TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara soal kemungkinan kocok ulang atau reshuffle menteri di kabinet Presiden Jokowi. Meski Jokowi masih meminta masyarakat untuk menunggu, Ngabalin menyebut reshuffle kemungkinan akan dilakukan Januari ini.
"Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng," kata mantan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golkar ini kepada wartawan, Kamis, 5 Januari 2022.
Ngabalin meminta menteri yang nantinya diganti untuk tetap bersemangat dan tersenyum seperti saat awal dipilih. Dia meminta para menteri tersebut tak emosi, apalagi marah, bahkan sampai dongkol.
"Karena waktu anda sudah sampai disini saja. Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," kata Ngabalin, yang pernah menjadi Politik Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo-Hatta, melawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.
Desakan reshuffle dari PDIP
Sebelumnya, desakan reshuffle disampaikan sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap menteri dari Partai NasDem. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan usulan mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tidak hanya didasarkan pada kinerjanya.
Menurut dia, partai yang menaungi kedua menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle. Syahrul dan Siti Nurbaya berasal dari Partai NasDem. Usai mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, NasDem mendapatkan desakan untuk keluar dari koalisi pendukung Presiden Jokowi.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.
Dia menilai menteri dari NasDem agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.
"Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata mantan Wali Kota Blitar dua periode ini.
Selanjutnya, kinerja Syahril dan Siti Nurbaya dipertanyakan
Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden Jokowi.
Djarot mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.
"Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya.
Reshuffle kabinet hak prerogatif presiden
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia hakulyakin Presiden Jokowi akan mengkalkulasi dengan matang sebelum mengocok ulang menterinya.
“Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak Presiden. Presiden kan memiliki kalkulasi matang terkait hal tersebut,” kata Hasto.
Selanjutnya, NasDem sebut kinerja dua menterinya baik-baik saja
