KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

Hakim MA, Gazalba Saleh, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan dalam dugaan kasus suap perkara MA, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, berharap praperadilan yang diajukan Hakim Agung, Gazalba Saleh, ditolak oleh pengadilan. Hal tersebut ia sampaikan saat konferensi pers penahanan Gazalba Saleh di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat.

"Harapan kami praperadilan ke depan akan ditolak," ujar dia pada Kamis, 8 Desember 2022.

Kendati demikian, Johanis menerangkan sejatinya pengajuan praperadilan merupakan hak setiap orang yang berperkara. Oleh sebab itu, ia berkata KPK tak mempermasalahkan Gazalba yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan tersebut.

Baca juga: KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

"Dalam hal ini kalau misalnya tersangka merasa bahwa dia mempunyai hak untuk mengajukan praperadilan terkait dengan dia sebagai tersangka, itu adalah hak dia, dia mau melakukan atau tidak, hak dia," kata Johanis.

Johanis mengatakan, KPK siap menghadapi proses praperadilan yang diajukan oleh Gazalba Saleh tersebut. Ia berkata KPK akan menjelaskan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan KPK sehingga mengarah pada kesimpulan tersangka terhadap Gazalba Saleh.

"Kami sudah mempersiapkan upaya semaksimal mungkin sehingga celah-celah melakukan praperadilan itu tertutup," ujarnya.

Gazalba Saleh resmi ditahan oleh KPK pada Kamis 8 Desember 2022. Ia diduga menerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan memberi vonis lima tahun kurungan terhadap orang yang telah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Semarang. Gazalba diduga menerima Rp 400 juta atas pemberian vonis tersebut.

Pada 25 November 2022, Gazalba mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut dibenarkan oleh Pranata Humas PN Jaksel, Djuyamto, saat dikonfirmasi oleh Tempo.

"12 Desember 2022 sidang pertama. Praperadilan," kata Djuyamto.

Baca juga: Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK






Sopir Audi Tersangka Tabrak Lari di Cianjur Ajukan Gugatan Praperadilan

1 jam lalu

Sopir Audi Tersangka Tabrak Lari di Cianjur Ajukan Gugatan Praperadilan

Tim kuasa hukum sopir Audi yang ditetapkan tersangka kasus tabrak lari mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polres Cianjur


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

1 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

3 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

6 jam lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

14 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

21 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

22 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.