Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa

TEMPO.CO, Jakarta -Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu oleh seorang warga sipil. Dia Diduga curi start kampanye di Aceh pada 2 Desember 2022 lalu. Belum lama ini, Anies dan NasDem memang menggelar safari politik ke berbagai daerah di Sumatra.

“Kemarin ada Warga Negara Indonesia datang ke kantor Bawaslu untuk melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh pada 2 Desember 2022,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Rabu, 7 Desember 2022.

Baca : Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Juni lalu, DPR sepakat kampanye dilakukan 75 hari sebelum pemilihan digelar. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dilakukan 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Kemudian, sehari setelahnya ditetapkan peserta Pemilu. Sedangkan masa kampanye Pemilu, baru boleh dilakukan 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Cara Mudah Melapor Dugaan Pelanggaran Pemilu

Dugaan pelanggaran pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau pemantau pemilu. Identitas pelapor akan dilindungi berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu risau saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.

Mengutip laman sumut.bawaslu.go.id, ada 4 jenis pelanggaran Pemilu yang dapat dilaporkan. Pertama, pelanggaran administratif, yaitu meliputi pelanggaran terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme berkaitan dengan administrasi. Kedua, pelanggaran kode etik terkait kinerja atau perilaku penyelenggara Pemilu. Ketiga, tindak pidana seperti pemalsuan data atau kampanye di luar jadwal. Keempat, pelanggaran hukum lainnya.

Temuan pelanggaran Pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu melalui berbagai cara. Melansir pekalongankab.bawaslu.go.id, ada empat cara melaporkan pelanggaran yaitu langsung mendatangi pengawas Pemilu terdekat, mendatangi kantor Bawaslu, via WhatsApp Bawaslu, atau melalui aplikasi besutan Bawaslu, Gowaslu.

Gowaslu adalah aplikasi berbasis Android. Aplikasi ini dirilis untuk memudahkan Bawaslu memantau Pemilu. Selain itu, juga agar masyarakat gampang mengirimkan laporan dugaan pelanggaran. Aplikasi ini memfasilitasi adanya data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau.

Laporan dibuat secara tertulis dan harus memenuhi unsur laporan dan syarat. Unsur laporan meliputi pelapor, terlapor, temuan, dan laporan. Sedangkan syarat laporan terdiri dari syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal adalah pelapor, waktu pelaporan, dan keabsahan laporan. Sedangkan syarat materiil mencakup identitas pelapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian, saksi-saksi, dan barang bukti.

Setiap laporan yang diterima oleh Bawaslu akan diverifikasi terlebih dahulu sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Tujuannya, untuk memastikan syarat formal dan materiil laporan terpenuhi. Jika belum terpenuhi, Bawaslu memberikan waktu tiga hari kepada pelapor untuk melengkapinya. Jika dalam kurun waktu tersebut syarat tidak terpenuhi maka laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga : Jokowi Ingatkan KPU Soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

3 jam lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Zulhas dan Airlangga Kompak Bungkam Soal Anies Baswedan Dapat Tiket Nyapres

5 jam lalu

Zulhas dan Airlangga Kompak Bungkam Soal Anies Baswedan Dapat Tiket Nyapres

Zulhas dan Airlangga Hartarto tak banyak bicara saat ditanyai pendapat soal Anies Baswedan yang sudah dapat tiket capres dari 3 partai.


Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

6 jam lalu

Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Jika harus dihadapkan dengan memilih antara Anies dan Prabowo, Sandiaga dengan tegas mengatakan akan memilih Prabowo.


PKS Depok Dukung Penuh Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

6 jam lalu

PKS Depok Dukung Penuh Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono menyatakan mendukung penuh keputusan DPP partai berlambang bulan sabit kembar tersebut menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2024


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

6 jam lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

9 jam lalu

Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekda DKI telah diserahkan ke Mendagri. Seperti apa latar belakang mereka?


Koalisi Perubahan Cari Istilah Milenial untuk Nama Sekretariat Bersama

10 jam lalu

Koalisi Perubahan Cari Istilah Milenial untuk Nama Sekretariat Bersama

Koalisi Perubahan menganggap nama Sekber istilah lama. Baheula, kata Sohibul Iman.


Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

12 jam lalu

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.


Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

12 jam lalu

Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Sandiaga Uno mengungkapkan legalitas perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dilakukan jelang pilgub DKI Jakarta 2017.


PKS Dukung Anies Baswedan, Relawan Minta Sekber Segera Didirikan

13 jam lalu

PKS Dukung Anies Baswedan, Relawan Minta Sekber Segera Didirikan

Tim relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta agar Sekretariat Bersama segera didirikan