TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan pengakuan negara atas terjadinya 12 pelanggaran HAM berat merupakan batu pijakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat serta memenuhi hak korban. Dia menyebut pengakuan ini mesti diikuti dengan rasa penyesalan mendalam atas kesalahan negara yang dibuat pada masa lalu.
Menurut Taufik, pengakuan ini membuka pintu bagi langkah selanjutnya, yakni mengungkapkan fakta kebenaran, mengusut pelaku dan melakukan penegakan hukum, hingga mengidentifikasi korban serta memulihkan dan memenuhi hak mereka.
Di sisi lain, Taufik menyebut pengakuan ini menjadi ajang untuk mengevaluasi dan mereformasi kebijakan, hukum, serta institusi untuk mencegah peristiwa serupa kembali terjadi.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Segera Gelar Rapat Bahas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat
“Pengakuan negara ini merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bernegara karena negara telah mengakui adanya kesalahan di masa lalu yang menjadi catatan kelam dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa,” kata Taufik dalam keterangannya, Kamis, 12 Januari 2023.
Menurut dia, masyarakat perlu menagih kewajiban negara berupa langkah-langkah lanjutan tersebut. Ia berharap sebisa mungkin kewajiban itu dapat dilunasi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Pasalnya, kata dia, penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan janji politik Jokowi sejak 2014. Adapun upaya yang tersisa disebut Taufik mesti ditindaklanjuti kala pemerintahan berganti pasca 2024.
“Dalam waktu dekat saya berharap pemerintah sudah memiliki program-program tindak lanjut secara sistematis, terukur, realistis, dan komprehensif, termasuk dalam hal penganggarannya dalam APBN ke depan,” ujarnya.
Taufik menjelaskan, korban dan publik punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oleh sebab itu, kata dia, dengan pengakuan ini pemerintah hendaknya memastikan fakta atas peristiwa yang terjadi bisa terungkap.
Selanjutnya, tak boleh tutup upaya yudisial...
