Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menjelang HUT PDIP, Hasto Cerita Pernah Tak Naik Kelas hingga Bagi-bagi Es Krim

image-gnews
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 20 Mei 2022. TEMPO/Dewi Nurita
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 20 Mei 2022. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kritiyanto menemui masyarakat dan anak-anak di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Ahad siang, 8 Januari 2023. Hasto datang ditemani sejumlah fungsionaris partai dalam rangka menuju Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP. 

Saat dia tiba di lokasi acara, sejumlah anggota PDIP terlihat membagi-bagikan es krim untuk anak-anak. Warga pun menyerbu minimarket yang halamannya digunakan untuk acara PDIP. "Bagaimana nih es krimnya, enak? Ada dapat rasa apa saja?" ujar Hasto saat menyapa mereka. 

Dalam obrolannya dengan anak-anak, Hasto turut bertanya soal beberapa mata pelajaran di sekolah. Hasto mendapat beberapa curhatan soal kesulitan mata pelajaran Matematika hingga bahasa Inggris. "Bahasa Inggris itu harus dibiasakan. Itu tadi 'ice cream' kan bahasa Inggris," kata Hasto. 

Hasto bercerita bahwa dia pernah tidak naik kelas karena nakal. Namun, ia mengaku menyesal dan kemudian belajar dengan giat agar naik kelas. "Dulu saya juga sama, ketika SD karena nakal pernah juga tidak naik kelas, akhirnya menyesal. Di sini ada yang pernah enggak naik kelas? Gak ada ya, berarti pintar-pintar semua," kata Hasto. 

7 Poin PDIP Dukung Pemerintah

HUT ke-50 PDIP bakal dirayakan pada 10 Januari 2023. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat perintah kepada para kader menjelang perayaaan ulang tahun tersebut. Hasto mengatakan surat perintah Megawati yang diterbitkan pada Sabtu kemarin memuat tujuh poin dukungan pada pemerintah.

Hasto menjelaskan, di awal, surat Megawati menyampaikan bahwa HUT PDIP ke-50 merupakan momentum yang sangat penting untuk menggelorakan semangat juang partai. Megawati bernostalgia dengan menyebutkan sejarah perjalanan kepartaian mulai dari pembentukan Partai Nasional Indonesia pada 1927, pembentukan Partai Demokrasi Indonesia pada 1973, hingga menjadi PDI Perjuangan.

"Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dengan ini saya sampaikan Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan,” bunyi surat perintah Megawati, Sabtu, 7 Januari 2023.

Pada poin pertama, Megawati memerintahkan kader PDIP agar memperkokoh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kedua, Megawati meminta kader untuk menggenggam tangan persatuan dengan rakyat dan menjadikan partai sebagai kekuatan pemersatu bangsa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, Megawati menginstruksikan kader agar jiwa gotong royong terus digelorakan demi menghapus paham individualisme. Keempat, kader PDIP diminta menyalakan semangat api perjuangan dalam seluruh aspek kehidupan.

"Khususnya membangun semangat juang dari kalangan petani, nelayan, dan buruh untuk diorganisir menjadi pilar-pilar kekuatan nasional Indonesia bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan,” kata Mega.

Kelima, Megawati meminta kader untuk mewujudkan semangat perjuangan partai menjadi satu kekuatan yang solid dengan terus bergerak ke bawah. Menurut Mega, hanya rakyat yang memegang kedaulatan politik tertinggi kekuasaan suatu negara.

Keenam, Megawati menginstruksikan kader partai untuk menghadirkan program konkret di tengah rakyat. Hal ini dilakukan melalui gerak kebudayaan membangun jati diri bangsa, gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan gerakan meningkatkan taraf kehidupan rakyat.

Adapun di poin ketujuh, Presiden RI ke-5 ini memerintahkan kader agar melanjutkan langkah rekruitmen, pendidikan politik, dan kaderisasi kepemimpinan secara sistemik. Dalam suratnya, Mega turut meminta kader memperkuat 5 mantap partai, yakni mantap ideologi, organisasi, kader, program, dan sumber daya partai.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA

Baca Juga: FX Hadi Rudyatmo Kirim 1.500 Satgas ke Acara HUT ke-50 PDIP di Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

7 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempersilakan masyarakat untuk mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan untuk mendukung proses tersebut.


Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

7 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

9 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

9 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

11 jam lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDIP sebelumnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebagai calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

12 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

13 jam lalu

Logo PPP
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif


Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

14 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo langsung menemui pimpinan partai pengusungnya, Surya Paloh dan Megawati usai putusan MK. Apa pernyataannya?


Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

17 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

PDIP menerima dan menghormati putusan MK. Meski begitu, PDIP akan berjuang menjaga konstitusi, termasuk melalui PTUN.


MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

18 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

Sekjen PDIP juga mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah berjuang melawan berbagai bentuk abuse of power.