Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lemhanas Akui Ada Regresi Demokrasi di Indonesia

Editor

Amirullah

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI melakukan sejumlah kajian soal kondisi demokrasi di seluruh dunia. Dari hasil tersebut, Lemhanas menemukan ada kecenderungan regresi demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil kajian itu dipaparkan Lemhanas pada Rabu, 21 Desember 2022, dalam acara catatan akhir tahun lembaga tersebut. Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto mengatakan ada tren di negara-negara dunia mengalami kemunduran kehidupan demokrasi.

“Kalau melihat indeks-indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian seperti Freedom House index, maka regresi demokrasi ini cenderung terjadi,” kata Andi.

Karena itu, Andi mengingatkan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat konsolidasi nasional di tengah ombang-ambing geopolitik dunia. Hal tersebut, kata dia, sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, terlebih memasuki tahun-tahun politik ke depan.

“Hal tersebut agar dapat membuat demokrasi kita bisa lebih dewasa menjelang tahun 2024 nanti,” ujar Andi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Andi mengatakan salah satu tantangan demokrasi terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini adalah perkembangan komunikasi digital di seluruh dunia. Dia menyebut, Lemhanas telah melakukan kajian-kajian soal langkah strategis untuk membawa Indonesia menuju demokrasi digital.

“Kami sedang bersiap untuk menawarkan bekerja sama dengan kementerian, lembaga lain, dan juga jejaring masyarakat sipil untuk membentuk dan memperkuat algoritma kebangsaan. Sehingga platform digital kita kosolidasi tersebut akan tampak,” kata Andi.

Baca: Lemhanas Ungkap Alasan Isu Penundaan Pemilu Tak Berkembang

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Huawei Dukung Sistem Pertahanan Cerdas 5.0 untuk Konsep Smart City IKN

7 jam lalu

Seminar Pertahanan Nasional Pertahanan Keamanan dengan tajuk
Huawei Dukung Sistem Pertahanan Cerdas 5.0 untuk Konsep Smart City IKN

Sistem pertahanan cerdas merupakan bagian implementasi kota yang aman.


Tingkatkan Edukasi Keamanan Siber, 300 Pelajar SMA Buat Kampanye Literasi Digital

11 jam lalu

Anak SMA berdiskusi dalam program edukasi KU CERDIG (Kaum mUda CERdas DIGital)/Istimewa
Tingkatkan Edukasi Keamanan Siber, 300 Pelajar SMA Buat Kampanye Literasi Digital

.Kesadaran dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam hal keamanan siber masih rencah. Hanya 32 persen yang bisa identifikasi hoaks


Partai Demokratis Besar Hong Kong Bubar di Tengah Tekanan Keamanan China

2 hari lalu

Alan Leong Kah-kit, Ketua Partai Sipil, berbicara kepada media saat mengumumkan pembubaran partai di Hong Kong, Cina, 27 Mei 2023. REUTERS/Tyrone Siu
Partai Demokratis Besar Hong Kong Bubar di Tengah Tekanan Keamanan China

Oposisi Hong Kong terpukul dengan UU keamanan nasional China dan perombakan sistem pemilu yang menyingkirkan kaum demokrat politik lokal.


Irjen Rudy Sufahriadi Jabat Sekretaris Utama Lemhanas RI

4 hari lalu

Serah terima jabatan Sekretaris Utama Lemhanas dari Komjen. Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si., kepada pejabat baru Irjen. Pol. Drs. Rudy Sufahriadi Rabu 24 Mei 2023. Foto: Istimewa
Irjen Rudy Sufahriadi Jabat Sekretaris Utama Lemhanas RI

Eks Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Rudy Sufahriadi dilantik dalam jabatan barunya sebagai Sekretaris Utama Lemhanas RI.


Rocky Gerung Sebut Demokrasi Indonesia saat Ini Masih di Halaman Orde Baru

4 hari lalu

Rocky Gerung memberikan memaparan dalam diskusi publik bertajuk Obrolan Warung Kopi '25 Tahun Reformasi: Perlukah Reformasi Hadir Kembali?' yang diselenggarakan BEM UI di Pelataran Fakultas Hukum Kampus UI, Depok, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Rocky Gerung Sebut Demokrasi Indonesia saat Ini Masih di Halaman Orde Baru

Rocky Gerung mengatakan transisi dari masa otoriter ke demokrasi di era reformasi terhalang, ia menilai saat ini masih di halaman orde baru.


KSP, Lemhanas, dan Wantanas Bentuk Gugus Tugas untuk Kawal Isu Papua hingga IKN

5 hari lalu

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
KSP, Lemhanas, dan Wantanas Bentuk Gugus Tugas untuk Kawal Isu Papua hingga IKN

Tiga lembaga yaitu KSP, Lemhanas, dan Wantanas membentuk gugus tugas untuk mengawal isu geopolitik, Papua, dan IKN. 3 isu ini jadi game changer.


Penempatan TNI di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI, Agum Gumelar: Jangan, Enggak Perlu Lagi

7 hari lalu

Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Penempatan TNI di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI, Agum Gumelar: Jangan, Enggak Perlu Lagi

Agum Gumelar angkat bicara soal langkah pemerintah yang hendak merevisi UU TNI, salah satunya TNI bakal bisa menduduki beberapa jabatan sipil.


25 Tahun Reformasi, KontraS: Indikasi Kembalinya Otoritarianisme Menguat

8 hari lalu

KontraS selenggarakan aksi diam di depan PN Jakarta Timur sebagai bentuk dukungan kepada Haris Fatia sebelum jalanya Persidangan kedua pada 17 April 2023. TEMPO/farrel fauzan
25 Tahun Reformasi, KontraS: Indikasi Kembalinya Otoritarianisme Menguat

KontraS menilai terjadi penurunan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di peringatan 25 tahun reformasi.


Koalisi Sipil Ungkap 6 Poin Revisi UU TNI yang Berdampak Kemunduran Demokrasi dan HAM

19 hari lalu

Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Jalan Tebet Dalam IV Nomor 5B, Jakarta, 6 Februari 2019. Imparsial meminta restrukturisasi dan reorganisasi TNI harus tepat sasaran. TEMPO/Ahmad Faiz
Koalisi Sipil Ungkap 6 Poin Revisi UU TNI yang Berdampak Kemunduran Demokrasi dan HAM

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah meninjau ulang revisi UU TNI. Revisi itu merupakan kemunduran demokrasi, memicu kembalinya dwifungsi TNU.


4 Jenis Sistem Pemerintahan Monarki

21 hari lalu

Raja Charles dan Ratu Camilla melakukan perjalanan dengan Diamond Jubilee State Coach dari Istana Buckingham ke Westminster Abbey untuk upacara penobatanmnya di London, Inggris 6 Mei 2023. REUTERS/Lisi Niesner
4 Jenis Sistem Pemerintahan Monarki

Sistem pemerintahan Monarki telah ada sejak lama. Sejarah Mencatat, Kerajaan Inggris berubah dari monarki absolut ke monarki konstitusional.