Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Personil Brimob membawa bunga mawar yang diberikan warga yang melintas di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis 23 Mei 2019. Warga memberikan bunga Mawar setelah perjuangan pasukan Brimob mengamankan kawasan Kantor Bawaslu usai terjadinya kerusuhan pada 21 dan 22 Mei. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Bakal Capres Partai NasDem Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu oleh seorang warga sipil. Musababnya, eks Gubernur DKI Jakarta itu disebut curi start kampanye di Aceh pada 2 Desember 2022 lalu.

Belakangan Anies dan NasDem memang menggelar safari politik menyambangi sejumlah daerah di Sumatra, termasuk Aceh.

“Kemarin ada Warga Negara Indonesia (WNI) datang ke kantor Bawaslu untuk melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh pada 2 Desember 2022,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Rabu, 7 Desember 2022.

Baca : Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, NasDem Bantah Ada Kampanye

Namun, Rahmat mengatakan berkas laporan tersebut tidak diterima. Lantaran berkas pelapor belum lengkap. Menurut Rahmat, pelapor hendaknya melengkapi berkas pelaporan terhadap Anies Baswedan. “Namun laporan mereka oleh FPPP belum diterima dan belum dituangkan dalam formulir B1 dikarenakan mereka belum membawa bukti 3 rangkap,” ujarnya.

Regulasi Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Mengutip ntb.bawaslu.go.id, dugaan pelanggaran pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur tersebut yaitu adanya pelapor, terlapor, temuan, serta laporan. Selain itu, pelapor juga harus memenuhi sejumlah syarat. Setelah unsur dan syarat terpenuhi, laporan dapat dibuat dengan mendatangi Bawaslu atau via WhatsApp dan Aplikasi Gowaslu.

Pelapor yang dapat atau berhak melaporkan pelanggaran Pemilu yaitu Warga Negara Indonesia, Pemantau Pemilu, maupun peserta Pemilu. Sedangkan terlapor adalah subjek hukum yang berstatus sebagai terduga pelanggar Pemilu. Temuan hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Bawaslu.

Adapun syarat laporan yaitu terdiri dari syarat formal dan syarat materiil.

1. Syarat formal

Adapun syarat formal mencakup pihak yang berhak melaporkan, waktu pelaporan yang tidak melebihi ketentuan batas waktu, dan keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas, serta tanggal dan waktu Pelaporan.

“Proses penanganan Temuan dan Laporan dapat disampaikan 7 (tujuh) hari sejak kejadian (hari kerja), Yang berhak menjadi pelapor adalah Pemilih, Pemantau Pemilu dan Peserta Pemilu,” kata Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, dikutip dari laman sumut.bawaslu.go.id.

2. Syarat materiil

Syarat materiil mencakup identitas pelapor, nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan brang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

Melansir laman jombang.bawaslu.go.id, setelah laporan diterima, petugas di Bawaslu kemudian memeriksa kelengkapan dokumen atau berkas administrasi laporan tersebut. Petugas mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dengan menggunakan formulir model PSPP 02. Setelah dilakukan verifikasi formal, berkas disampaikan ke pejabat struktural bersangkut untuk dilakukan verifikasi materiil.

Bila berkas laporan belum lengkap, petugas Bawaslu memberitahu pelapor untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu maksimal 3 hari setelah pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelapor tidak melengkapi dokumen, pejabat struktural akan menyampaikan surat pemberitahuan laporan tidak dapat diregisterisasi dengan menggunakan formulir model PSPP 07.

Setelah dokumen laporan dinyatakan lengkap, pejabat struktural dapat meregister laporan ke dalam formulir model PSPP 05. Registrasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten atau Kota. Putusan Bawaslu, mengenai penyelesaian dugaan pelanggaran Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga : Jokowi Ingatkan KPU Soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

1 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

2 jam lalu

Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti soal usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum lama ini.


Tokoh-tokoh Saksikan Konser Dewa 19, Ada yang Hadir Juga di Pernikahan Kiky Saputri

2 jam lalu

Tokoh-tokoh Saksikan Konser Dewa 19, Ada yang Hadir Juga di Pernikahan Kiky Saputri

Baru saja, konser Dewa 19 berakhir. Beberapa tokoh turut menyaksikannya dari Prabowo, Ridwan Kamil hingga Anies Baswedan dan AHY.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

3 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

3 jam lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?


Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

4 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

KPU memastikan Pemilu 2024 jalan terus meskipun wacana penundaan pemilu kembali bergema.


Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

4 jam lalu

Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

Ahmad Muzani mengatakan pujian Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Prabowo Subianto merupakan sinyal dukungan


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

4 jam lalu

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

5 jam lalu

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Prabowo Soal Cawapres: Masih Lama, Saya Pun Belum Tahu

6 jam lalu

Prabowo Soal Cawapres: Masih Lama, Saya Pun Belum Tahu

Prabowo mengatakan waktu pendaftaran untuk Pilpres 2024 masih lama. Toh, dia juga belum tahu akan berpasangan dengan siapa.