Jaksa Penuntut Umum juga tak mencantumkan pasal soal tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan terhadap Ahyudin cs. Ketiga terdakwa hanya dijerat dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan pihaknya membuat dakwaan sesuai dengan berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Bareskrim Polri. Menurut dia, dalam berkas yang diterima Kejaksaan Agung memang tak tercantum soal pasal pencucian uang.
"Dasar surat dakwaan itu dari berkas perkara dari penyidik yang hanya mencantumkan Pasal 372 juncto Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 56 KUHP,” kata Ketut Sumedana November lalu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Ahmad Ramadhan pada Juli lalu sempat menyatakan keempat terdakwa kasus penyelewengan dana ACT dijerat dengan pasal berlapis. Selain soal penyelewengan dana, Ahyudin cs juga dijerat soal tindak pidana pencucian uang.
"Dengan pasal tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau pencucian uang. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, pasal 374 KUHP, pasal 45 A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 UU No. 19/2016 tentang perubahan UU No. 11/2008 tentang ITE," kata Ahmad Ramadhan dalam konferensi pres, Senin, 25 Juli 2022.
Selajutnya, pasal 70 ayat 1 dan 2 junto pasal 5 UU No. 16/2001sebagaimana telah diubah UU No. 28/2004 tentang perubahan atas UU No. 16/2001 tetang Yayasan.
Berikutnya, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 UU No. 8/2010 tetang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta yang terakhir pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP.
Selain Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Heriyana Hermain, kasus ini juga menjerat Sekretaris ACT periode 2009-2019, Novriadi Imam Akbari. Sidang Novriadi baru digelar awal Desember ini karena berkasnya dilipahkan belakangan.
