Hotman Paris Sebut Kalapas Jadi Jabatan Basah Setelah KUHP Baru Disahkan

Editor

Amirullah

Hotman Paris Hutapea saat mendengar keluhan pengusaha dan warga yang mengadu kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kopi Johny, Sabtu, 3 Desember 2022. Tempo/M. Faiz Zaki

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara kondang Hotman Paris menyebut jabatan Kepala Lembaga Permasyarakatan bakal sangat "basah", pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.

Penyebabnya, dalam Pasal 98 sampai 102 KUHP yang baru mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika setelah masa percobaan selesai dan pelaku berkelakuan baik, maka hukuman mati dapat dianulir. 

"Berarti apa? Kalapas yang akan mengeluarkan surat berkelakuan baik bakal jadi tempat yang sangat basah. Siapa yang tidak mau bayar berapapun dari pada ditembak hukuman mati, side business," kata Hotman di Kopi Johny, Jakarta Utara, Sabtu, 10 Desember 2022.

Menurut Hotman Paris, hal ini sangat membahayakan masyarakat. Apalagi, aturan serupa juga diberlakukan untuk hukuman korupsi.

"Kayak hukuman korupsi kalau sudah 2/3, kalapas mengeluarkan surat berkelakuan baik. Jadi ini sangat membahayakan masyarakat," kata Hotman.

Baca: Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Aturan soal hukuman mati di KUHP baru juga sebelumnya dikritik koalisi masyarakat sipil. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pasal hukuman mati harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. ICJR menyebut dua pertiga negara di dunia juga telah menghapuskan hukuman mati.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengungkapkan dampak akibat negara menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap seseorang. “Negara melakukan penyiksaan,” kata Erasmus dalam diskusi Prospek Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia.

Erasmus menjelaskan terpidana hukuman mati yang meninggal di dalam sel lebih banyak daripada yang dieksekusi mati. Mereka kebanyakan mati karena stres.

Riset ICJR dan Komnas HAM menunjukkan bahwa hari pertama seseorang divonis mati menimbulkan masalah mental yang sangat berat. Belum lagi kondisi mental terpidana terganggu akibat kondisi lembaga pemasyarakatan (yang parah.

Baca: KUHP Dianggap Perparah Ekonomi, Ekonom: Kalau Mau Investasi Masuk, Harus Dibatalkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Hakim Tolak Permohonan Duplik Teddy Minahasa, Sidang Kasus Sabu Digelar 2 Kali Sepekan

2 jam lalu

Hakim Tolak Permohonan Duplik Teddy Minahasa, Sidang Kasus Sabu Digelar 2 Kali Sepekan

Majelis hakim menolak permohonan duplik yang diajukan Teddy Minahasa. Sidang kasus sabu akan digelar 2 kali sepekan.


Jaksa: PN Jakarta Barat Tetap Berwenang Adili Teddy Minahasa Meski Tukar Sabunya di Bukittinggi

3 jam lalu

Jaksa: PN Jakarta Barat Tetap Berwenang Adili Teddy Minahasa Meski Tukar Sabunya di Bukittinggi

Jaksa penuntut umum menjawab eksepsi Teddy Minahasa yang menyatakan kasus tukar sabu tidak bisa diadili di PN Jakarta Barat.


Sidang Kasus Teddy Minahasa, Jaksa Anggap Eksepsi Atas Dakwaan Tidak Jelas

5 jam lalu

Sidang Kasus Teddy Minahasa, Jaksa Anggap Eksepsi Atas Dakwaan Tidak Jelas

Hotman Paris Hutapea selaku pengacara Teddy Minahasa menilai tanggapan jaksa aneh dan belum menjawab eksepsi yang disampaikan.


Kasus Bripka Madih: Perkara Berbelit Berujung Duit, Ini Ancaman Pidana Pemerasan

12 jam lalu

Kasus Bripka Madih: Perkara Berbelit Berujung Duit, Ini Ancaman Pidana Pemerasan

Kasus Bripka Madih diduga adalah tindak pemerasan. Ini ancaman pidana pemerasan menurut KUHP.


Teddy Minahasa Minta Dody Prawiranegara Tukar Barang Bukti Sabu untuk Operasi Penjebakan

3 hari lalu

Teddy Minahasa Minta Dody Prawiranegara Tukar Barang Bukti Sabu untuk Operasi Penjebakan

Hotman Paris menyatakan Teddy Minahasa ingin meminjam barang bukti sabu untuk operasi penjebakan dan penangkapan Linda.


Sidang Sabu Teddy Minahasa, Hotman Paris Pertanyakan Sampel Sabu di Jakarta dan Bukittinggi

3 hari lalu

Sidang Sabu Teddy Minahasa, Hotman Paris Pertanyakan Sampel Sabu di Jakarta dan Bukittinggi

Hotman Paris menilai dakwaan jaksa terhadap Teddy Minahasa prematur karena para saksi pada saat pemusnahan barang bukti sabu tidak diperiksa.


Kuasa Hukum Teddy Minahasa Sebut PN Jakarta Barat Tak Berwenang Adili Kasus Tukar Sabu di Bukittinggi

3 hari lalu

Kuasa Hukum Teddy Minahasa Sebut PN Jakarta Barat Tak Berwenang Adili Kasus Tukar Sabu di Bukittinggi

Kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa menilai locus delicti dugaan barang bukti sabu ditukar dengan tawas terjadi Polres Bukittinggi.


Teddy Minahasa Sempat Minta Doddy Prawiranegara Antar 5 Kilogram Sabu Gunakan Pesawat

3 hari lalu

Teddy Minahasa Sempat Minta Doddy Prawiranegara Antar 5 Kilogram Sabu Gunakan Pesawat

Teddy Minahasa sempat meminta Doddy Prawiranegara untuk mengantar sabu seberat lima kilogram menggunakan pesawat ke Jakarta, namun hal itu ditolak.


Dody Prawiranegara Serahkan Uang Hasil Penjualan Sabu di Rumah Teddy Minahasa di Jagakarsa

4 hari lalu

Dody Prawiranegara Serahkan Uang Hasil Penjualan Sabu di Rumah Teddy Minahasa di Jagakarsa

Pengacara Teddy Minahasa, Hotman Paris meminta jaksa menunjukkan rekaman CCTV di rumah Teddy yang menunjukkan penyerahan uang hasil jualan sabu.


Hotman Paris Bela Teddy Minahasa, Pertanyakan Mengapa Banyak Pejabat Tinggi Tak Jadi Saksi

4 hari lalu

Hotman Paris Bela Teddy Minahasa, Pertanyakan Mengapa Banyak Pejabat Tinggi Tak Jadi Saksi

Hotman Paris Hutapea menyatakan, dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Teddy Minahasa prematur.