Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Cianjur Dilaporkan ke KPK, PDIP Tak Tahu Menahu Pengemasan Ulang Bantuan Korban Gempa

image-gnews
Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman menyerahkan paket buah-buahan untuk perwakilan pertukaran pelajar internasional Yachimata, Jepang Mr Yoshida di Balai Garuda Pendopo Cianjur. (ANTARA/Ahmad Fikri).
Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman menyerahkan paket buah-buahan untuk perwakilan pertukaran pelajar internasional Yachimata, Jepang Mr Yoshida di Balai Garuda Pendopo Cianjur. (ANTARA/Ahmad Fikri).
Iklan

TEMPO.CO, Cianjur - Laporan dugaan penyelewengan bantuan gempa oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman, ke Komisi Pemberantasan Korupsi ditanggapi serius pengurus PDIP Kabupaten Cianjur. Pasalnya, dalam laporan yang disampaikan Acsenahumanis Respon Foundation disebut-sebut bantuan dari Emirates Red Crescent itu dikemas ulang ke partai, sedangkan Herman diketahui sebagai kader partai tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Cianjur, Susilawati, mengaku tidak tahu dengan berbagai bantuan gempa bumi Cianjur yang masuk dan diterima oleh pemerintah daerah.

Susi mengatakan, berbagai bantuan yang didistribusikan oleh partainya berasal dari bantuan atau donasi para kader, baik tingkat pengurus pusat (DPP), pengurus provinsi (DPD), dan pengurus kabupaten (DPC).

"DPC PDIP punya posko induk dan terpisah dari pemerintah daerah. DPC dalam melakukan pendistribusian logistik itu sumbernya gotong-royong kader, baik dari DPP, atau DPD maupun DPC yang ada di Jawa Barat," kata Susilawati kepada wartawan di Cianjur, Selasa 27 Desember 2022.

Selain itu, Susilawati juga memastikan tidak ada bantuan yang didistribusikan partainya bersumber dari pemerintah daerah.

"Partai tidak mengetahui dan intervensi terkait bantuan tersebut. Jadi saya tidak tahu kaitan dengan bantuan tersebut. Pengemasan ulangnya seperti apa, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur tidak ada pengemasan ulang dari pemerintah daerah," tandasnya.

DPRD minta kasus ini ditindaklanjuti

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menegaskan dugaan penyelewengan bantuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius, sebab akan menyangkut kepercayaan banyak pihak terkait penyaluran bantuan bagi korban gempa di Cianjur.

"Bupati Cianjur Herman Suherman agar melakukan penelusuran dan evaluasi terkait dugaan penyelewengan bantuan luar negeri untuk bencana gempa yang dilaporkan ke KPK. Bupati kan sudah membantah dugaan tersebut. Tapi bukan berarti dugaan ini diabaikan begitu saja. Harus ditindaklanjuti, dikhawatirkan memang terjadi penyimpangan," jelas Ganjar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ganjar menyebutkan, Bupati Cianjur Herman Suherman harus membuktikan jika dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur itu tidak benar.

"Kalau memang tidak ada, ya harus dibuktikan supaya tidak mempengaruhi kepercayaan donatur yang sudah dan akan membantu warga terdampak gempa bumi Cianjur," ujarnya.

Disebutkan Ganjar, harus ada evaluasi menyeluruh. Setiap gudang penyimpanan diperiksa, benar tidak menyalurkan sesuai SOP atau ternyata memang ada penyimpangan.

Ganjar menegaskan jika ada pejabat yang 'bermain', maka tindakan tegas harus diberikan supaya menjadi contoh ke depan agar bantuan benar-benar tersalurkan.

"Kalau memang ada yang nakal maka harus ditindak tegas supaya tidak terulang. Tapi kalau tidak ada penyimpangan, segera jelaskan pada publik. Pelaporan ini harus menjadi pembelajaran agar penyaluran lebih hati-hati sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan," tandasnya.

DEDEN ABDUL AZIZ

Baca: Dilaporkan ke KPK, Bupati Cianjur: Fokus Kerja Membantu Rakyat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

10 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

11 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

12 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

13 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

14 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


KPK Belum Terima Rp40 Juta dari Ahmad Sahroni, Uang Transfer dari Syahrul Yasin Limpo

15 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Belum Terima Rp40 Juta dari Ahmad Sahroni, Uang Transfer dari Syahrul Yasin Limpo

KPK meyakini Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan segera mengembalikan duit dari Syahrul Yasin Limpo tersebut.


MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

18 jam lalu

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berbicara kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

MKMK memutuskan Hakim Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas dugaan terafiliasi PDIP.


Rusia Kirimkan Lebih dari 29 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

1 hari lalu

Truk bantuan yang membawa pasokan kemanusiaan ke Gaza menunggu di Gerbang 96, pintu masuk yang baru dibuka memungkinkan akses lebih cepat ke Gaza utara, di Israel, 21 Maret 2024. REUTERS/Amir Cohen
Rusia Kirimkan Lebih dari 29 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Penerbangan khusus Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan gelombang ke-20 ke Gaza melalui Bulan Sabit Merah Mesir


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.