JAKARTA - Indonesia kekurangan dokter dan persebarannya tidak merata. Rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk adalah 0,42 dokter per 1.000 populasi. Padahal WHO mematok angka ideal satu dokter per 1.000 populasi.
Sebanyak 5 persen atau 518 puskesmas dari 10.373 puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter. Lebih dari 52 persen atau 5.393 puskesmas belum punya sembilan tenaga kesehatan dasar, yakni dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, petugas kesehatan masyarakat, sanitarian, ahli laboratorium, dan ahli gizi.
Sebanyak 647 rumah sakit umum daerah di tingkat kabupaten/kota juga belum memiliki tujuh jenis dokter spesialis. Yaitu, spesialis anak, spesialis obstetri dan genokologi (obgyn), spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik.
Ketua Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) Yenni Tan mengatakan ada banyak persoalan dalam pemenuhan jumlah dokter, terutama dokter spesialis. Kurangnya dokter dan tidak meratanya persebaran dokter atau hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, hanyalah sebagian kecilnya. Masalah lainnya adalah kurangnya sentra pendidikan kedokteran dan biaya pendidikan yang mahal.
Yenni Tan juga menyinggung kesulitan dokter yang hendak menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). "Biasanya butuh rekomendasi dari dokter-dokter senior, guru besar, atau pejabat untuk masuk PPDS," kata Yenni.
Dia dan rekan-rekannya yang tergabung dalam Forum Dokter Susah Praktik berharap RUU Kesehatan mampu menjawab berbagai problematika dalam sistem kesehatan nasional. "Kami mendorong pembuatan RUU Kesehatan agar tidak terjadi tumpang-tindih di antara berbagai kebijakan," katanya.
Forum Dokter Susah Praktik telah menyampaikan keluhan mereka ke DPR. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, dokter yang susah praktik ini umumnya dokter-dokter muda dan dokter spesialis yang kembali dari studi di luar negeri. "Mereka mengalami kesulitan dalam proses adaptasi," katanya.
Persoalan dokter susah praktik ini, menurut Supratman, karena belum ada penyederhanaan tentang proses adaptasi dan berbagai tahapan lainnya sampai dokter lulusan luar negeri itu bisa membuka praktik. Dia melanjutkan, hal ini semestinya tidak terjadi karena mereka ingin mempraktikkan ilmunya di negeri sendiri.
Berikut perbandingan rasio dokter spesialis dengan penduduk di Indonesia dan negara lain:
- Dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah
- Indonesia: 0,006 dokter per 1.000 penduduk
- Amerika Serikat: 0,056 dokter per 1.000 penduduk
- Inggris: 0,053 dokter per 1.000 penduduk
- Australia: 0,063 dokter per 1.000 penduduk - Dokter spesialis anestesi dan terapi intensif
- Indonesia: 0,011 dokter per 1.000 penduduk
- Amerika Serikat: 0,094 dokter per 1.000 penduduk
- Inggris: 0,197 dokter per 1.000 penduduk
- Australia: 0,226 dokter per 1.000 penduduk - Dokter spesialis saraf
- Indonesia: 0,009 dokter per 1.000 penduduk
- Amerika Serikat: 0,021 dokter per 1.000 penduduk
- Inggris: 0,024 dokter per 1.000 penduduk
- Australia: 0,03 dokter per 1.000 penduduk
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis, pemerintah berusaha meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran per dosen dari satu banding tiga (1:3) menjadi 1:5. "Juga peningkatan jumlah dosen hingga dua kali lipat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis hingga tiga sampai empat kali lipat," ujarnya.
Dengan skema terbaik pun, menurut Dante, masih membutuhkan sampai delapan tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Selain mendorong percepatan pemenuhan dokter dari dalam negeri, Dante melanjutkan, pemerintah juga mendayagunakan dokter spesialis WNI lulusan luar negeri.
Sepanjang 2016 hingga 2021, tercatat sebanyak 163 dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang telah didayagunakan. Yang terbanyak adalah spesialis anak (42 orang), spesialis obstetri dan ginekologi (37 orang), spesialis penyakit dalam (24 orang), spesialis dermatologi-venerologi (17 orang), spesialis anestesiologi (15 orang), dan lainnya.
Dante mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka dokter-dokter WNI lulusan luar negeri tersebut dapat menjalani proses adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Mereka juga berhak mendapatkan insentif. (*)
