Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

Editor

Febriyan

Seorang massa aksi menunjukan poster saat mengikuti aksi blokir Jalan Nasional dan Kawasan Industri di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis, 22 Oktober 2020. Dalam aksinya, buruh menuntut agar Presiden Joko Widodo tidak menandatangani RUU Cipta Kerja serta mendesak presiden untuk mengeluarkan PERPPU. ANTARA/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan agar perusahaan menerapkan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal sebagai Perppu Cipta Kerja. Hal ini untuk menjawab ketidakpuasan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan substansi Perppu Cipta Kerja. 

"Ini kan Undang-Undang mengikat seluruh warga negara, Perppu akan oleh disetujui DPR, maka UU akan mengikat seluruh bangsa dan ini sebenarnya mempertemukan dua kepentingan, baik kepentingan pengusaha maupun buruh," ujar Ida saat ditemui di kawasan Car Free Day di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad, 8 Januari 2023. 

Bantah tak libatkan pengusaha

Soal tudingan bahwa pengusaha tidak dilibatkan dalam pembahasan Perppu Cipta Kerja, Ida membantahnya. Politikus Partai Keadilan Bangsa (PKB) mengatakan Kementrian Ketenagakerjaan sudah melibatkan semua stakeholder (pemangku kepentingan) hingga melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi dari pengusaha maupun serikat pekerja dan serikat buruh. 

"Semuanya ada dan itu dilakukan secara terbuka di beberapa tempat di seluruh Indonesia," kata Ida. 

Perppu Cipta Kerja dinilai justru membut ketidakpastian hukum

Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebut ketidakpuasan terhadap Perppu Cipta Kerja juga muncul dari kalangan pengusaha. Ia menyebut Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Apindo mengaku tak ikut dilibatkan dalam pembuatan aturan ini.

Padahal, Isnur menyebut alasan pemerintah buru-buru menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor.

Aturan itu dinilai menimbulkan ketegangan antara pekerja dengan pengusaha. Bahkan, Isnur menyebut YLBHI pernah mendampingi buruh membuat kesepakatan dengan pengusaha untuk tidak menggunakan aturan tersebut. 

"Jadi pertanyaannya ini (Perppu Cipta Kerja) dibuat untuk siapa? Kelompok siapa yang diuntungkan dari sini? Bagi masyarakat luas ini sangat merugikan, sangat merusak. Bahkan bagi pengusaha mereka tidak puas, merasa tidak dilibatkan," kata Isnur. 

Pemerintah dinilai membuat kekacauan tata negara

Isnur menerangkan dari seluruh rangkaian rencana pemerintah menggunakan metode Omnibus Law, kemudian pembentukan UU Cipta Kerja, putusan MK soal inkonstitusional bersyarat, hingga penerbitan Perppu, justru menimbulkan ketidakpastian di iklim investasi Indonesia. Isnur menyebut justru pemerintah yang sejak awal menciptakan kekacauan dalam tata negara.

"Omnibus Law tidak ada dasar hukumnya dan baru dibuat setelah MK memutus inkonstitusional. Pemerintah kemudian buat stempel dengan merevisi UU Tata Cara pembentukan perundang-undangan. Itu kan artinya membuat sesuatu yang dasar hukumnya ga ada, ga jelas, sehingga timbul ketidakpastian hukum," Isnur. 

Perppu Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022. Perppu tersebut secara sekilas substansinya sangat mirip dengan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional terbatas oleh MK. Jokowi beralasan pembuatan Perppu tersebut untuk menjawab tantangan ekonomi Indonesia ke depannya yang diperkirakan masih akan dipengaruhi ketidakpastian situasi ekonomi global. 






Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

6 menit lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

22 menit lalu

Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

Mobil Esemka akan turut di pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Begini kilas balik mobil yang digagas Jokowi.


Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

7 jam lalu

Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

Tim advokasi menilai kasasi Presiden Jokowi menunjukkan arogansi pemerintah yang engan memenuhi udara bersih bagi warganya.


Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

11 jam lalu

Politikus PAN Tak Setuju Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi tak sepakat dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan gubernur. Alasannya?


Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

12 jam lalu

Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto bersaing ketat dalam 16 Musra yang telah digelar. Keduanya disebut sama-sama menang di 4 provinsi.


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

13 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

15 jam lalu

Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun tidak akan mengganggu target operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

16 jam lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

17 jam lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

18 jam lalu

Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

Sebelum menjabat sebagai Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang juga kader NasDem ini beberapa kali menjabat sejumlah posisi strategis, apa saja?