Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

image-gnews
Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa
Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu oleh seorang warga sipil. Dia Diduga curi start kampanye di Aceh pada 2 Desember 2022 lalu. Belum lama ini, Anies dan NasDem memang menggelar safari politik ke berbagai daerah di Sumatra.

“Kemarin ada Warga Negara Indonesia datang ke kantor Bawaslu untuk melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh pada 2 Desember 2022,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Rabu, 7 Desember 2022.

Baca : Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Juni lalu, DPR sepakat kampanye dilakukan 75 hari sebelum pemilihan digelar. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dilakukan 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Kemudian, sehari setelahnya ditetapkan peserta Pemilu. Sedangkan masa kampanye Pemilu, baru boleh dilakukan 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Cara Mudah Melapor Dugaan Pelanggaran Pemilu

Dugaan pelanggaran pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau pemantau pemilu. Identitas pelapor akan dilindungi berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu risau saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.

Mengutip laman sumut.bawaslu.go.id, ada 4 jenis pelanggaran Pemilu yang dapat dilaporkan. Pertama, pelanggaran administratif, yaitu meliputi pelanggaran terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme berkaitan dengan administrasi. Kedua, pelanggaran kode etik terkait kinerja atau perilaku penyelenggara Pemilu. Ketiga, tindak pidana seperti pemalsuan data atau kampanye di luar jadwal. Keempat, pelanggaran hukum lainnya.

Temuan pelanggaran Pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu melalui berbagai cara. Melansir pekalongankab.bawaslu.go.id, ada empat cara melaporkan pelanggaran yaitu langsung mendatangi pengawas Pemilu terdekat, mendatangi kantor Bawaslu, via WhatsApp Bawaslu, atau melalui aplikasi besutan Bawaslu, Gowaslu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gowaslu adalah aplikasi berbasis Android. Aplikasi ini dirilis untuk memudahkan Bawaslu memantau Pemilu. Selain itu, juga agar masyarakat gampang mengirimkan laporan dugaan pelanggaran. Aplikasi ini memfasilitasi adanya data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau.

Laporan dibuat secara tertulis dan harus memenuhi unsur laporan dan syarat. Unsur laporan meliputi pelapor, terlapor, temuan, dan laporan. Sedangkan syarat laporan terdiri dari syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal adalah pelapor, waktu pelaporan, dan keabsahan laporan. Sedangkan syarat materiil mencakup identitas pelapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian, saksi-saksi, dan barang bukti.

Setiap laporan yang diterima oleh Bawaslu akan diverifikasi terlebih dahulu sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Tujuannya, untuk memastikan syarat formal dan materiil laporan terpenuhi. Jika belum terpenuhi, Bawaslu memberikan waktu tiga hari kepada pelapor untuk melengkapinya. Jika dalam kurun waktu tersebut syarat tidak terpenuhi maka laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga : Jokowi Ingatkan KPU Soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Besok, Gibran Akan Terima Kunjungan Ibu Nyai dan Majelis Taklim Jawa Tengah

2 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 30 November 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Besok, Gibran Akan Terima Kunjungan Ibu Nyai dan Majelis Taklim Jawa Tengah

Nusron Wahid, mengatakan agenda kampanye Gibran Rakabuming menerima kunjungan dari rombongan Ibu Nyai pengasuh Ponpes dan majelis taklim dari Pantura Timur


Mahfud MD sampai Anies Baswedan Sederet Alumni HMI Terjun ke Dunia Politik

6 jam lalu

Anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tandjung, Mahfud MD dan Anies Baswedan dalam Pelantikan Majelis Nasional KAHMI periode 2012-2017 di Jakarta, Selasa (5/2). Acara pelantikan sendiri mengambil tema Memenangkan Masa Depan Indonesia dengan Mahfud MD sebagai ketua Presidium. TEMPO/Seto Wardhana
Mahfud MD sampai Anies Baswedan Sederet Alumni HMI Terjun ke Dunia Politik

HMI organisasi mahasiswa yang didirikan Lafran Pane pada 5 Februari 1947. Mahfud MD hingga Anies Baswedan, alumni HMI di dunia politik.


Rapat DPRD DKI Sepi, Anggotanya Mulai Sibuk Kampanye?

11 jam lalu

Suasana Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas pasal Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Rapat DPRD DKI Sepi, Anggotanya Mulai Sibuk Kampanye?

Rapat Bapemperda DPRD DKI Jakarta di hari kedua kampanye hanya dihadiri dua orang pimpinannya.


Anies Baswedan Ingin Angkat Program BOTI ke Tingkat Nasional , Apa itu?

12 jam lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara pada Rabu, 29 November 2023. Acara tersebut dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Anies Baswedan Ingin Angkat Program BOTI ke Tingkat Nasional , Apa itu?

Anies Baswedan berencana mengangkat program BOTI yang dia jalankan di DKI Jakarta ke tingkat Nasional.


Kampanye Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Keliling Jakarta Hari Ini

12 jam lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara pada Rabu, 29 November 2023. Acara tersebut dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Kampanye Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Keliling Jakarta Hari Ini

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menghadiri sejumlah agenda bersama di Jakarta hari ini.


TPN Ganjar-Mahfud Anggap Surat Panggilan untuk Aiman Dikirim Tengah Malam di Luar Kebiasaan

22 jam lalu

Ekspresi juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Adi Witjaksono saat konpers kasus pemanggilan Polda Metro Jaya atas kasus tudingan Polri tidak netral, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2023.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
TPN Ganjar-Mahfud Anggap Surat Panggilan untuk Aiman Dikirim Tengah Malam di Luar Kebiasaan

TPN Ganjar-Mahfud menyesalkan substansi laporan yang dinilainya mengebiri kebebasan berpendapat dalam demokrasi di Indonesia.


Bawaslu Nilai Langgar Aturan, Koalisi Masyarakat Sipil Minta KPU Koreksi DCT 30 Persen Keterwakilan Perempuan

23 jam lalu

(dari kanan) Peneliti Netgrid, Hadar Nafis Gumay, Direktur Perludem Titi Agriani, Charles Simabura Pusako Unand, Bivitfri saat diskusi soal Caleg mantan napi Koruptor di kantor ICW, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Bawaslu Nilai Langgar Aturan, Koalisi Masyarakat Sipil Minta KPU Koreksi DCT 30 Persen Keterwakilan Perempuan

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan meminta KPU mengoreksi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2024.


Prabowo dan Gibran Belum Ikut Kampanye, TKN: Mereka Sudah Kerja dari Jauh-Jauh Hari

1 hari lalu

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 30 November 2023. TKN Prabowo-Gibran meminta agar tidak ada lagi yang menuding pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres cacat hukum saat merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan ulang batas usia capres-cawapres dengan nomor perkara 141/PUU-XXI/2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo dan Gibran Belum Ikut Kampanye, TKN: Mereka Sudah Kerja dari Jauh-Jauh Hari

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, sebelum masa kampanye dimulai, Prabowo sudah banyak berbuat nyata di daerah pinggiran dan timur.


Anies Baswedan Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Anies Baswedan Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan, Apa Maksudnya?

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menduga ketimpangan yang dimaksud Anies Baswedan soal pembangunan IKN adalah ketimpangan antara IKN dengan wilayah sekitar.


Ingin Ubah Regulasi KPR, Anies: Sesuai Kebutuhan Masyarakat, Bukan Kenyamanan Negara

1 hari lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara pada Rabu, 29 November 2023. Acara tersebut dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ingin Ubah Regulasi KPR, Anies: Sesuai Kebutuhan Masyarakat, Bukan Kenyamanan Negara

Anies Baswedan mengatakan akan mengubah regulasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) jika terpilih jadi Presiden