TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menanggapi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang kesal karena dituduh mengintervensi sejumlah persiapan terkait Pemilu 2024. Menurut Andi, isu yang meruak belakangan ini ibarat ada asap, ada api.
Dia menjelaskan, aturan yang sudah cukup mapan di Indonesia adalah Presiden menjabat selama dua periode. “Tapi ini terlalu banyak isu yang tidak mungkin ada asap, tanpa ada api,” kata Andi saat dihubungi, Kamis, 22 Desember 2022.
Ditambah lagi, kata dia, kehadiran dan pertemuan Jokowi dengan relawan. Pada akhir November 2022 lalu, Jokowi menghadiri acara relawan di Gelora Bung Karno (GBK). Teriakan Jokowi 3 periode menggema di stadion.
“Memang yang tampak belakang kita tidak lihat. Tapi tampak depan kan jelas, dari pertemuan dengan relawan, isu yang dibuat relawan, seluruh parpol, apalagi parpol itu masih dalam koalisi. Jadi ada restriksi, ada pembatasan,” ujarnya.
Toh jika Presiden berniat mempersilakan sosok lain untuk meneruskan kepemimpinannya, kata Andi, bakal jadi percuma selama masih diatur dalam kekuasaannya. Dia menyebut pasti ada kehendak lain, dalam arti dikontrol oleh Presiden sebelumnya.
“Sehingga, ada dampaknya yang sangat luar biasa, yaitu Presiden tidak menyiapkan saatnya turun. Kedua, Presiden bisa gagal memberi jalan bagi perubahan,” kata Andi. Padahal, dia melanjutkan, perubahan sudah menjadi tuntutan di mana-mana. Andi menyebut perubahan adalah sebuah keniscayaan.
“Itu ngga bisa ditahan. Tekanan itu tidak akan memudar. Dia (perubahan) itu harus diberi ruang, dan sebaiknya Pak Jokowi sensitif terhadap hal ini,” ujarnya.
Urusan KPU
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan kekesalannya karena dituduh mengintervensi sejumlah persiapan terkait Pemilu 2024. Mulai dari urusan partai yang tak lolos, koalisi partai yang gagal, hingga tokoh yang batal jadi calon presiden.
"Urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024 itu kan sebetulnya urusannya KPU," kata Jokowi dalam acara HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Pertama, Jokowi kesal ketika ada pihak yang tidak lolos, lalu menunjuk-nunjuk Istana ikut campur. "Kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata dia.
Meski tidak menyebutkan siapa, Jokowi menyindir soal frasa kekuatan besar yang dipakai dalam tuduhan tersebut atau persis seperti yang pernah dipakai oleh Ketua Majelis Partai Ummat Amien Rais.
Kedua, Jokowi takut bila nanti Istana kembali dituduh ikut campur ketika ada partai yang gagal koalisi. Ketiga, Jokowi juga khawatir tuduhan semacam ini terus berkembang ketika nanti ada tokoh yang ingin maju sebagai calon presiden, lantas menuduh dirinya mengintervensi karena gagal mendapatkan partai pengusung. "Tuduh lagi presiden ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan, lah urusannya apa dengan saya?" kata Jokowi.
IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO
Baca juga: Mahfud Md: KUHP Berlaku Tahun 2025, Bukan untuk Melindungi Pak Jokowi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
