Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Buruh Incar Kursi Wali Kota Bekasi hingga Jayapura di Pilkada 2024

image-gnews
Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menjelaskan soal penyebab bentrok antara pekerja lokal dengan TKA Cina di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memakan korban jiwa hingga dua orang, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menjelaskan soal penyebab bentrok antara pekerja lokal dengan TKA Cina di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memakan korban jiwa hingga dua orang, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal memaparkan pihaknya menyasar kursi kepala daerah dalam Pilkada 2024. Daerah-daerah tersebut, menurut Iqbal, beberapa di antaranya merupakan kawasan industri. 

"Untuk Bupati/Wali Kota kami menyasar kursi Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Batam, dan Wali Kota Jayapura," ujar Iqbal saat Rakernas Partai Buruh di Hotel Millenium, Jakarta Barat, Senin, 16 Januari 2023. 

Sementara untuk kursi wakil wali kota atau wakil bupati, Iqbal menyebut partainya menyasar Wakil Bupati Karawang, Wakil Bupati Purwakarta, Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Wakil Bupati Pasuruan, Bupati atau Wakil Bupati Bupati Karangasem, dan Wakil Bupati Padang Lawas. 

Baca juga: Partai Buruh Tuntut Bupati dan Disnaker Morowali Utara Mundur Pasca-Kerusuhan di PT GNI

Sementara untuk Pemilihan Legislatif, Iqbal menyebut pihaknya menyasar 20-30 kursi di DPR RI. Dengan jumlah tersebut, Partau Buruh bakal memiliki 4 persen suara di DPR atau telah memenuhi Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen.

Adapun 20 target kursi di setiap provinsi antara lain Sumatera Utara 1 kursi, Riau 1 kursi, Kepulauan Riau 1 kursi, DKI Jakarta 2 kursi, Jawa Barat 7 kursi, Jawa Timur 3 kursi, Banten 3 kursi, lalu 2 lagi Maluku 1 kursi dan Maluku Utara 1 kursi. Iqbal menyebut 20 kursi ini realistis karena provinsi yang didasar merupakan basis buruh. 

Lebih lanjut, untuk 10 kursi tambahan lainnya berasal dari Provinsi Bengkulu 1 kursi, Jawa Barat tambahan 2 kursi, Sulawesi Selatan 1 kursi, Sulawesi Tenggara 1 kursi, Papua Tengah 1 kursi, dan Papua Pegunungan 1 kursi.

"Itu lah dapil-dapil yang akan direbut Partai Buruh," kata Iqbal. 

Partai Buruh Bakal Ambil Suara di Parpol Besar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Said Iqbal mengatakan pihaknya bertekad untuk mengambil kembali suara para buruh dari partai-partai yang dulu pernah diberikan organisasi buruh. Iqbal yakin jika semua suara itu kembali, Partai Buruh bisa mendapatkan hingga 30 kursi di DPR RI. 

Salah satu daerah yang hendak dijadikan lumbung suara Partai Buruh, kata Iqbal, adalah Provinsi Jawa Barat. 

"Ada10 juta buruh formal di Jawa Barat, kalau dengan anak istrinya ada 24 juta, itu kekuatan. Itu mengapa saya bilang (Jawa Barat) lumbung suara Partai Buruh, oleh karena itu kita menargetkan minimal 7 kursi di Jawa Barat, maksimal kursi," kata Iqbal. 

Iqbal menerangkan di Jawa Barat pada Pemilu 2019 organisasi buruh mendukung Partai Gerindra. Hal ini membuat partai pimpinan Prabowo Subianto itu bisa mendapatkan 4 kursi di DPR RI, lebih banyak dibandingkan Pemilu 2014. Iqbal menyebut partainya bakal merebut kembali 4 kursi tersebut. 

"Begitu pula mungkin suara PKS, NasDem, PDIP, kita (buruh) go back home. Jadi kami yakin benar dengan izin tuhan, kami akan lolos di 20 kursi bahkan, kami optimistis 30 kursi dan 10 kabupaten/kota, bupati atau wali kotanya atau wakilnya, setidak-tidaknya kami yakin 1 bupati Kabupaten Bekasi itu buruh," kata Iqbal. 

 Baca juga: Partai Buruh Bakal Rebut Suara Gerindra, PDIP, hingga PKS di Pemilu 2024

M JULNIS FIRMANSYAH 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

2 menit lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

Partai Buruh akan berunjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.


Soal Pembahasan Percepatan Pilkada 2024, Komisi II DPR: Belum Ada Rencana Raker Lagi

6 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Soal Pembahasan Percepatan Pilkada 2024, Komisi II DPR: Belum Ada Rencana Raker Lagi

Komisi II DPR RI belum mengagendakan rapat kerja usai Mendagri Tito Karnavian resmi mengusulkan perpu soal percepatan jadwal Pilkada 2024


Pemerintah Salurkan Bansos Beras, Partai Buruh: Rakyat Dibikin Seperti Pengemis

8 hari lalu

Presiden Partai Buruh dan Konsfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar konferemsi pers di tengah aksi demonstrasi di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 26 Juli 2023. Aksi tersebut membawa tiga tuntutan yakni cabut UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 15 persen pada 2024, dan cabut UU Kesehatan. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Pemerintah Salurkan Bansos Beras, Partai Buruh: Rakyat Dibikin Seperti Pengemis

Ketua Partai Buruh Said Iqbal beranggapan upaya operasi pasar dengan memberikan beras murah kepada masyarakat akan menjadi sia-sia.


PKS Mengaku Belum Siap soal Rencana Percepatan Jadwal Pilkada 2024

8 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
PKS Mengaku Belum Siap soal Rencana Percepatan Jadwal Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan Pilkada 2024 dimajukan dari November menjadi September.


DPR dan Pemerintah akan Bahas Usulan Majukan Pilkada 2024

9 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
DPR dan Pemerintah akan Bahas Usulan Majukan Pilkada 2024

Sebagai konsekuensi dari rencana memajukan jadwal Pilkada 2024, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari.


Raden Gani Muhammad Resmi Jadi Pj Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Lengser

9 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad dan 5 penjabat bupati dan wali kota di Gedung Sate, Bandung, Rabu 20 September 2023. (ANTARA/Ricky Prayoga)
Raden Gani Muhammad Resmi Jadi Pj Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Lengser

Pengangkatan Raden Gani Muhammad menjadi tanda akhir masa jabatan Tri Adhianto sebagai Wali Kota Bekasi.


Gelar Aksi Besok, Buruh Tuntut Kenaikan Upah 2024 dan Cabut Omnibus Law

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal berorasi saat atusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Dalam aksi kali ini ada tiga isu yang diusung yakni cabut omnibus law UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan cabut UU Kesehatan. TEMPO/Subekti.
Gelar Aksi Besok, Buruh Tuntut Kenaikan Upah 2024 dan Cabut Omnibus Law

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah semestinya tidak hanya menaikkan upah ASN dan pensiunan, tetapi juga upah buruh.


Jelang Akhir Masa Jabatan, Wali Kota Bekasi Mutasi 125 PNS

21 hari lalu

Pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto (kanan) didampingi penggagas objek wisata Danau Kramba Preto Ujat (kiri) meninjau objek wisata baru di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat itu. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Jelang Akhir Masa Jabatan, Wali Kota Bekasi Mutasi 125 PNS

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memastikan mutasi jabatan itu tidak terkait kepentingan politik pribadinya.


Australia Menolak Penambahan Penerbangan Qatar Airways

23 hari lalu

Pemandangan menunjukkan airbus A350 Qatar Airways diparkir di luar hanggar pemeliharaan Qatar Airways di Doha, Qatar, 20 Juni 2022. Gambar diambil 20 Juni 2022. REUTERS/Imad Creidi
Australia Menolak Penambahan Penerbangan Qatar Airways

Australia menyangkal alasan penolakan jadwal penerbangan tambahan Qatar Airways karena persaingan bisnis dengan Qantas.


Pemkot Bekasi Bongkar JPO Mangkrak Sejak 2019, Bakal Dibangun Ulang Terintegrasi ke Stasiun Bekasi

25 hari lalu

Pemkot Bekasi akan bangun JPO yang terintegrasi dengan area Stasiun Bekasi. Tempo/Adi Warsono
Pemkot Bekasi Bongkar JPO Mangkrak Sejak 2019, Bakal Dibangun Ulang Terintegrasi ke Stasiun Bekasi

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai JPO mangkrak itu mengganggu pejalan kaki, karena dua tiang pancangnya berdiri di atas trotoar.