Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Serahkan POK TA 2023


INFO NASIONAL – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melaksanakan penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada masing-masing pimpinan Unit Kerja Esselon (UKE) II pada Jumat, 9 Desember 2022. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar, dalam sambutannya,  mengingatkan agar seluruh UKE II memaksimalkan dan mempertanggung jawabkan penyerapan anggaran di Tahun 2023.

“Saya sebagai Dirjen Politik dan PUM, sudah bangga dengan apa yang sudah dikerjakan. Capaian ini merupakan kerja kita semua, semua orang punya peran dalam organisasi, kita harus melipatgandakan waktu dan perhatian untuk mengeksekusi anggaran di Tahun 2023 yang akan datang dengan benar.” Ujar dia di Ruang Rapat, Gedung F Lantai 3 Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat 9 Desember 2022.

Kegiatan ini diselingi dengan prosesi penyerahan POK TA 2023 oleh Bahtiar Kepada Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan pada Ditjen Politik dan PUM, Risnandar Mahiwa. Direktur Bina Ideologi, Karakter Dan Wawasan Kebangsaan Pada Ditjen Politik dan PUM, Drajat Wisnu Setyawan. Direktur Politik Dalam Negeri Pada Ditjen Politik dan PUM, Syarmadani. Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pada Ditjen Politik dan PUM, sekaligus menjabat sebagai Staf Ahli Menteri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Direktur Kewaspadaan Nasional Pada Ditjen Politik dan PUM, Sri Handoko Taruna.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Pejabat Administrator/Fungsional Ahli Madya lingkup Ditjen Politik dan PUM. Para Pejabat Pengawas/Fungsional Ahli Muda lingkup Ditjen Politik dan PUM. Pelaksana dan Supporting Staf lingkup Ditjen Politik dan PUM Kemendagri.






Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

10 menit lalu

Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

Indonesia dapat belajar dari Jepang yang sukses menjalankan cetak biru sepak bola untuk 100 tahun ke depan.


Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

20 menit lalu

Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

Proses pemberian Surat Izin Praktik dokter saat ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

30 menit lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

7 jam lalu

Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

Puncak acara akan berlangsung di Medan pada 9 Februari, didahului berbagai kegiatan sejak 7 Februari.


Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

8 jam lalu

Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

Bamsoet termotivasi belajar ilmu hukum karena pekerjaannya sebagai wartawan hingga akhirnya menjadi anggota dewan.


Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

8 jam lalu

Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

Menurut Presiden, disertasi Bamsoet akan berkontribusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.


Solidaritas Meminta Keadilan

22 jam lalu

Solidaritas Meminta Keadilan

Delapan provinsi kepulauan berjuang bersama karena selama ini ketimpangan DAU membuat Jawa sejahtera sendirian.


Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

22 jam lalu

Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

Pemerintah mengklaim 75 persen isi RUU Daerah Kepulauan sudah diakomodasi dalam undang-undang. Perlu memasukkan isu-isu terkini dalam draf rancangan undang-undang.


Kepastian Hukum agar Kepulauan Berdaya

22 jam lalu

Kepastian Hukum agar Kepulauan Berdaya

RUU Daerah Kepulauan kembali diperjuangan setelah 18 tahun tanpa pembahasan di DPR. Pemerintah masih enggan membahas.


Ali Mazi: Kami Menuntut Keadilan, Bukan Otonomi

22 jam lalu

Ali Mazi: Kami Menuntut Keadilan, Bukan Otonomi

BKS Provinsi Kepulauan memperjuangan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan.