Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HUT 9 UU Desa, Mendes PDTT Tapak Kaki di Titik Nol Selatan Indonesia

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan sambutan pada pembukaan Rakoor dan  Serah Terima Jabatan kepala Balai Besar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rabu (16/6).Foto : Angga/KemendesPDTT
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan sambutan pada pembukaan Rakoor dan Serah Terima Jabatan kepala Balai Besar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rabu (16/6).Foto : Angga/KemendesPDTT
Iklan

Tempo, Rote Ndao - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, merayakan hari lahir kesembilan Undang-Undang Desa (UU Desa) di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 14 Januari 2023. Abdul Halim menapakan kakinya di titik nol Selatan Indonesia yang terletak di desa tersebut dan menandatangi prasasti di gundakan batu pantai selatan itu. 

Kedatangan Mendes PDTT ke Rote Ndao didampingi istrinya Lilik Umi Nasriiyah dalam kunjungan tersebut. Ada juga Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi dan istrinya Zara Murzandiana, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, dan sejumlah pejabat kementerian lainnya. . 

"Saya datang kesini dalam rangka 9 tahun UU Desa, tepatnya titik nol Selatan Indonesia," kata Abdul Halim di sela-sela kunjungannya ke daerah itu. 

Klaim dana desa sangat dirasakan masyarakat

Menurut dia, berkat reformasi dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pembangunan desa mengalami percepatan yang luar biasa. Menurut dia, di era kepemimpinan Jokowi, pemerintah telah menyalurkan dana desa hingga Rp 470 triliun. 

Abdul Halim Iskandar mengklaim dana desa tersebut  sangat dirasakan masyarakat di pedesaan.

"Bahkan daerah perbatasan, terluar dan tertinggal juga merasakan manfaat dari dana desa," jelasnya. 

Sepakat revisi UU Desa

UU Desa, menurut dia, sudah berumur 9 tahun, sehingga perlu dilakukan revisi-revisi menyesuaikan dengan perkembangan daerah.

"Saya sepakat dengan aspirasi dari kepala desa, dan masyarakat untuk melakukan revisi UU tersebut," katanya. 

Salah satu yang akan direvisi yakni terkait masa jabatan kepala desa, sebelumnya 6 tahun akan menjadi 9 tahun. Sehingga kepala desa bisa penuhi janji-janjinya semasa kampanye. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politikus dari PKB tersebut juga menytakan peringatan 9 tahun UU Desa adalah momentum untuk meningkatkan peran serta desa, memperkuat pembangunan di desa serta pemberdayaan masyarakat desa. 

"Dua hal yang selalu disampaikan Presiden, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia," katanya. 

Karena itu, dia mengajak seluruh perangkat desa, pendamping desa dan masyarakat desa untuk terus berjuang meningkatkan ekonomi dan SDM di desa. "Itu sama dengan 84 persen kontribusi pembangunan di Indonesia sekarang," ujarnya. 

Kemendes PPDT dapat tambahan alokasi anggaran

Pada 2023, menurut dia, Kemendes PPDT mendapat tambahan alokasi anggaran dari Rp68 triliun, menjadi Rp70 triliun. Dari sisi kebijakan tidak banyak berubah, kecuali dana BLT desa, dimana pada 2022 maksimal 40 persen, namun di 2023 maksimal 25 persen dari dana desa.  

Ada juga pemberian dana operasional pemerintah desa sebesar 3 persen dari dana desa. "Kami sedang perjuangkan bentuk pertanggungjawabannya, tidak dalam bentuk adcost, tapi lumsum, sehingga tidak membebani desa," katanya. 

"Saya yakin dan percaya kepala desa akan melakukan sesuai aturan yang ditentukan dan untuk kepentingan masyarakat," tandasnya. 

UU Desa disahkan oleh DPR pada 18 Desember 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatanganinya pada 15 Januari 2014. Undang-Undang ini mengamanatkan pemerintah pusat untuk memberikan alokasi dana langsung kepada desa. Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga diatur soal tata kelola pemerintahan desa seperti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. 

Meskipun demikian, pengucuran dana desa tak sepenuhnya tepat sasaran. Berbagai kasus korupsi dana desa pun terjadi sejak awal. Bahkan, ada kasus dimana pembocor kasus korupsi tersebut dikriminalisasi seperti kasus yang menimpa Bendahara Keuangan di Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati, pada 2021 lalu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cak Imin Janji Bakal Evaluasi Program Prakerja, Pengamat: Kenapa Baru Diungkit Sekarang?

1 hari lalu

Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri pertemuan Keluarga Besar Muhammadiyah  di Hotel Horison Menteng, Menteng, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Tika Ayu
Cak Imin Janji Bakal Evaluasi Program Prakerja, Pengamat: Kenapa Baru Diungkit Sekarang?

Pengamat kebijakan publik mengkritik pernyataan Cak Imin yang mengatakan bakal mengevaluasi total program Prakerja.


Bamsoet Ingatkan Kepala Desa Hindari Penyalahgunaan Dana Desa

2 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Kepala Desa Hindari Penyalahgunaan Dana Desa

Bamsoet mengingatkan potensi terjadinya praktik korupsi dalam program dana desa menjadi persoalan yang patut diwaspadai.


Bamsoet Dorong Optimalisasi Dana Desa Guna Pertumbuhan Ekonomi

2 hari lalu

Bamsoet Dorong Optimalisasi Dana Desa Guna Pertumbuhan Ekonomi

Bambang Soesatyo mendukung usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disuarakan oleh para kepala desa se-Indonesia.


Alasan Budi Arie 'Blast' Pesan Pemilu Damai ke Semua Ponsel Pintar Masyarakat

3 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023. ANTARA/Livia Kristianti
Alasan Budi Arie 'Blast' Pesan Pemilu Damai ke Semua Ponsel Pintar Masyarakat

Budi Arie Setiadi menyampaikan pihaknya akan menyebarkan pesan "Pemilu Damai" ke setiap ponsel pintar masyarakat pada pertengahan Desember.


Ganjar Janjikan Internet Kecepatan Tinggi Gratis di Tiap Sekolah: Harus Dikawal Orang Tua

3 hari lalu

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melambaikan tangannya saat tiba di Pasar Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 6 Desember 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ganjar Janjikan Internet Kecepatan Tinggi Gratis di Tiap Sekolah: Harus Dikawal Orang Tua

Calon presiden Ganjar Pranowo berjanji menghadirkan internet berkecepatan tinggi secara gratis di tiap sekolah bila terpilih dalam Pilpres 2024.


Program Food Estate Jokowi dan Prabowo Dikritik PDIP, Anies-Cak Imin, hingga Aktivis Lingkungan

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan
Program Food Estate Jokowi dan Prabowo Dikritik PDIP, Anies-Cak Imin, hingga Aktivis Lingkungan

Mengapa food estate program Jokowi di bawah naungan Prabowo dikritik PDIP, Anies-Cak Imin, dan aktivis lingkungan?


DPR Sahkan Revisi UU ITE

6 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023. ANTARA/Livia Kristianti
DPR Sahkan Revisi UU ITE

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Revisi UU ITE dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10.


Data Pemilih di KPU Diduga Bocor, Bambang Widjojanto Sebut Legitimasi dan Integritas Pemilu Bisa Tergerus

7 hari lalu

Kuasa Hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto didampingi pengurus partai memberikan keterangan saat sidang lanjutan gugatan AD/ART Partai Demokrat di PTUN Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat
Data Pemilih di KPU Diduga Bocor, Bambang Widjojanto Sebut Legitimasi dan Integritas Pemilu Bisa Tergerus

Bambang Widjojanto menyebut fenomena ini punya dampak besar, yaitu merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.


Jokowi Bantah Cak Imin soal Jatah Menteri Pertahanan

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat menghadiri Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. BPMI Setpres/Muchlis Jr
Jokowi Bantah Cak Imin soal Jatah Menteri Pertahanan

"Urusan kementerian menteri itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi.


Budi Arie Sebut Perhelatan Piala Dunia U-17 2023 Sukses, Jumlah Penonton Tiap Laga Rata-rata Capai Target

8 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi. Kredit: LOC PD U-17 2023
Budi Arie Sebut Perhelatan Piala Dunia U-17 2023 Sukses, Jumlah Penonton Tiap Laga Rata-rata Capai Target

Menkominfo Budi Arie Setiadi menilai penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia sukses, salah satunya dilihat dari jumlah penonton tiap laga.