Komnas HAM Buka Peluang Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Editor

Febriyan

Komnas HAM menerima pengaduan dari keluarga pasien gagal ginjal akut pada Jumat, 9 Desember 2022. Mereka mengadukan soal perhatian pemerintah yang kurang. TEMPO.CO/ALFITRIA NEFI PRATIWI

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hari Kurniawan, membuka kemungkinan kasus gagal ginjal akut pada anak ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Sebab, ia menyatakan, dalam kasus ini korban telah mencapai ratusan jiwa.

Hari menyatakan akan mengusulkan kasus tersebut untuk dibahas di rapat paripurna Komnas HAM. Ia menjelaskan pembahasan tersebut dilakukan untuk membentuk tim ad hoc untuk melakukan penyelidikan.

"Kita sampaikan di rapat paripurna untuk bentuk tim ad hoc, karena bagi kami ini merupakan kejadian luar biasa," kata Hari usai menggelar audiensi dengan keluarga pasien gagal ginjal akut pada Jum'at 9 Desember 2022.

Selama marak terjadi kasus gagal ginjal akut pada anak, Hari menyatakan Komnas HAM telah menerima tiga laporan dari keluarga korban yang tergabung dalam berbagai kelompok yang hendak menuntut hak mereka kepada pemerintah. Dia pun menyatakan mereka telah mengambil tindakan dengan memanggil sejumlah produsen obat sirup yang disebut menyebabkan masalah ini. 

"Kami sudah bertindak memanggil perusahaan farmasi tersebut namun mereka mangkir. Sudah dua kali pemanggilan mereka mangkir," kata Hari. 

"Proses hukum sedang berjalan. Kalau mereka nantinya juga tidak menggubris panggilan kita, nanti kita koordinasikan dengan tim penyidik Kepolisian untuk menghadirkan mereka," ujar Hari.

Hari juga menyatakan, Komnas HAM, telah melayangkan surat panggilan kepada Badan Pengawas dan Obat atau BPOM terkait kasus tersebut. Pemanggilan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 23 Desember 2022 nanti.

"Surat sudah kami layangkan pada hari Senin kemarin. Seandainya tidak datang, kita panggil ulang. Kalau tidak datang kembali, maka kami akan melakukan penyelidikan dan menganggap kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat," kata dia.

Hari ini Komnas HAM menerima aduan dari empat keluarga korban gagal ginjal akut. Mereka datang didampingi tim advokasi untuk mengadukan minimnya perhatian pemerintah. 

Korban mengajukan gugatan class action

Sebelumnya, sebanyak 25 keluarga korban gagal ginjal akut mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat secara perdata sembilan pihak untuk bertanggung jawab atas kondisi anaknya. Kesembilan pihak itu adalah Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), PT Afi Farma Pharmaceutical Industry, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, dan PT Megasetia Agung Kimia.

Kementerian Kesehatan menyatakan kasus gagal ginjal akut terjadi karena konsumsi obat sirup yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di luar batas aman. BPOM pun telah mengidentifikasi sejumlah obat yang tercemar tersebut dan menarik izin edarnya.  

Kementerian Kesehatan pada awal November 2022 lalu menyatakan tak ada lagi kasus baru gagal ginjal akut. Menurut data mereka, sepanjang Januari hingga November lalu terdapat 323 kasus gagal ginjal akut dengan 190 anak diantaranya dinyatakan meninggal. 

Bareskrim Polri dan BPOM saat ini telah menetapkan empat perusahaan sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut ini. Mereka adalah PT Afi Farma, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirup dan CV Samudera Chemical sebagai pemasok bahan baku obat yang diduga tercemar EG dan DEG.  

ALFITRIA NEFI PRATIWI






Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

59 menit lalu

Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

Proses pemberian Surat Izin Praktik dokter saat ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum.


Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

11 jam lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

19 jam lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Bareskrim Polri Tetapkan Empat Tersangka Perorangan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

1 hari lalu

Bareskrim Polri Tetapkan Empat Tersangka Perorangan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

Penyidik menetapkan empat tersangka perorangan dalam kasus gagal ginjal akut yang kaitannya dengan korporasi. Kemudian telah dilakukan penahanan.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

1 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

2 hari lalu

Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk balita kepada masyarakat.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

2 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Polda Metro Jaya Sita Ratusan Ribu Obat Palsu dan Ilegal, Sebelas Orang Ditangkap

4 hari lalu

Polda Metro Jaya Sita Ratusan Ribu Obat Palsu dan Ilegal, Sebelas Orang Ditangkap

Polisi menyita 430 ribu butir obat palsu dan ilegal dari tangan para tersangka


Janji Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Basa-Basi

5 hari lalu

Janji Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Basa-Basi

Presiden Jokowi memilih penyelesaian non-yudisial untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Harus mampu memberi keadilan.


Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

6 hari lalu

Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus penangkapan WNI tersebut dengan menelusuri sumber keuangan Anton Gobay.