Bupati Cianjur Dilaporkan ke KPK, PDIP Tak Tahu Menahu Pengemasan Ulang Bantuan Korban Gempa

Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman menyerahkan paket buah-buahan untuk perwakilan pertukaran pelajar internasional Yachimata, Jepang Mr Yoshida di Balai Garuda Pendopo Cianjur. (ANTARA/Ahmad Fikri).
Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman menyerahkan paket buah-buahan untuk perwakilan pertukaran pelajar internasional Yachimata, Jepang Mr Yoshida di Balai Garuda Pendopo Cianjur. (ANTARA/Ahmad Fikri).

TEMPO.CO, Cianjur - Laporan dugaan penyelewengan bantuan gempa oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman, ke Komisi Pemberantasan Korupsi ditanggapi serius pengurus PDIP Kabupaten Cianjur. Pasalnya, dalam laporan yang disampaikan Acsenahumanis Respon Foundation disebut-sebut bantuan dari Emirates Red Crescent itu dikemas ulang ke partai, sedangkan Herman diketahui sebagai kader partai tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Cianjur, Susilawati, mengaku tidak tahu dengan berbagai bantuan gempa bumi Cianjur yang masuk dan diterima oleh pemerintah daerah.

Susi mengatakan, berbagai bantuan yang didistribusikan oleh partainya berasal dari bantuan atau donasi para kader, baik tingkat pengurus pusat (DPP), pengurus provinsi (DPD), dan pengurus kabupaten (DPC).

"DPC PDIP punya posko induk dan terpisah dari pemerintah daerah. DPC dalam melakukan pendistribusian logistik itu sumbernya gotong-royong kader, baik dari DPP, atau DPD maupun DPC yang ada di Jawa Barat," kata Susilawati kepada wartawan di Cianjur, Selasa 27 Desember 2022.

Selain itu, Susilawati juga memastikan tidak ada bantuan yang didistribusikan partainya bersumber dari pemerintah daerah.

"Partai tidak mengetahui dan intervensi terkait bantuan tersebut. Jadi saya tidak tahu kaitan dengan bantuan tersebut. Pengemasan ulangnya seperti apa, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur tidak ada pengemasan ulang dari pemerintah daerah," tandasnya.

DPRD minta kasus ini ditindaklanjuti

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menegaskan dugaan penyelewengan bantuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius, sebab akan menyangkut kepercayaan banyak pihak terkait penyaluran bantuan bagi korban gempa di Cianjur.

"Bupati Cianjur Herman Suherman agar melakukan penelusuran dan evaluasi terkait dugaan penyelewengan bantuan luar negeri untuk bencana gempa yang dilaporkan ke KPK. Bupati kan sudah membantah dugaan tersebut. Tapi bukan berarti dugaan ini diabaikan begitu saja. Harus ditindaklanjuti, dikhawatirkan memang terjadi penyimpangan," jelas Ganjar.

Ganjar menyebutkan, Bupati Cianjur Herman Suherman harus membuktikan jika dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur itu tidak benar.

"Kalau memang tidak ada, ya harus dibuktikan supaya tidak mempengaruhi kepercayaan donatur yang sudah dan akan membantu warga terdampak gempa bumi Cianjur," ujarnya.

Disebutkan Ganjar, harus ada evaluasi menyeluruh. Setiap gudang penyimpanan diperiksa, benar tidak menyalurkan sesuai SOP atau ternyata memang ada penyimpangan.

Ganjar menegaskan jika ada pejabat yang 'bermain', maka tindakan tegas harus diberikan supaya menjadi contoh ke depan agar bantuan benar-benar tersalurkan.

"Kalau memang ada yang nakal maka harus ditindak tegas supaya tidak terulang. Tapi kalau tidak ada penyimpangan, segera jelaskan pada publik. Pelaporan ini harus menjadi pembelajaran agar penyaluran lebih hati-hati sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan," tandasnya.

DEDEN ABDUL AZIZ

Baca: Dilaporkan ke KPK, Bupati Cianjur: Fokus Kerja Membantu Rakyat








Karier Politik Mahfud MD, Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

6 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Karier Politik Mahfud MD, Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

Mahfud MD hadapi cecaran anggota DPR Komisi III saat RDP terkait transaksi janggal Rp 349 triliun. Ternyata, Menkopolhukam pernah di komisi yang sama.


Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

11 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

Menurut anggota fraksi PDIP itu, Heru Budi tidak perlu persetujuan DPRD dalan rotasi kepala dinas.


Sukarno Tolak Israel di Asian Games IV 1962 hingga Berani Keluar dari IOC, Jauh Sebelum Piala Dunia U-20 2023

11 jam lalu

Soekarno di Asian Games 1962. Dok. Kemenpora
Sukarno Tolak Israel di Asian Games IV 1962 hingga Berani Keluar dari IOC, Jauh Sebelum Piala Dunia U-20 2023

Presiden Sukarno pernah tolak Israel pada Asian Games IV 1962 di Jakarta. Kejadian ini jauh sebelum Piala Dunia U-20 2023, bahkan nyatakan keluar IOC.


GP Center Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok, Hasto: Semua Ada Tahapannya

23 jam lalu

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
GP Center Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok, Hasto: Semua Ada Tahapannya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal adanya dukungan terhadap Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok.


Hasto PDIP Minta Masyarakat Tak Khawatir Soal Sanksi dari FIFA

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal  PDIP Hasto Kristiyanto memberi sambutan dalam acara Senam Sicita Peringatan Harlah PDIP ke 50 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 4 Maret 2023. Foto Tika Ayu
Hasto PDIP Minta Masyarakat Tak Khawatir Soal Sanksi dari FIFA

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta masyarakat tak takut dengan sanksi yang akan diberikan FIFA setelah gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.


Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia, Hasto PDIP: Olahraga dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan Begitu Saja

1 hari lalu

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Dok.TEMPO/Ilham Fikri
Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia, Hasto PDIP: Olahraga dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan Begitu Saja

Hasto menjelaskan pasca-batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia pihaknya mendukung PSSI membangun dan mengembangkan sepak bola nasional.


Ganjar Pranowo dan Wayan Koster Diserang Netizen, PDIP Minta Semua Pihak Tak Saling Menyalahkan

1 hari lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Kanan) bersama Sekjen PDIP Hasto Krisyanto (Kiri) dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun (Tengah) di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022. Dok. Tim Media PDIP.
Ganjar Pranowo dan Wayan Koster Diserang Netizen, PDIP Minta Semua Pihak Tak Saling Menyalahkan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta semua pihak dapat menahan diri atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.


3 Partai Politik Ini Angkat Bicara Soal Batalnya Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia

1 hari lalu

Logo Piala Dunia U-20 2023.
3 Partai Politik Ini Angkat Bicara Soal Batalnya Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia

Partai politik ikut angkat bicara soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023


6 Pernyataan Hasto PDIP Soal Batalnya Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui usai Seminar Nasional
6 Pernyataan Hasto PDIP Soal Batalnya Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023

PDIP melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto, angkat bicara soal batalnya Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia


Hasto PDIP Bilang Sempat Minta Menlu Pindahkan Venue Pertandingan Israel ke Negara Tetangga

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Juni 2022. TEMPO/Rahma Dwi Safitri
Hasto PDIP Bilang Sempat Minta Menlu Pindahkan Venue Pertandingan Israel ke Negara Tetangga

PDIP tetap menginginkan Piala Dunia U-20 tetap digelar di Indonesia, namun tanpa ada kehadiran Israel.