TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berjanji akan menelusuri informasi soal pensiunan TNI yang membekingi tambang ilegal hingga mafia tanah Yudo akan mengerahkan unit yang ada di TNI, dari POM, intel, hingga Dinas Pengamanan Angkatan.
"Tentunya dengan adanya info seperti itu kita cek dulu, saya sudah sampaikan reformasi birokrasi dan organisasi tentunya harus bersih semua," kata Yudo usai dilantik Jokowi menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.
Sebelumnya, perkara mafia tambang hingga tanah ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Ia menyinggung soal perilaku aparat yang menjadi pelindung bagi tambang ilegal. Ia juga menyatakan aparat sulit mengungkap kasus tambang ilegal karena adananya unsur senioritas.
"Belum lagi ada beking-bekingan, aparat yang membeking suatu tambang. Kita tidak bisa selesaikan karena senior yang membeking," ujar Mahfud dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Satgas Saber Pungli di Jakarta, Selasa, yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam, 14 Desember.
Dia menyebut, ada aparat yang membekingi penarikan pungutan disebuah kompleks penduduk sehingga tidak ada yang berani mengambil tindakan. "Kita harus membuat batas, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini," kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud Md Sebut Segera Bahas Penanganan OPM dengan Yudo Margono
Lebih lanjut, dia menjelaskan tentang perizinan usaha pertambangan serta hak pengusahaan hutan (HPH) yang dapat merugikan negara. Kendati demikian, perizinan itu tetap diberikan secara sah, yang membuat pemerintah harus menunggu hingga masanya habis.
"Kalau kita langsung cabut tidak boleh, itu melanggar hukum. Sehingga menyebabkan banyak sekali masalah yang dulu dikontrakkan dengan cara yang kolutif," katanya menjelaskan.
Pada 19 Desember, Mahfud kembali menyinggung soal praktik ilegal yang melibatkan aparat dan pensiunan TNI ini.
Menurut dia, banyak kasus mafia bukan hanya tambang ilegal, tapi juga mafia tanah dan lainnya sulit sekali untuk diselesaikan.
"Ketika akan diselesaikan, persoalan tersebut menjadi sulit karena salah satunya ada oknum aparat penegak yang membekingi," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun mengaku telah mengirimkan tim untuk menyelesaikan banyaknya laporan yang diterimanya. Tetapi, ketika pejabat penegak hukumnya yang akan menyelesaikan persoalan itu telah dipindah dan diserahkan kepada pejabat baru, maka pejabat baru itu enggan untuk menyelesaikan lantaran mengaku tidak tahu.
"Seharusnya persoalan tersebut sederhana untuk diselesaikan. Namun, kenyataannya menjadi rumit untuk diselesaikan, apalagi bila melibatkan pejabat negara," kata dia.
Mahfud pun sempat bertanya kepada Sekretaris Menko Polhukam terkait pengaruh seorang pejabat militer yang telah pensiun. Tentara yang sudah pensiun tidak lagi memiliki pengaruh.
"Di laporan saya tuh banyak membeking orang? membekingi mafia. Jenderal ini lah jenderal ini. Tidak pak, tidak punya kekuatan. Nah kalau begitu saya bilang ambil, saya sampaikan ke polisi, ambil. Orang sudah pensiun kok masih ini. Lalu mau menggunakan apa? Mungkin sebentar lagi ada pengumuman tersangka," kata dia.
Persoalan membekingi itu, tambah dia, sudah lama terjadi, namun tidak ada yang berani untuk mengungkapkannya. "Saya kira sudah lama ini cuma tidak ada yang berani ngomong saja. Beking-bekingan sejak dulu," kata Mahfud menegaskan.
Tapi hari ini, Mahfud enggan menjelaskan lagi soal aparat atau pensiunan TNI di balik praktik ilegal ini. "Waduh kok itu terus ya, kan udah banyak tiap hari, udah banyak di koran," ujarnya.
Sementara itu, Mabes Polri juga sudah merespon pernyataan Mahfud. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jendral Dedi Prasetyo berjanji segera menindaklanjuti jika ada temuan tersebut.
Dedi berujar Polri menindaklanjuti segala tindak pidana yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam hal ini usaha tambang ilegal. Pihak yang berwenang, menurut Dedi, akan segera turun jika ditemukan bukti-bukti yang cukup.
"Pada prinsipnya apabila ada buktinya, penyidik Dittipiter Bareskrim Polri dan polda akan ditindaklanjuti," kata Dedi lewat pesan tertulis, Kamis 15 Desember 2022.
Baca juga: Jokowi Lantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI Hari Ini, Mengingat Janji Sang Laksamana untuk Papua
