TEMPO.CO, Cianjur - Laporan dugaan penyelewengan bantuan gempa oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman, ke Komisi Pemberantasan Korupsi ditanggapi serius pengurus PDIP Kabupaten Cianjur. Pasalnya, dalam laporan yang disampaikan Acsenahumanis Respon Foundation disebut-sebut bantuan dari Emirates Red Crescent itu dikemas ulang ke partai, sedangkan Herman diketahui sebagai kader partai tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Cianjur, Susilawati, mengaku tidak tahu dengan berbagai bantuan gempa bumi Cianjur yang masuk dan diterima oleh pemerintah daerah.
Susi mengatakan, berbagai bantuan yang didistribusikan oleh partainya berasal dari bantuan atau donasi para kader, baik tingkat pengurus pusat (DPP), pengurus provinsi (DPD), dan pengurus kabupaten (DPC).
"DPC PDIP punya posko induk dan terpisah dari pemerintah daerah. DPC dalam melakukan pendistribusian logistik itu sumbernya gotong-royong kader, baik dari DPP, atau DPD maupun DPC yang ada di Jawa Barat," kata Susilawati kepada wartawan di Cianjur, Selasa 27 Desember 2022.
Selain itu, Susilawati juga memastikan tidak ada bantuan yang didistribusikan partainya bersumber dari pemerintah daerah.
"Partai tidak mengetahui dan intervensi terkait bantuan tersebut. Jadi saya tidak tahu kaitan dengan bantuan tersebut. Pengemasan ulangnya seperti apa, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur tidak ada pengemasan ulang dari pemerintah daerah," tandasnya.
DPRD minta kasus ini ditindaklanjuti
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menegaskan dugaan penyelewengan bantuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius, sebab akan menyangkut kepercayaan banyak pihak terkait penyaluran bantuan bagi korban gempa di Cianjur.
"Bupati Cianjur Herman Suherman agar melakukan penelusuran dan evaluasi terkait dugaan penyelewengan bantuan luar negeri untuk bencana gempa yang dilaporkan ke KPK. Bupati kan sudah membantah dugaan tersebut. Tapi bukan berarti dugaan ini diabaikan begitu saja. Harus ditindaklanjuti, dikhawatirkan memang terjadi penyimpangan," jelas Ganjar.
Ganjar menyebutkan, Bupati Cianjur Herman Suherman harus membuktikan jika dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur itu tidak benar.
"Kalau memang tidak ada, ya harus dibuktikan supaya tidak mempengaruhi kepercayaan donatur yang sudah dan akan membantu warga terdampak gempa bumi Cianjur," ujarnya.
Disebutkan Ganjar, harus ada evaluasi menyeluruh. Setiap gudang penyimpanan diperiksa, benar tidak menyalurkan sesuai SOP atau ternyata memang ada penyimpangan.
Ganjar menegaskan jika ada pejabat yang 'bermain', maka tindakan tegas harus diberikan supaya menjadi contoh ke depan agar bantuan benar-benar tersalurkan.
"Kalau memang ada yang nakal maka harus ditindak tegas supaya tidak terulang. Tapi kalau tidak ada penyimpangan, segera jelaskan pada publik. Pelaporan ini harus menjadi pembelajaran agar penyaluran lebih hati-hati sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan," tandasnya.
DEDEN ABDUL AZIZ
Baca: Dilaporkan ke KPK, Bupati Cianjur: Fokus Kerja Membantu Rakyat
