Andi Malarangeng Anggap Sistem Proporsional Tertutup Ibarat Beli Kucing dalam Karung

Reporter

Editor

Amirullah

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menegaskan penolakan terhadap isu penetapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 di Karanganyar, Ahad, 1 Januari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menegaskan penolakan terhadap isu penetapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 di Karanganyar, Ahad, 1 Januari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Karanganyar - Penolakan terhadap isu penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024, terus mengalir. Jajaran pengurus Partai Demokrat juga menegaskan penolakan mereka terhadap sistem itu.

Andi Mallarangeng, selaku Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, menyebut jika sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan, sama saja dengan mengambil hak rakyat untuk memilih langsung wakil-wakil rakyatnya sendiri. 

"Ibarat membeli kucing dalam karung. Sebab dengan sistem proporsional tertutup itu kan wakil-wakil rakyat yang dipilih hanya tanda-tanda gambarnya. Calon-calon wakil rakyat tidak dikenal oleh rakyatnya dan juga tidak mengenal rakyatnya. Mereka nantinya hanya akan jadi kader-kader jenggot, akarnya ke atas bukan ke bawah," kata Andi kepada awak media saat mendampingi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Karanganyar, Ahad, 1 Januari 2023.

Menurut Andi Mallarangeng, sistem proporsional tertutup itu tidak sejalan dengan yang diterapkan Partai Demkrat, yang mendorong para kadernya untuk turun ke bawah bersama rakyat. 

"Pak SBY (selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat) juga sudah memberikan arahan bahwa semua kader Partai Demokrat harus turun bersama rakyat, untuk menangkap, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memperjuangkannya. Untuk itu kami tidak setuju jika sistem proporsional tertutup itu diterapkan dalam Pemilu 2024. Kami tegas menolaknya," ucap Andi.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti menambahkan penolakan terhadap isu penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi dari sandera atau pembajakan politik oleh kekuatan politik tertentu.

Menurut Rinto, pemberlakuan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup juga menjadi wujud kemunduran demokrasi dan bentuk nyata pembodohan rakyat atau publik, sekaligus mengkianati cita-cita reformasi yang mengamanatkan sistem demokrasi secara terbuka dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

"Pemilu dengan sistem proporsional tertutup juga tidak akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, yang dekat dan disukai rakyat. Masyarakat akan dipaksa memilih para pemimpinnya secara tidak ideal, seperti memilih kucing dalam karung," katanya. 

Baca juga: Ketua KPU Soal Sistem Proporsional tertutup di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Sistem proporsional Terbuka?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Komisioner KPU Khawatir dengan Hasil Survei yang Sebut Anak Muda Tak Percaya Partai Politik

14 jam lalu

Komisioner KPU August Mellaz didampingi Betty Epsilon Idroos memberikan konferensi pers terkait hasil Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Komisioner KPU Khawatir dengan Hasil Survei yang Sebut Anak Muda Tak Percaya Partai Politik

Komisioner KPU August Mellaz menyebut anak muda menilai partai politik tidak mewakili aspirasi masyarakat.


ICW Desak Ketua KPU Hasyim Asy'ari Mengundurkan Diri

15 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat melakukan silaturahmi dengan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) di Klenteng Kong Miao, kawasan TMII, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan Organisasi Kemasyarakatan berbasis Keagamaan menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebelumnya KPU RI telah bersilaturahmi ke NU dan Muhammadiyah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
ICW Desak Ketua KPU Hasyim Asy'ari Mengundurkan Diri

ICW mendesak Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengundurkan diri setelah terbukti melakukan pelanggaran etik.


KPU Lakukan Verifikasi Faktual Partai Prima Mulai Hari Ini

20 jam lalu

KPU menggelar verifikasi faktual kepengurusan Partai Prima tingkat pusat di Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 April 2023. Sumber: Dokumentasi KPU
KPU Lakukan Verifikasi Faktual Partai Prima Mulai Hari Ini

KPU langsung menggelar verifikasi faktual terhadap Partai Prima setelah menyatakan partai tersebut lolos pada tahap verifikasi administrasi.


KPU Nyatakan Partai Prima Lolos Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024

21 jam lalu

Pengadilan Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos verifikasi administrasi.
KPU Nyatakan Partai Prima Lolos Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024

KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima sebagai calon peserta Pemilu 2024.


Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

21 jam lalu

Tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Gubernur Papua (nonaktif), Lukas Enembe dan tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur dari pembiayaan APBD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Tahun 2013-2019, Bupati Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak (kiri), menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Lukas Enembe dan perpanjangan penahanan selama 40 hari terhadap tersangka Ricky Ham Pagawak. TEMPO/Imam Sukamto
Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

KPK meyakini kasus Lukas Enembe benar secara formil maupun materiil.


Komnas HAM Tetapkan 9 Kelompok Rentan yang Rawan Tak Bisa Ikut Pemilu

23 jam lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Komnas HAM Tetapkan 9 Kelompok Rentan yang Rawan Tak Bisa Ikut Pemilu

Komnas HAM memetakan sembilan kelompok rentan yang berpotensi tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024.


RI Batal Gelar Piala Dunia U-20, PKB Sebut Bakal Berdampak ke Elektabilitas Politikus yang Menolak

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.
RI Batal Gelar Piala Dunia U-20, PKB Sebut Bakal Berdampak ke Elektabilitas Politikus yang Menolak

Jazilul Fawaid memprediksi politikus yang menolak kedatangan Timnas Israel hingga FIFA membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia, bakal terdampak secara elektabilitas.


Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

2 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas membacakan ikrar kesetiaan di tangga Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang dipimpin oleh Ibas membacakan ikrar kesetiaan, tunduk, patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyayangkan FIFA yang mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20


Anas Urbaningrum Akan Bebas Dari Lapas Sukamiskin, HMI Berencana Gelar Road to Bandung

2 hari lalu

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berdiskusi dengan penasehat hukumnya sebelum mengikuti sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Anas Urbaningrum Akan Bebas Dari Lapas Sukamiskin, HMI Berencana Gelar Road to Bandung

Sekitar 60 kader HMI akan menjemput Anas Urbaningrum di Bandung pada 10 April 2023.


Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Perlu Gentar Jika Kasus Formula E Kembali Mencuat

2 hari lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Perlu Gentar Jika Kasus Formula E Kembali Mencuat

Demokrat menyatakan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan tak akan surut meskipun kasus Formula E kembali dicuatkan.