap ada," kata Denny dalam sebuah webinar secara virtual yang dipantau di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Lebih jauh, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menilai persoalan politik uang bukan terletak pada sistem yang diterapkan oleh negara atau penyelenggara pemilu, melainkan terkait penegakan hukum yang tidak berjalan.

Menurut dia, politik uang maupun politik curang masih marak terjadi saat pesta demokrasi berlangsung. Hal itu terjadi karena tidak adanya sanksi tegas misalnya diskualifikasi pasangan calon, denda hingga pemenjaraan.

Denny mengaku berani berbicara demikian, karena memiliki pengalaman saat maju sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan berpasangan dengan Difriadi Darjat.

Dalam paparannya, Denny juga menyampaikan hasil penanganan pelanggaran Pemilu 2019 yang dilaporkan Bawaslu RI. Tercatat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya, dan 2.578 bukan pelanggaran.

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung soal fenomena politik uang yang terjadi dalam pemilu di Indonesia yang dikutip dari rumahpemilu.org. Hasilnya, jumlah pemilih yang terlibat politik uang pada Pemilu 2019 di kisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen.

"Saya mengkhawatirkan lebih besar dari itu. Namun, setidaknya data rumahpemilu.org menguatkan argumentasi kami bahwa penegakan hukum ini yang bermasalah," kata Denny.

Bermula adanya gugatan uji materiil

Gugatan uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka ini diajukan ke MK pada akhir November 2022. Salah satu pemohon perkara adalah pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

Selanjutnya: penggugat menilai pemilu akan diwarnai caleg pragmatis...






Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

2 jam lalu

Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

Ijtima Ulama Jakarta yang digagas PKB mengusulkan pembentukan kawasan bisnis halal kepada Pemprov DKI Jakarta.


Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi, Langsung Dapat Jabatan Mentereng di PSI, Ini Kata Grace Natalie

7 jam lalu

Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi, Langsung Dapat Jabatan Mentereng di PSI, Ini Kata Grace Natalie

Grace Natalie menjelaskan kenapa Dhohir Farisi, suami Yenny Wahid, langsung mendapatkan jabatan Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu 2024 di PSI.


Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

7 jam lalu

Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

Denny Indrayana di depan Mahfud Md mengungkapkan soal dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia sebut Anies tokoh anti korupsi.


Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

9 jam lalu

Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

Denny Indrayana bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud Md. Ada isu tentang kelompok yang ingin Jokowi 3 periode.


Sistem Proporsional Tertutup, Dosen Unpad: Meringankan KPU, Mengembalikan ke Orde Baru

13 jam lalu

Sistem Proporsional Tertutup, Dosen Unpad: Meringankan KPU, Mengembalikan ke Orde Baru

Dosen Unpad menyebut sistem proporsional tertutup meringankan kerja KPU, namun akan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru.


Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

13 jam lalu

Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

MK mengumumkan pembentukan MKMK. Ini untuk mengungkap dugaan pengubahan substansi putusan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto.


Dosen Unpad: Sistem Proporsional Tertutup Berarti Kembali ke Zaman Orde Baru

14 jam lalu

Dosen Unpad: Sistem Proporsional Tertutup Berarti Kembali ke Zaman Orde Baru

Akademisi Unpad menilai sistem pemilu proporsional tertutup akan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru.


Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

15 jam lalu

Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.


PSI Optimis Raih 6,6 Juta Suara, Begini HItung-HItungannya

16 jam lalu

PSI Optimis Raih 6,6 Juta Suara, Begini HItung-HItungannya

PSI yakin bisa meraih 6,6 juta suara dengan memenuhi kuota caleg.


PSI Tegaskan Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

22 jam lalu

PSI Tegaskan Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Grace Natalie menegaskan PSI menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Ia mengatakan hal itu mencederai demokrasi.