Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konsil Kedokteran Dukung Ide Menkes Soal Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Reporter

image-gnews
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi pelaksanaan integrasi layanan primer atau ILP di Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Foto: Kemenkes
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi pelaksanaan integrasi layanan primer atau ILP di Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Foto: Kemenkes
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mendukung upaya Kementerian Kesehatan untuk menerapkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based. 

Upaya ini dinilai mampu mempercepat jumlah tenaga dokter spesialis yang nantinya berdampak pada pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok Indonesia.

Konsep hospital based untuk pendidikan dokter spesialis adalah saat seseorang lulus dokter umum, kemudian saat mau pendidikan spesialis, ditempuh di rumah sakit dan bukan di universitas seperti yang selama ini berlaku.  

"Saat ini di Indonesia masih dikelola oleh universitas, padahal peserta program dokter spesialis sekolahnya di rumah sakit karena dia harus dapat kasus dan ikut bimbingan dari dokter-dokter senior di rumah sakit. Realitanya seperti itu," kata anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran KKI Hisyam Said seperti dikutip dari Antara, Kamis, 15 Desember 2022. 

Ia mengatakan, praktek yang berlaku hampir di seluruh dunia, pendidikan dokter spesialis dilakukan melalui hospital based, termasuk tenaga pengajar hingga kurikulumnya dikelola oleh lembaga akreditasi tersendiri.

Khusus untuk pendidikan dokter umum, kata Hisyam, tetap dilakukan di universitas, karena sampai sarjana kedokteran tetap harus menunaikan jenjang pendidikan umum. "Setelah sarjana kedokteran, dia baru pendidikan profesi," katanya.

Dokter spesialis berbasis rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan

Hisyam mengatakan, saat ini diperlukan akselerasi produksi dokter spesialis di Indonesia melalui pendidikan di rumah sakit, mengingat jumlah universitas yang memiliki kemampuan mencetak dokter spesialis di Tanah Air jumlahnya masih sangat terbatas.

"Universitas dari 92 yang mumpuni, cuma 20 universitas di antaranya yang punya pendidikan spesialis. Ini sampai kapan ngejarnya (produksi dokter spesialis-red)," katanya.

Hal lain yang juga perlu untuk diantisipasi secara matang dalam implementasi pendidikan dokter spesialis hospital based adalah masalah kesenjangan pendapatan antara peserta yang menempuh pendidikan di universitas dengan di rumah sakit.

Alasannya, pendidikan kedokteran di rumah sakit dilakukan secara magang yang memungkinkan adanya pendapatan insentif dari tempat belajar. Sementara pendidikan di universitas umumnya peserta memiliki kewajiban untuk membayar ke pihak pengelola universitas.

Sebenarnya, kata dia, pada aturan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran mengamanatkan adanya hak peserta dokter spesialis menerima bayaran. Walau university based, ada semacam tunjangan yang ditujukan kepada peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tapi aturan turunannya tidak ada, sehingga tidak pernah dibayarkan, yang terjadi justru PPDS malah bayar," katanya.

Ketentuan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk alokasi dana melalui APBN. Kalau di rumah sakit nanti masuk ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemenkes, nanti dibayar sebagai orang yang bekerja sekaligus belajar.

Menkes usul konsep pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan konsep pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit merupakan sistem terbaru untuk meningkatkan jumlah serta upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

"Krisis dokter spesialis saat ini tidak cukup mampu untuk melayani kebutuhan layanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu kami butuh melakukan pembaharuan sistem," katanya.

Ia mengatakan Indonesia saat ini mengalami krisis ketersediaan dokter spesialis yang disebabkan oleh kurangnya angka produksi dan tidak meratanya distribusi dokter spesialis ke seluruh fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan data WHO, rasio kebutuhan dokter untuk warga negara Indonesia adalah 1:1.000 penduduk. Sedangkan rasio untuk negara maju ada di angka 3 banding 1.000 penduduk, bahkan beberapa negara berupaya mencapai rasio sebanyak 5 berbanding 1.000 penduduk.

Konsep pendidikan dokter spesialis melalui hospital based dapat memungkinkan adanya sistem pembayaran gaji bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk mendukung upaya produksi dan pemerataan dokter spesialis.

“Konsep pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit juga memungkinkan adanya sistem pembayaran gaji bagi peserta PPDS untuk memperbanyak produksi dan pemerataan dokter spesialis," katanya.

Budi mengatakan kebijakan itu ditetapkan bukan untuk mengurangi produksi dokter dalam sistem universitas, melainkan untuk membuka peluang baru dan menambah jumlah dokter spesialis melalui sistem pendidikan berbasis rumah sakit.

Baca juga: Indonesia Masih Kekurangan Dokter Spesialis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemenkes: Kekurangan Dokter Spesialis Hampir di Seluruh Provinsi

4 hari lalu

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D saat menghadiri peresmian kerja sama antara laboratorium klinik Prodia dan IHH Healthcare Malaysia di Jakarta, Kamis 28 Juli 2022/Prodia
Kemenkes: Kekurangan Dokter Spesialis Hampir di Seluruh Provinsi

Dante Saksono Harbuwono mengatakan, kekurangan dokter spesialis terjadi hampir di seluruh provinsi Indonesia.


Peneliti UI Ungkap Tantangan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Bidang Kedokteran

11 hari lalu

Ketua Klaster Medical Technology sekaligus Ketua Big Data Center IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prasandhya Astagiri Yusuf. (Dok. Humas UI)
Peneliti UI Ungkap Tantangan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Bidang Kedokteran

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di bidang kedokteran harus tetap memperhatikan prinsip etika.


Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku dilema dalam menjaga harga beras karena petani butuh harga tinggi sedangkan ibu-ibu minta harga rendah.


Jokowi Disebut Punya Kedekatan dengan Industri Rokok

21 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Disebut Punya Kedekatan dengan Industri Rokok

Jokowi sempat ogah membahas masalah rokok bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Disebut punya kedekatan dengan industri rokok.


Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

23 hari lalu

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di sela-sela acara The 4th Indonesia Human Capital Summit 2023 di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin, 6 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

Profil Kartika Wirjoatmodjo, Darmawan Junaidi, dan Chatib Basri disebut-sebut Menteri Keuangan di rezim Prabowo nanti. Siapa mereka?


Masih Mogok Kerja, Polisi Korea Selatan Gerebek Kantor Ikatan Dokter

28 hari lalu

Para dokter saat protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Masih Mogok Kerja, Polisi Korea Selatan Gerebek Kantor Ikatan Dokter

Polisi Korea Selatan menggerebek kantor ikatan dokter karena mogok kerja masih berlangsung.


Mantan Menkes Ingatkan Menu Makan Siang Gratis Jangan Hanya Nasi Ditambah Mie Goreng

29 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Mantan Menkes Ingatkan Menu Makan Siang Gratis Jangan Hanya Nasi Ditambah Mie Goreng

Program makan siang gratis merupakan program yang diusung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.


Menkes Soroti Kecukupan Gizi Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu, Ini Kata Airlangga

29 hari lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Menkes Soroti Kecukupan Gizi Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu, Ini Kata Airlangga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyoroti kecukupan gizi program makan siang gratis yang diperkirakan sebesar Rp 15 ribu per anak.


Makan Siang Gratis Dipatok Rp 15 Ribu Per Anak, di Bandung dan Jatinangor Bisa Makan Apa?

29 hari lalu

Gerakan nasi  bungkus dua ribu di Warung Soroboyo, Bandung, Jawa Barat, 27 Mei 2021. Penggagas nasi bungkus dua ribu, Ismaya Safitri bersama sejumlah juru masak korban PHK setiap hari membuat 350 bungkus nasi bagi warga yang kondisi ekonominya terdampak pandemi Covid-19, termasuk bagi para pekerja lapangan, pengemudi ojol, bahkan para tuna wisma. TEMPO/Prima Mulia
Makan Siang Gratis Dipatok Rp 15 Ribu Per Anak, di Bandung dan Jatinangor Bisa Makan Apa?

Program makan siang gratis akan dipatok dengan harga 15 ribu per anak. Bisa makan apa di Bandung dan Jatinangor?


Bujet Rp 15 Ribu per Anak untuk Makan Siang Gratis, di Yogyakarta Bisa Makan Apa?

30 hari lalu

Suasana di dalam warung soto Mbok Dele di di tepi Jalan Solo - Jogja Km 8,4, Desa Jetis, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Warung seluas 12 x 10 meter ini memiliki lima meja panjang yang masing-masing dilengkapi rak kaca tempat beragam lauk dari jeroan sapi. DINDA LEO LISTY | KLATEN
Bujet Rp 15 Ribu per Anak untuk Makan Siang Gratis, di Yogyakarta Bisa Makan Apa?

Menkes Budi Gunadi Sadikin sebut bujet Rp15 ribu per anak untuk makan siang gratis sesuai kalau di Yogyakarta. Bisa dapat menu apa?