TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Raharja Waluya Jati, mengatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu mengklarifikasi pernyataan anggotanya, Puadi. Pasalnya, Puadi menganggap safari politik Anies Baswedan kurang etis dan terkesan mencuri start kampanye.
Menurut Jati, pernyataan tersebut seperti menghalang-halangi hak rakyat dalam mengakses informasi mengenai partai serta calon presiden yang diusung.
”Disadari atau tidak, pernyataan itu mengandung sikap antidemokrasi dan tidak adil. Sikap seperti itu seharusnya tidak tumbuh dalam lembaga penyelenggara Pemilu,” kata Jati dalam keterangannya, Ahad, 18 Desember 2022.
Dia menjelaskan, aktifitas kampanye dan berbagai bentuk komunikasi antara kandidat dengan parpol mestinya dilihat dari perspektif kepentingan rakyat. Sehingga, regulasi maupun kode etik yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu hendaknya bertujuan melindungi hak rakyat dalam mengakses informasi mendalam ihwal kandidat serta capres.
Menurut Jati, rakyat perlu pengetahuan yang utuh kala memilih pemimpin. Rakyat, kata dia, mesti tahu personalitas serta gagasan calon pemimpinnya. Khususnya, gagasan mengenai cara memperbaiki kehidupan rakyat.
”Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai gagasan kandidat, diperlukan waktu yang cukup. Sangat tidak adil jika hak rakyat untuk tahu dibatasi pada masa kampanye saja,” kata dia.
Adapun upaya kandidat atau parpol untuk menyampaikan gagasan kepada rakyat disebut Jati tidak bisa serta-merta dilabeli sebagai kampanye. Justru, kata dia, kesediaan partai dan kandidat melonggarkan waktu untuk berdialog dengan rakyat mestiya diapresiasi sebagai sikap yang berpihak ke rakyat.
”Penyelenggara Pemilu seharusnya memberikan penghargaan kepada Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Langkah mereka memungkinkan rakyat mengenal lebih jauh tentang siapa partai dan kandidat yang akan dicalonkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebut Anies Baswedan telah mencuri start kampanye. Bagja menyebut kampanye pada tahapan Pemilu 2024 secara resmi baru boleh ditunaikan pada November 2023.
"Ya kita lihat lah curi start kampanye, kan 24 November belum sekarang," kata Bagja di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2022.
Walau mencuri start, Bagja menyebut Anies Baswedan tak melanggar aturan Pemilu 2024 karena belum secara definitif terdaftar sebagai capres. Meski begitu, Bagja menyebut Bawaslu akan berdiskusi dengan KPU tentang aksi curi kampanye Anies ini.
IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Buka Pos Pengaduan Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
