Soal Ancaman Penjara Pasal Perzinahan di KUHP Baru, Staf Khusus Presiden Beri Klarifikasi

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan duduk persoalan aturan pasal perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR pada Selasa, 6 Desember 2022.

Menurutnya pasal perzinahan dalam KUHP baru merupakan delik aduan absolut, yang artinya hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan.

Tidak bisa pihak lain yang sembarangan melapor, terlebih sampai main hakim sendiri. "Jadi, tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak, yang dirugikan secara langsung," ujar Dini dalam keterangan persnya, Rabu, 7 Desember 2022.

Menurut dia karifikasi ini diberikan menyusul maraknya pemberitaan yang keliru secara fundamental terkait pasal perzinahan yang dinilai membawa dampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi di Indonesia. 

Baca Juga: Mengapa RUU KUHP Mengatur Perzinaan dan Lajang?

Dini berujar bahwa sebenarnya tidak ada perubahan substantif terkait pasal ini jika dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP lama. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu. "Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau selama ini turis dan investor bisa nyaman berada di Indonesia, maka kondisi ini juga tidak akan berubah," kata dia.

Dini menambahkan bahwa sah-sah saja jika hendak memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai perkawinan di Indonesia melalui pasal ini, selama pengaturan tersebut juga tidak melanggar ruang privasi masyarakat. 

Selain menegaskan soal delik aduan, Dini juga menekankan bahwa KUHP tidak pernah mewajibkan pihak yang berhak mengadu untuk mempergunakan haknya, dan juga tidak pernah memberikan syarat administrasi tambahan kepada pelaku usaha di bidang pariwisata untuk mempertanyakan status perkawinan dari wisatawan dan investor asing yang datang ke Indonesia. 

NESA AQILA

Baca Juga: Pemerintah Bantah Ada Pasal Pidana Check In Hotel dengan Bukan Pasangan di RKUHP






Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

1 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tentang perkawinan beda agama. Berikut adalah sederet alasannya.


Kasus Bripka Madih: Perkara Berbelit Berujung Duit, Ini Ancaman Pidana Pemerasan

2 hari lalu

Kasus Bripka Madih: Perkara Berbelit Berujung Duit, Ini Ancaman Pidana Pemerasan

Kasus Bripka Madih diduga adalah tindak pemerasan. Ini ancaman pidana pemerasan menurut KUHP.


Baju Pernikahan Kiky Saputri Kenakan Suntiang Adat Minang, Ini Maknanya

4 hari lalu

Baju Pernikahan Kiky Saputri Kenakan Suntiang Adat Minang, Ini Maknanya

Kiky Saputri menggelar resepsi pernikahan dengan adat Minang, bagaimana makna suntiang?


Pelaku Usaha Optimistis, PMI Sektor Manufatur Januari 2023 Meningkat

6 hari lalu

Pelaku Usaha Optimistis, PMI Sektor Manufatur Januari 2023 Meningkat

Sektor manufaktur nasional konsisten ekspansif selama 17 bulan berturut-turut. Secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha di awal 2023 ini meningkat.


Kronologi Penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba

6 hari lalu

Kronologi Penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba

Inilah kilas balik kasus narkoba yang libatkan Eks Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, mulai ditangkap hingga menjadi tersangka


Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

6 hari lalu

Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.


Ancaman Pidana untuk Pelaku Teror Sekarung Ular Kobra ke Rumah Seseorang

7 hari lalu

Ancaman Pidana untuk Pelaku Teror Sekarung Ular Kobra ke Rumah Seseorang

Pelaku yang melempar sekarung ular kobra ke rumah seseorang bisa dihukum lima belas tahun penjara jika korban tewas.


Heboh Maling Gondol PJU Di Batam, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara

7 hari lalu

Heboh Maling Gondol PJU Di Batam, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara

Maling yang gondol PJU di Batam, bisa dikenai hukuman lima tahun penjara atau denda sebesar sembilan ratus ribu rupiah.


Ancaman Hukuman Obstruction of Justice menurut KUHP

7 hari lalu

Ancaman Hukuman Obstruction of Justice menurut KUHP

Apa itu Obstruction of Justice, lengkap dengan ancaman hukuman pidananya sesuai KUHP.


Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

7 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.