TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa kukum keluarga korban gagal ginjal akut Awan Puryadi menyatakan bahwa pihaknya telah menerima kepastian jadwal sidang awal gugatan class action yang akan mereka ajukan. Jadwal sidang sempat diundur karena adanya tambahan pihak keluarga korban yang ikut dalam gugatan tersebut.
“Saya diinformasikan sidang pertama tanggal 17 Januari 2022,” kata Awan kepada Tempo hari ini Senin, 26 Desember 2022.
Awan memastikan jadwal sidang ini tak akan berubah lagi. Jika pun ada penambahan pihak penggugat, menurut dia, hal itu bisa dimasukkan saat sidang berjalan. Dia pun menyatakan, total terdapat 25 keluarga korban gagal ginjal akut yang ikut sebagai penggugat.
Gugatan tersebut telah terdaftar di laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Desember 2022 lalu. Adapun sidang perkara gugatan class action akan dilaksanakan pada 17 Januari 2023 mendatang.
Dalam keterangan di SIPP, terdapat 10 pihak yang menyandang status sebagai tergugat yakni Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), PT Mega Setia Agung Kimia, CV Budiarta, PT Logicom Solution, CV Mega Integra, PT Tirta Buana Kemindo, CV Samudera Chemical, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Afi Farma Pharmaceutical Industry.
Kementerian Keuangan masuk sebagai turut tergugat
Selain 10 pihak tersebut, diketahui bahwa Kementerian Keuangan juga terdaftar sebagai turut tergugat. Awan menegaskan bahwa Kementerian Keuangan masuk dalam pihak yang turut tergugat agar pengadilan nantinya mewajibkan pemerintah untuk membayar ganti rugi kepada keluarga korban.
“Dia (Kementerian Keuangan) turut tergugat supaya apabila ada putusan kewajiban bayar oleh Kemenkes dan BPOM, Kementerian Keuangan tunduk pada putusannya,” jelas Awan.
Gugatan Class Action itu diajukan keluarga korban setelah mereka menilai pemerintah dan pihak terkait lainnya seakan lepas tangan terhadap masalah kesehatan yang diderita anak mereka. Sejumlah keluarga korban sempat menceritakan bahwa janji pemerintah untuk menanggung semua biaya pengobatan tak terbukti.
Mereka menyatakan masih harus mengeluarkan dana dari kantong pribadi untuk sejumlah obat dan peralatan medis yang tak disediakan oleh pihak rumah sakit. Biaya perawatan sejumlah pasien yang mengalami masalah kesehatan pasca dinyatakan pulih juga tak ditanggung oleh pemerintah.
Selain itu, sejumlah keluarga korban juga mengaku harus meninggalkan pekerjaannya karena diharuskan berjaga di rumah sakit selama 24 jam. Alhasil, mereka kehilangan mata pencaharian.
Tak hanya mengajukan gugatan, keluarga korban juga telah melakukan audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman Republik Indonesia. Komnas HAM sempat berjanji akan menelusuri kasus gagal ginjal akut yang menewaskan hingga sekitar 200-an anak tersebut.
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebelumnya juga telah melakukan penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut ini. Mereka telah menetapkan PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical sebagai tersangka. Akan tetapi pemilik CV Samudera Chemical disebut melarikan diri sehingga kasus ini mandek penyidikannya.
ALFITRIA NEFI PRATIWI
