LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Reporter

Editor

Febriyan

Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi kesehatan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 28 November 2022. Dalam aksi tersebut mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini masuk dalam Prolegnas prioritas. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk tidak melanjutkan pembentukan RUU Kesehatan jika tak melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mereka menilai penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang ini berpotensi melanggengkan praktik pembentukan perundang-undangan buruk yang tidak transparan dan tidak partisipatif.

Pengacara Publik LBH Jakarta Jihan Fauziah Hamdi dalam keterangannya menilai bahwa proses legislasi dalam pembentukan RUU Kesehatan minim partisipasi dari kelompok profesi di bidang kesehatan.

"Draf RUU Kesehatan yang sudah diposting pada website DPR RI ternyata belum melibatkan organisasi profesi (OP) secara menyeluruh diantaranya IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dan IAI (Ikatan Apoteker Indonesia)," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 9 Desember 2022.

Pola yang mirip dengan UU Cipta Kerja dan RUU Sisdiknas

Jihan menilai pola ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada UU Cipta Kerja dan RUU Sisdiknas yang juga disusun dengan metode Omnibus Law. Tanpa ada keterbukaan, menurut dia, publik akan kesulitan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang. Padahal, menurut dia, itu merupakan asas paling penting dalam pembentukan perundang-undangan.

Menurutnya, DPR RI seharusnya membuka ruang pembahasan seluas-luasnya agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Hal itu, penting agar pembentukan RUU Kesehatan dapat menjawab masalah kesehatan di Indonesia tanpa terkecuali.

Sejumlah pasal bermasalah dalam draft RUU Kesehatan

Jihan menyatakan, berdasarkan draf yang beredar, rancangan undang-undang itu memuat substansi yang bermasalah. Misalnya soal kewenangan besar dan tidak terkontrol (Super-body) pada pemerintah dalam mengatur profesi kesehatan.

"Dari perbincangan publik yang berkembang, salah satunya menyoal diambilnya beberapa kewenangan OP (Organisasi Profesi, seperti IDI, IAI, dsb) dan dialihkan ke Menteri Kesehatan sehingga memarjinalkan peranan OP," ujarnya.

Hal itu dapat melemahkan posisi tawar OP terhadap pemerintah dalam hal penentuan kebijakan terkait kesehatan. Menurutnya, tidak ada urgensi yang jelas dalam rencana pembentukan Omnibus Law Kesehatan dalam upaya menjawab permasalahan kesehatan.

"Alih-alih menyelesaikan sengkarut masalah kesehatan di Indonesia, pemerintah justru membentuk suatu aturan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Tuntutan LBH Jakarta

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas, LBH Jakarta mendesak:

1. Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI berhenti melakukan praktik buruk pembentukan perundang-undangan yang tertutup, tidak partisipatif, dan tidak berpihak (otokratik) pada perlindungan dan pemenuhan HAM warga yang merupakan bentuk pembangkangan terhadap kedaulatan rakyat dalam melaksanakan kehidupan berdemokrasi.

2. Presiden RI dan DPR RI untuk tidak melanjutkan proses penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan tanpa adanya proses yang transparan dan partisipatif sejak tahap perencanaan dan pembuatan naskah akademik sebagaimana diwajibkan Putusan MK dan UU P3;

3. Komisi IX DPR RI untuk memastikan proses perencanaan dan penyusunan RUU Kesehatan yang transparan dan partisipatif sebagaimana diwajibkan dalam Putusan MK dan UU P3.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris pada 28 November 2022 lalu  menyampaikan bahwa proses legislasi Omnibus Law RUU Kesehatan sedang dalam tahap penyusunan Naskah Akademik di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Hal itu disampaikan Charles ketika menerima perwakilan organisasi profesi kesehatan yang berdemontrasi di depan Gedung DPR. Dia pun menyatakan siap mendengarkan aspirasi para pemangku kepentingan seperti tenaga kesehatan.

NESA AQILA






4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

19 jam lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

19 jam lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

21 jam lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

1 hari lalu

Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib di 8 layanan publik Indonesia, bagaimana mengetahui apakah status kartu yang dimiliki aktif atau tidak?


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

1 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

2 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

2 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

2 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.