Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Buruh Incar Kursi Wali Kota Bekasi hingga Jayapura di Pilkada 2024

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menjelaskan soal penyebab bentrok antara pekerja lokal dengan TKA Cina di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memakan korban jiwa hingga dua orang, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menjelaskan soal penyebab bentrok antara pekerja lokal dengan TKA Cina di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memakan korban jiwa hingga dua orang, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal memaparkan pihaknya menyasar kursi kepala daerah dalam Pilkada 2024. Daerah-daerah tersebut, menurut Iqbal, beberapa di antaranya merupakan kawasan industri. 

"Untuk Bupati/Wali Kota kami menyasar kursi Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Batam, dan Wali Kota Jayapura," ujar Iqbal saat Rakernas Partai Buruh di Hotel Millenium, Jakarta Barat, Senin, 16 Januari 2023. 

Sementara untuk kursi wakil wali kota atau wakil bupati, Iqbal menyebut partainya menyasar Wakil Bupati Karawang, Wakil Bupati Purwakarta, Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Wakil Bupati Pasuruan, Bupati atau Wakil Bupati Bupati Karangasem, dan Wakil Bupati Padang Lawas. 

Baca juga: Partai Buruh Tuntut Bupati dan Disnaker Morowali Utara Mundur Pasca-Kerusuhan di PT GNI

Sementara untuk Pemilihan Legislatif, Iqbal menyebut pihaknya menyasar 20-30 kursi di DPR RI. Dengan jumlah tersebut, Partau Buruh bakal memiliki 4 persen suara di DPR atau telah memenuhi Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen.

Adapun 20 target kursi di setiap provinsi antara lain Sumatera Utara 1 kursi, Riau 1 kursi, Kepulauan Riau 1 kursi, DKI Jakarta 2 kursi, Jawa Barat 7 kursi, Jawa Timur 3 kursi, Banten 3 kursi, lalu 2 lagi Maluku 1 kursi dan Maluku Utara 1 kursi. Iqbal menyebut 20 kursi ini realistis karena provinsi yang didasar merupakan basis buruh. 

Lebih lanjut, untuk 10 kursi tambahan lainnya berasal dari Provinsi Bengkulu 1 kursi, Jawa Barat tambahan 2 kursi, Sulawesi Selatan 1 kursi, Sulawesi Tenggara 1 kursi, Papua Tengah 1 kursi, dan Papua Pegunungan 1 kursi.

"Itu lah dapil-dapil yang akan direbut Partai Buruh," kata Iqbal. 

Partai Buruh Bakal Ambil Suara di Parpol Besar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Said Iqbal mengatakan pihaknya bertekad untuk mengambil kembali suara para buruh dari partai-partai yang dulu pernah diberikan organisasi buruh. Iqbal yakin jika semua suara itu kembali, Partai Buruh bisa mendapatkan hingga 30 kursi di DPR RI. 

Salah satu daerah yang hendak dijadikan lumbung suara Partai Buruh, kata Iqbal, adalah Provinsi Jawa Barat. 

"Ada10 juta buruh formal di Jawa Barat, kalau dengan anak istrinya ada 24 juta, itu kekuatan. Itu mengapa saya bilang (Jawa Barat) lumbung suara Partai Buruh, oleh karena itu kita menargetkan minimal 7 kursi di Jawa Barat, maksimal kursi," kata Iqbal. 

Iqbal menerangkan di Jawa Barat pada Pemilu 2019 organisasi buruh mendukung Partai Gerindra. Hal ini membuat partai pimpinan Prabowo Subianto itu bisa mendapatkan 4 kursi di DPR RI, lebih banyak dibandingkan Pemilu 2014. Iqbal menyebut partainya bakal merebut kembali 4 kursi tersebut. 

"Begitu pula mungkin suara PKS, NasDem, PDIP, kita (buruh) go back home. Jadi kami yakin benar dengan izin tuhan, kami akan lolos di 20 kursi bahkan, kami optimistis 30 kursi dan 10 kabupaten/kota, bupati atau wali kotanya atau wakilnya, setidak-tidaknya kami yakin 1 bupati Kabupaten Bekasi itu buruh," kata Iqbal. 

 Baca juga: Partai Buruh Bakal Rebut Suara Gerindra, PDIP, hingga PKS di Pemilu 2024

M JULNIS FIRMANSYAH 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal

7 jam lalu

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar. Dok. Partai Buruh
Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal

Partai Buruh menilai para politikus yang berkuasa saat ini lebih banyak meributkan soal Capres dan Cawapres ketimbang memikirkan nasib pekerja.


Puan Bakal Rayu Kaesang Gabung PDIP, Pengamat Sebut dapat Dongkrak Suara di Depok

1 hari lalu

Anak Jokowi Kaesang Pangarep disebut punya minat untuk ikut terjun ke dunia politik.
Puan Bakal Rayu Kaesang Gabung PDIP, Pengamat Sebut dapat Dongkrak Suara di Depok

Puan Maharani mengatakan pihaknya akan rayu Kaesang gabung ke PDIP buntut maraknya dukungan terhadapnya untuk maju Pilkada Depok.


Terkini: MK akan Panggil Jokowi dan Puan Maharani, Penjualan Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Hanya Dibuka Tiga Hari

3 hari lalu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh, Selasa 23 Mei 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Terkini: MK akan Panggil Jokowi dan Puan Maharani, Penjualan Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Hanya Dibuka Tiga Hari

Terkini. Mahkamah Konstitusi atau MK akan panggil Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, penjualan tiket Timnas Indonesia Vs Argentina dibuka.


Partai Buruh Minta Jokowi dan Puan Maharani Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU Ciptaker

3 hari lalu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh, Selasa 23 Mei 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Partai Buruh Minta Jokowi dan Puan Maharani Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU Ciptaker

Partai Buruh meminta Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani menghadiri sidang lanjutan gugatan omnibus law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.


Jokowi dan Puan Maharani akan Dipanggil Hakim MK terkait Gugatan UU Cipta Kerja, Ujar Said Iqbal

3 hari lalu

Suasana ruang sidang saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Puan Maharani akan Dipanggil Hakim MK terkait Gugatan UU Cipta Kerja, Ujar Said Iqbal

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan panggil Jokowi dan Puan Maharani terkait gugatan UU Cipta Kerja.


Partai Buruh Kritik 3 Bacapres 2024: Tidak Ada Ruang untuk Orang Kecil

3 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menggelar konferensi pers di sela-sela aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Juni 2023. Aksi tersebut menuntut agar UU Cipta Kerja dicabut. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
Partai Buruh Kritik 3 Bacapres 2024: Tidak Ada Ruang untuk Orang Kecil

Partai Buruh mengkritik tiga bakal calon presiden alias bacapres 2024 yang dinilai tidak mewakili kalangan pekerja dan orang kecil.


Presiden Partai Buruh Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

3 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Presiden Partai Buruh Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah bertemu dengan Partai Buruh. Apa pembahasan kaum buruh dengan bakal calon presiden 2024 itu?


Kisruh Perjalanan UU Cipta Kerja yang Terus Didemo Buruh

3 hari lalu

Massa dari berbagai serikat buruh menunjukkan poster tuntutan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencabut Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kisruh Perjalanan UU Cipta Kerja yang Terus Didemo Buruh

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menggeruduk Kantor MK dan Istana Negara, Jakarta Pusat, masih soal UU Cipta Kerja. Ini masalahnya.


Said Iqbal Ancam Bawa UU Cipta Kerja ke Mahkamah Internasional Bila Uji Materi Ditolak MK

3 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Mei 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Said Iqbal Ancam Bawa UU Cipta Kerja ke Mahkamah Internasional Bila Uji Materi Ditolak MK

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan masalah UU Cipta Kerja juga menjadi perhatian serikat buruh di berbagai negara.


FSPMI: 5 Juta Buruh Siap Mogok untuk Tolak UU Cipta Kerja

3 hari lalu

Ribuan buruh saat melakukan aksi demo memperingati Hari Buruh di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, 1 Mei 2023. Massa buruh menyampaikan 7 poin tuntutan pada Hari Buruh 1 Mei, seperti Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker hingga tolak RUU kesehatan.  TEMPO/Subekti.
FSPMI: 5 Juta Buruh Siap Mogok untuk Tolak UU Cipta Kerja

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan 5 juta buruh siap mogok untuk menolak UU Cipta Kerja.