Juhadi mengatakan, pengurus PWNU Jawa Barat selanjutnya memutuskan untuk mengirim surat resmi pada Gubernur Ridwan Kamil untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya itu. “Ini yang mendasari kita membuat surat minta klarifikasi dari Pak Guberur. Sehingga kami PWNU, ya sudah kami minta klarifikasi tapi resmi lewat surat. Soal nanti gubernur datang atau tidak urusan lain,” kata dia.
Surat pengurus PWNU Jawa Barat yang ditandatangani oleh Rois Abun Bunyamin, Katib Fatahillah, Ketua Juhadi Muhamad, Wakil Sekretaris Dindin C. Nurdin dilayangkan pada 26 Desember 2022 untuk mengundang Gubernur Ridwan Kamil memberikan klarifikasi pada Selasa, 27 Desember 2022.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirim Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Barat Barnas Adjidin di pertemuan tersebut.
Juhadi mengaku, sudah mendapat penjelasan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya soal bantuan tersebut diberikan pada elemen NU yang ada di Jawa Barat. Namun pengurus menginginkan mendapatkan data yang rinci untuk memastikannya.
“Kami tidak butuh uang itu turun ke PWNU, itu jadi risiko. Tapi minimal kalau namanya kebijakan itu kalau melalui PWNU artinya pesantren-pesantren mana itu NU yang menginventarisir itu kita tahu ini betul pesantren NU atau di luar NU, jangan sampai bantuan itu turun ke pesantren di luar NU, semua diklaim NU,” kata Juhadi.
Juhadi mengatakan, pengurus yang hadir dalam pertemuan tersebut tetap meminta bertemu Gubernur Ridwan Kamil. “Kami PWNU tetap ingin bertemu, karena yang memberikan statemen Gubernur, kira-kira yang klarifikasi juga Gubernur. Dan beliau menjanjikan hari Kamis untuk bisa datang ke PWNU,” kata dia.
Rois PWNU Jawa Barat Abun Bunyamin mengatakan, penjelasan gubernur dibutuhkan untuk membersihkan tuduhan pada pengurus. “Kenapa ada klarifikasi, selain untuk membersihkan nama PWNU kita ingin juga bisa berdialog,” kata dia, Selasa, 27 Desember 2022.
Abun mengatakan, pertemuan dengan gubernur tersebut diharapkan bisa menjernihkan masalah tersebut. “Kita ingin hubungan NU dengan Pak Emil itu harmonis seperi sebelumnya, jangan gara-gara ini terjadi miskomunikasi dan hubungan jadi renggang,” kata dia.
Selanjutnya penjelasan pemerintah Jawa Barat...
