Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Usulan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang menyarankan kepala daerah dipilih langsung pemerintah menuai sejumlah respons negatif pegiat antikorupsi. Ketua Indonesia Memanggil 57+, Praswad Nugraha, menilai usul tersebut bisa mencederai amanat reformasi.
Praswad menyebut usulan tersebut sama saja membawa era sekarang kembali menuju era orde baru. Dia menjelaskan salah satu cita-cita reformasi adalah membawa agenda pemilihan presiden dan kepala daerah yang langsung dipilih rakyat.
"Selain itu, bisa memunculkan potensi pola kepemimpinan diktator dimana semua kekuasaan berpusat pada presiden," kata Praswad dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 16 Desember 2022.
Selain itu, Praswad juga mengingatkan KPK adalah lembaga penegak hukum dan bukan lembaga regulator pemilu. Oleh sebab itu, kata dia, KPK lebih baik berfokus saja dalam masalah pemberantasan korupsi.
"KPK ada bukan untuk menerjemahkan UU Pemilu. KPK ada untuk menjalankan amanah UU Tindak Pidana Korupsi," kata dia.
Mantan pegawai KPK itu juga meminta sebaiknya para petugas lembaga antirasuah itu menjauh dari aktivitas-aktivitas politik. Sebab, kata dia, sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus independen tanpa disusupi oleh agenda-agenda politis.
"Kalau memang berminat jadi politisi, Alex bisa segera mengundurkan diri dari KPK dan mendaftar parpol," ujar Praswad melalui pesan tertulis.
Selain IM57, Indonesia Corruption Watch atau ICW juga menyayangkan ucapan Alexander Marwata tersebut. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai usulan tersebut merupakan hasil analisis yang dangkal.
"Bagi kami, pernyataan itu terlalu melompat dari permasalahan sebenarnya dan dangkal secara analisis," kata Kurnia lewat keterangan tertulis.
Pada 13 Desember 2022 lalu, Alexander Marwata mengusulkan agar kepala daerah di beberapa tempat dipilih langsung pemerintah pusat. Hal tersebut ia sampaikan saat hari terakhir peringatan Hakordia 2022 di Kompleks Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Alex berdalih tidak semua daerah siap melaksanakan pemilu. Sehingga, tidak semua daerah bisa memunculkan calon-calon pemimpin yang berintegritas. "Saya yakin jauh lebih efektif lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk Pilkada langsung itu kalau kepala daerah yaitu ditunjukkan langsung."
Baca Juga: Daftar Partai Politik yang Lengkap Dokumen Menuju Pemilu 2024
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
