Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Barat Barnas Adjidin mengatakan, data sementara bantuan gubernur yang diberikan pada elemen NU di Jawa Barat dalam 4 tahun pemerintah Ridwan Kamil menembus Rp 1 triliun.
“Pak Gubernur memberikan bantuan Rp 1 triliun bahkan lebih itu ada di dalam masa kepemimpinan Pak Gubernur. Hanya Pak Gubernur memberikan bantuan itu kepada siapa pun, tidak hanya NU, setelah dihitung ternyata untuk Nahdliyin ini lebih dari sekian,” kata dia, selepas pertemuan itu, Selasa, 27 Desember 2022.
Barnas mengaku, total bantuan tersebut baru diketahui setelah mendata seluruh bantuan yang diberikan lewat biro yang dipimpinnya terkait urusan keagamaan. Bantuan tersebut diberikan lewat skema usulan. “Itu datangnya dari masing-masing lembaga, kita tidak pernah tahu itu lembaga NU atau lembaga mana, kita tidak tahu,” kata dia.
Usulan tersebut dikumpulkan dan dimasukkan lewat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Lewat aplikasi tersebut dituliskan kebutuhan dan kebutuhan anggaran.
“Tidak bisa seorang gubernur menetapkan bantuan, kenapa, karena harus melalui SIPD namanya. Harus mengisi aplikasi kebutuhannya apa, berapa rupiah. Setelah itu usulan itu tidak selalu bisa diwujudkan, ada keterbatasan anggaran sehingga bisa menimbulkan, satu, ada yang dibantu ada yang tidak, atau ada yang dikurangi misalnya minta Rp 400 juta hanya dikasih Rp 50 juta bisa saja dilihat urgensinya,” kata Barnas.
Barnas mengatakan, selanjutnya dilihat ketersediaan anggaran yang ada tahun tersebut. “Nanti masuk aplikasi, didata uangnya, cukupnya sekian, diketoklah palu oleh DPRD,” kata dia.
Barnas mengatakan, seluruh bantuan yang telah diberikan terkait urusan keagamaan di data lagi. Dia mengaku belum seluruh pendataan rampung. “Kita baru mendata 20 kabupaten/kota yang sudah selesai, dan itu datanya kita berikan ke Kemenag (Kementerian Agama) kabupaten/kota. Dari Kemenag kita menerima bahwa ini NU, ini Muhamadyah, ini Persis, ini PUI, dan lain sebagainya. Ada 7 kabupaten yang belum masuk. Tapi kalau di rata-ratakan Rp 1 triliun itu masuk, bahkan lebih,” kata dia.
Barnas mengatakan, besarnya bantuan yang diberikan bervariasi. “Contoh misalnya JQH, kita pernah sampai nilainya Rp 80 miliar kurang lebih. Jam'iyyatul Qurra wal-Huffazh (JQH) ini kan di bawah NU. Kemudian pembangunan pondok pesantren NU kan cukup banyak,” kata dia.
Barnas mengatakan, bantuan gubernur diberikan menyesuaikan proporsinya. NU mendapat bantuan paling banyak dinilainya wajar karena organisasi tersebut terhitung paling besar dibandingkan ormas Islam lainnya di Jawa Barat. “Pak Gubernur ingin proporsional, kalau anaknya 100 dengan anaknya 10 tentu beda. Tidak ada ormas yang tidak dibantu,” kata dia.
Barnas membenarkan Gubernur Ridwan Kamil bersedia menemui pengurus PWNU untuk memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil juga sudah berbicara langsung lewat telepon. “Tadi sudah ngobrol, dan nanti Pak Gubernur akan menyampaikan langsung,” kata dia.
Baca juga: Ridwan Kamil Bela Bupati Cianjur yang Dilaporkan ke KPK soal Bantuan Gempa
AHMAD FIKRI
