TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat sepanjang 2022 konflik agraria menjadi kasus yang paling banyak diadukan. Komisioner Komnas HAM Bidang Pengaduan, Hari Kurniawan mengatakan banyak dari laporan tersebut yang disebabkan oleh kebijakan dan tata kelola agraria.
Artinya, ia mengatakan, seringkali perspektif hak asasi masyarakat terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Ia mengatakan, seringkali perspektif hak asasi masyarakat terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
Baca juga: KNPA dan Buruh Desak Hakim Bebaskan Masyarakat Adat Dayak Marjun
"Ini artinya seringkali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Hari dalam konferensi pers catatan akhir tahun Komnas HAM pada Sabtu, 10 Desember 2022.
Kasus-kasus yang diadukan masyarakat antara lain seperti pembunuhan, intimidasi, kekerasan fisik, perampasan lahan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Hari mengatakan, isu-isu agraria akan menjadi salah satu fokus utama Komnas HAM ke depan.
"Konflik agraria erat kaitannya dengan kesejahteraan. Untuk itu konflik agraria akan menjadi prioritas kerja kami lima tahun ke depan," kata dia.
Menurut dia, sejumlah upaya telah Komnas HAM lakukan untuk meminimalisir terus terjadinya konflik agraria. Hari berkata di antaranya adalah menyusun Standar dan Pengaturan No. 7 tentang Hak Atas Tanah dan Sumberdaya Alam.
"Kita juga mendorong pemerintah agar menambah penetapan 108 ribu hektare lahan yang ditetapkan sebagai hutan adat," ujar Hari.
Baca juga: Baru Sekitar 27 Persen Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti Penegak Hukum
