Lima Tanda Kemunduran Demokrasi di Indonesia Versi Lembaga Kajian Masyarakat Sipil

TEMPO.CO, Jakarta -Lembaga kajian demokrasi dan aktivisme masyarakat sipil Public Virtue Research Institute (PVRI) menerbitkan catatan akhir tahun yang salah satu isinya membahas munculnya tanda-tanda kemunduran demokras di Indonesia.

Kajian ini didasarkan pada laporan Koalisi Masyarakat Sipil saat menghadiri sidang Pelaporan Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB untuk memantau laporan Pemerintah Republik Indonesia di Jenewa, Swiss pada November 2022. 

"Terdapat beberapa indikator kemunduran demokrasi di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif PVRI Miya Irawati dalam keterangan, Sabtu, 24 Desember. 

Menurut Miya indikator tersebut terdiri dari tiga bagian, yakni, pertama, penyusutan ruang publik masyarakat sipil dengan mempersempit ruang kritik. Kedua, rongrongan terhadap oposisi yang menyebabkan hilangnya mutu oposisi politik. Dan ketiga, perongrongan terhadap proses Pemilu yang berintegritas sebagai cara untuk mempertahankan puncak kekuasan pemerintah pertahanan. 

"Laporan ini merupakan catatan akhir tahun Public Virtue Research Institute atas kondisi demokrasi Indonesia sepanjang tahun 2022. Dalam catatan ini, kami menilai bahwa demokrasi Indonesia berada dalam bahaya," kata Miya. 

Lima Tantangan Kemunduran Demokrasi

Selain itu, PVRI juga menyebut ada lima kategori tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Tantangan pertama berupa penyusutan ruang publik masyarakat sipil untuk melakukan kritik. PVRI menyebut masyarakat dibungkam melalui serangan fisik, serangan psikologis, serangan digital, dan judicial harassment agar tak menyampaikan kritik. Sepanjang tahun 2022, PVRI mencatat angka korban pejuang keadilan dan prodemokrasi yang mengalami represi terlapor tinggi.

"Pemerintah secara sistemik memunculkan pasal KUHP yang berwarna antikritik. Salah satunya, Pasal 218 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden dengan ancaman pidana selama 3 tahun. Unjuk rasa pun, yang awalnya merupakan tindakan yang bebas untuk dilakukan, saat ini dibayang-bayangi dengan delik pidana," kata Miya. 

Kategori kedua yang menjadi tantangan demokrasi di Indonesia berupa perongrongan terhadap oposisi yang menyebabkan hilangnya mutu oposisi politik. Ketiga, terjadinya perongrongan terhadap proses Pemilu yang berintegritas sebagai cara untuk mempertahankan puncak kekuasaan pemerintah pertahanan. 

"Wacana perpanjangan masa jabatan presiden berkali-kali diamplifikasi dengan berbagai alasan dari kondisi ekonomi akibat pandemi, narasi bahwa Jokowi tidak tergantikan, bahkan survei kepuasan masyarakat dianggap berbanding lurus dengan keinginan untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Miya. 

Tantangan keempat yang mengakibatkan demokrasi mengalami kemunduran terjadinya perusakan lingkungan sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang tidak demokratis. 

Terakhir pelemahan penerapan perspektif gender dalam tata kebijakan dan praktik kehidupan berdemokrasi. Keseluruhan tantangan ini menjadi parameter yang digunakan PVRI dalam mengukur demokrasi di Indonesia melalui catatan akhir tahun 2022. 

Baca Juga: YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP