Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Mengadu ke Komnas HAM, Pemerintah Disebut Kurang Perhatian

Reporter

Editor

Febriyan

Komnas HAM menerima pengaduan dari keluarga pasien gagal ginjal akut pada Jumat, 9 Desember 2022. Mereka mengadukan soal perhatian pemerintah yang kurang. TEMPO.CO/ALFITRIA NEFI PRATIWI

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi untuk Kemanusiaan dan keluarga korban gagal ginjal akut pada anak melakukan audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada hari ini, Jumat, 9 Desember 2022. Keluarga korban mengadukan soal minimnya perhatian pemerintah terhadap mereka.

Anggota tim advokasi, Awan Puryadi, menyatakan empat keluarga korban hadir dalam audiensi itu. Dia menyatakan mendapatkan kuasa dari 25 keluarga korban. 

"Sebenarnya komunikasi kami intens dgn 50 korban, yang memberi kuasa kepada kami sementara ini 25 korban," kata dia usai pertemuan di gedung Komnas HAM.

Dari empat keluarga pasien tersebut, menurut Awan, tiga pasien diantaranya telah meninggal semantara satu lainnya masih menjalani perawatan. 

BPJS tak tanggung semua biaya pengobatan korban

Awan menyatakan menyatakan mereka mengadukan soal minimnya perhatian yang diberikan pemerintah terhadap korban, baik yang masih menjalani perawatan maupun yang telah meninggal. 

“Terutama masalah penanganan yang sedang dirawat di mana dicover oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) saja tanpa ada kekhususan,” kata Awan.  

Awan menyatakan bahwa janji pemerintah bahwa biaya penanganan pasien gagal ginjal akut seluruhnya akan ditanggung BPJS Kesehatan selama ini  tak terbukti.

Menurut dia, keluarga korban masih harus mengeluarkan dana dari kocek pribadi karena pihak rumah sakit menyatakan obat maupun perlatan yang dibutuhkan korban kosong. Alhasil, keluarga harus membeli dari luar rumah sakit sementara mekanisme penggantian dari BPJS Kesehatan tak jelas. 

Selain itu, menurut Awan, masalah ini juga berdampak pada keberlangsungan hidup keluarga korban. Pasalnya, menurut dia, beberapa ibu dan ayah korban harus meninggalkan pekerjaannya. Mereka diharuskan pihak rumah sakit untuk siaga selama anaknya menjalani perawatan. 

“Termasuk selama 3 bulan harus meninggalkan pekerjaannya, fokus kepada anak, dan berjuang sendirian tanpa ada yang memperhatikan,” tutur Awan.

Tanggapan Komnas HAM

Komisioner Bidang Pengaduan Komnas HAM,  Hari Kurniawan, yang menemui keluarga korban menyatakan akan memproses aduan keluarga pasien gagal ginjal akut tersebut. Dia menyatakan mereka akan membahas aduan ini dalam rapat paripurna Komnas HAM. 

“Kita akan membentuk tim ad hoc nanti tapi kita sampaikan dulu di paripurna,” kata Hari pada kesempatan yang sama.

Akan tetapi, Hari menyatakan belum dapat memastikan kapan rapat tersebut akan digelar. Dia hanya menyatakan rapat akan digelar dalam waktu dekat.

Korban mengajukan gugatan class action

Sebelumnya, sebanyak 25 keluarga korban gagal ginjal akut mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat secara perdata sembilan pihak untuk bertanggung jawab atas kondisi anaknya. Kesembilan pihak itu adalah Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), PT Afi Farma Pharmaceutical Industry, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, dan PT Megasetia Agung Kimia.

Kementerian Kesehatan menyatakan kasus gagal ginjal akut terjadi karena konsumsi obat sirup yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di luar batas aman. BPOM pun telah mengidentifikasi sejumlah obat yang tercemar tersebut dan menarik izin edarnya.  

Kementerian Kesehatan pada awal November 2022 lalu menyatakan tak ada lagi kasus baru gagal ginjal akut. Menurut data mereka, sepanjang Januari hingga November lalu terdapat 323 kasus gagal ginjal akut dengan 190 anak diantaranya dinyatakan meninggal. 

Bareskrim Polri dan BPOM saat ini telah menetapkan empat perusahaan sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut ini. Mereka adalah PT Afi Farma, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirup dan CV Samudera Chemical sebagai pemasok bahan baku obat yang diduga tercemar EG dan DEG.  

ALFITRIA NEFI PRATIWI






Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

2 jam lalu

Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

Proses pemberian Surat Izin Praktik dokter saat ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum.


Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

12 jam lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

20 jam lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Bareskrim Polri Tetapkan Empat Tersangka Perorangan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

1 hari lalu

Bareskrim Polri Tetapkan Empat Tersangka Perorangan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

Penyidik menetapkan empat tersangka perorangan dalam kasus gagal ginjal akut yang kaitannya dengan korporasi. Kemudian telah dilakukan penahanan.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

1 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

2 hari lalu

Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk balita kepada masyarakat.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

2 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

4 hari lalu

Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib di 8 layanan publik Indonesia, bagaimana mengetahui apakah status kartu yang dimiliki aktif atau tidak?


Polda Metro Jaya Sita Ratusan Ribu Obat Palsu dan Ilegal, Sebelas Orang Ditangkap

4 hari lalu

Polda Metro Jaya Sita Ratusan Ribu Obat Palsu dan Ilegal, Sebelas Orang Ditangkap

Polisi menyita 430 ribu butir obat palsu dan ilegal dari tangan para tersangka


Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

5 hari lalu

Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

Seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti program BPJS Kesehatan. Inilah cara terbaru menggunakan BPJS Kesehatan.