Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Anggota DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis memberikan interupsi saat membahas pengesahan RKUHP dalam Rapat Paripurna DPR ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis, meminta maaf atas sikapnya dalam sidang Paripurna pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di DPR RI pada Selasa lalu. Permintaan maaf ini ia sampaikan setelah menjalani sidang kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR RI hari ini. 

Iskan menyebut dirinya tidak sadar mengeluarkan suara terlalu tinggi dalam sidang tersebut. Saat itu ia menyebut akan menyampaikan dua catatan dari Fraksi PKS mengenai RKUHP. 

Baca juga: Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

"Saya secara pribadi, memang saya lihat awalnya itu suara saya pelan. Pas saya lihat rekaman, loh iya suara saya agak tinggi. Dan saya ditanya dari dapil mengatakan 'Pak Iskan marah?', terus saya bilang enggak marah," ujar Iskan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2022. 

Iskan mengakui perbuatannya itu salah. Ia juga merasa maklum jika ada pihak yang melaporkannya ke MKD akibat tindakannya tersebut. 

"Sebagai anggota dewan saya minta izin juga untuk minta maaf kepada paripurna, kalau ada hal-hal, sikap, cara berkomunikasi yang mungkin kurang pas kepada anggota dewan yang terhormat di sidang paling tigggi di DPR ini," kata Iskan. 

 Iskan Dilaporkan ke MKD oleh Masyarakat Sipil

Seorang warga sipil bernama Muhammad Azhari melaporkan Iskan ke MKD pada Rabu 7 Desember 2022. Azhari menduga Iskan telah melanggar kode etik dalam rapat paripurna saat membahas RKUHP. 

Azhari membawa alat bukti berupa satu bundel berita media daring. “Saya menduga bahwa ada kode etik yang dilanggar Pak Iskan sebagai anggota DPR,” kata Azhari di depan ruang MKD, Rabu, 7 Desember 2022.

Iskan menginterupsi rapat paripurna DPR saat membahas RKUHP. Ia menilai RKUHP malah membawa kemunduran bagi demokrasi Indonesia dengan dimuatnya pasal penghinaan terhadap pemerintah. Ia sempat berdebat sengit dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan menyebut Dasco sebagai diktator.

Azhari berharap laporannya terhadap Iskan bisa ditindaklanjuti MKD. Menurut dia, dalam rapat paripurna kemarin, Dasco sudah mengatakan bahwa semua fraksi menyetujui RKUHP.

Namun, dia melanjutkan, Iskan menyanggah hal tersebut. Padahal, fraksi PKS juga sudah menyetujui RKUHP. Ia mengatakan laporan terhadap Iskan didasarkan pada etik dan sikap politis Iskan.

"Karena kan sudah setuju, itu kan ada rangkaian sidang juga sebelum paripurna. Ada di rapat komisi dulu pastinya, kan,” kata dia.

RKUHP resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-11 pada Selasa, 6 Desember 2022, kemarin. Sebelum disahkan, Iskan sempat gontok-gontokan dengan Dasco selaku pemimpin rapat paripurna.

 Baca juga: Anggota Parlemen ASEAN: KUHP Baru Indonesia adalah Kemunduran

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA 






4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

19 jam lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

20 jam lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

21 jam lalu

PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

PKS satu suara dengan apapun pilihan Anies Baswedan menentukan bakal Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.


Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

22 jam lalu

Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Shohibul Iman menjelaskan alasan di balik sikap PKS belum melakukan deklarasi terbuka mendukung Anies Baswedan


Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

23 jam lalu

Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

Sudirman Said, mengatakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama cawapres kepada Anies Baswedan


NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

23 jam lalu

NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

Partai NasDem belum akan mengajak Partai Demokrat dalam agenda safari politik Anies Baswedan walaupun mereka sudah menyatakan dukungan


Meski Belum Deklarasi, Sohibul Iman Tegaskan PKS Dukung Anies Baswedan Capres

1 hari lalu

Meski Belum Deklarasi, Sohibul Iman Tegaskan PKS Dukung Anies Baswedan Capres

Sohibul Iman menegaskan PKS mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Mitra Koalisi Perubahan Gelar Pertemuan, Anies: Siap Bergerak Bersama

1 hari lalu

Mitra Koalisi Perubahan Gelar Pertemuan, Anies: Siap Bergerak Bersama

PKS, Nasdem dan Demokrat melakukan pertemuan rutin di rumah Anies membahas berbagai progres mitra koalisi.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

1 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.