TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra meminta Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal awal, walaupun saat ini bermunculan narasi yang menginginkan pemilu ditunda karena berbagai alasan.
Menurut Herzaky mengatakan masalah tersebut menjadi salah satu topik pembahasan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Majelis Syuro Partai Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf al- Jufri Rabu, 21 Desember 2022.
"Kami tegak konstitusi. Pemilu harus tetap berjalan, tidak setuju tunda Pemilu," ujar Herzaky saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Desember 2022.
Herzaky menjelaskan pembahasan lain antara SBY dengan Salim tentang apresiasi dan mendorong media untuk menyuarakan agar rakyat, utamanya pemerintah, tetap teguh pada konstitusi. Herzaky tak membeberkan pembahasan lain yang dibicarakan antara SBY dan Salim dalam pertemuan itu. Sebelumnya, SBY menerima kunjungan Salim di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menuturkan persamuhan ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Salim mengawali silaturahmi dengan makan nasi goreng racikan SBY.
"Ini silaturahim antara dua sahabat untuk memperkokoh kebersamaan Partai Demokrat dan PKS dalam perjuangan politik ke depan," kata Teuku dalam keterangannya, Kamis, 22 Desember 2022.
Teuku berujar pertemuan SBY dengan Salim berlangsung selama dua jam sejak pukul 19.30 WIB. Mereka didampingi oleh sejumlah elit Demokrat maupun PKS. Dalam pertemuan tersebut, kata Teuku, SBY dan Salim membahas berbagai isu terkini baik di lingkup nasional maupun internasional.
Dia mengatakan salah satu topik pembahasan mereka adalah soal isu penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang belakangan kembali meruak. "Kami membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian rakyat, bahkan juga perhatian dunia internasional. Ini termasuk isu penundaan Pemilu yang belakangan diembuskan lagi," kata dia.
Isu Pemilu Ditunda
Isu penundaan pemilu 2024 santer terdengar lagi. Rumor ini meruak setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet membahasnya dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf pada awal Desember 2022 lalu. Menurut Bamsoet, wacana ini muncul karena masyarakat puas dengan kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin.
Klaim Bamsoet ini mengutip hasil survei Poltracking yang menyebut 73,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintah. Politikus Partai Golkar itu lantas mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat.
Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.
"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini?” kata Bamsoet.
Lihat Juga: SBY Bertemu Salim Segaf di Cikeas, Bahas Isu Penundaan Pemilu 2024
