Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Anggota DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis memberikan interupsi saat membahas pengesahan RKUHP dalam Rapat Paripurna DPR ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis, meminta maaf atas sikapnya dalam sidang Paripurna pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di DPR RI pada Selasa lalu. Permintaan maaf ini ia sampaikan setelah menjalani sidang kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR RI hari ini. 

Iskan menyebut dirinya tidak sadar mengeluarkan suara terlalu tinggi dalam sidang tersebut. Saat itu ia menyebut akan menyampaikan dua catatan dari Fraksi PKS mengenai RKUHP. 

Baca juga: Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

"Saya secara pribadi, memang saya lihat awalnya itu suara saya pelan. Pas saya lihat rekaman, loh iya suara saya agak tinggi. Dan saya ditanya dari dapil mengatakan 'Pak Iskan marah?', terus saya bilang enggak marah," ujar Iskan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2022. 

Iskan mengakui perbuatannya itu salah. Ia juga merasa maklum jika ada pihak yang melaporkannya ke MKD akibat tindakannya tersebut. 

"Sebagai anggota dewan saya minta izin juga untuk minta maaf kepada paripurna, kalau ada hal-hal, sikap, cara berkomunikasi yang mungkin kurang pas kepada anggota dewan yang terhormat di sidang paling tigggi di DPR ini," kata Iskan. 

 Iskan Dilaporkan ke MKD oleh Masyarakat Sipil

Seorang warga sipil bernama Muhammad Azhari melaporkan Iskan ke MKD pada Rabu 7 Desember 2022. Azhari menduga Iskan telah melanggar kode etik dalam rapat paripurna saat membahas RKUHP. 

Azhari membawa alat bukti berupa satu bundel berita media daring. “Saya menduga bahwa ada kode etik yang dilanggar Pak Iskan sebagai anggota DPR,” kata Azhari di depan ruang MKD, Rabu, 7 Desember 2022.

Iskan menginterupsi rapat paripurna DPR saat membahas RKUHP. Ia menilai RKUHP malah membawa kemunduran bagi demokrasi Indonesia dengan dimuatnya pasal penghinaan terhadap pemerintah. Ia sempat berdebat sengit dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan menyebut Dasco sebagai diktator.

Azhari berharap laporannya terhadap Iskan bisa ditindaklanjuti MKD. Menurut dia, dalam rapat paripurna kemarin, Dasco sudah mengatakan bahwa semua fraksi menyetujui RKUHP.

Namun, dia melanjutkan, Iskan menyanggah hal tersebut. Padahal, fraksi PKS juga sudah menyetujui RKUHP. Ia mengatakan laporan terhadap Iskan didasarkan pada etik dan sikap politis Iskan.

"Karena kan sudah setuju, itu kan ada rangkaian sidang juga sebelum paripurna. Ada di rapat komisi dulu pastinya, kan,” kata dia.

RKUHP resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-11 pada Selasa, 6 Desember 2022, kemarin. Sebelum disahkan, Iskan sempat gontok-gontokan dengan Dasco selaku pemimpin rapat paripurna.

 Baca juga: Anggota Parlemen ASEAN: KUHP Baru Indonesia adalah Kemunduran

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA 






PKS Dorong Kemensos Terjunkan Relawan Bantu Evakuasi Korban Gempa Turki

12 jam lalu

PKS Dorong Kemensos Terjunkan Relawan Bantu Evakuasi Korban Gempa Turki

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendorong Kementerian Sosial mengirimkan bantuan kemanusiaan dan relawan untuk membantu evakuasi korban gempa Turki.


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

16 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

18 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


NasDem Sebut Partai Ummat Tertarik Gabung Koalisi Perubahan

23 jam lalu

NasDem Sebut Partai Ummat Tertarik Gabung Koalisi Perubahan

Politikus Nasdem itu mengatakan Koalisi Perubahan tidak menutup pintu bagi partai lain yang hendak bergabung, baik parlemen maupun nonparlemen.


PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

23 jam lalu

PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN," kata politikus PKS, Mulyanto


Petinggi PKS Berkunjung ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Silahturahmi Aja

1 hari lalu

Petinggi PKS Berkunjung ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Silahturahmi Aja

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyambut petinggi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar,


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?