RKUHP Disahkan, Pemerintah Dinilai Tidak Partisipatif dan Transparan

Reporter

Editor

Febriyan

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi simbolik penolakan pengesahan RKUHP dengan tema "Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat", Selasa, 6 Desember 2022. Mereka turut membedah pasal bermasalah yang masih dimuat dalam draf final RKUHP. IMA DINI SAFIRA/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak terburu-buru. Menurut Citra, pemerintah melakukan langkah terburu-buru dan terkesan tertutup karena draft RKUHP baru dapat diakses masyarakat sepekan sebelum pengesahan hari ini, Selasa, 6 Desember 2022.

"Terburu-buru misalnya gini, kita baru dapat draft pada 30 November, tapi disahkannya pada hari ini, 6 Desember 2022," ujar Citra  yang ikut dalam aksi penolakan pengesahan RKUHP di Depan Gedung DPR hari ini.

Aksi penolakan tersebut dilakukan oleh Aliansi Reformasi RKUHP. LBH Jakarta merupakan bagian dari aliansi tersebut bersama 40 organisasi masyarakat sipil lainnya. 

Di dalam Gedung DPR RI, Yasonna Laoly hadir sebagai wakil pemerintah dalam rapat paripurna pengesahan RKUHP. Politikus PDIP itu membantah anggapan bahwa pengesahan RKUHP dilakukan secara terburu-buru untuk mencegah penolakan. 

"Apa 59 tahun itu terjawab terburu-buru? Kalau dikatakan banyak penolakan, berapa banyak, substansinya apa, datang dengan cepat pada kami, kami sudah siap dan kami yakin betul ini diuji ditolak," ujar Yasonna dalam konferensi pers di Gedung DPR.

Aliansi mempermasalahkan langkah pemerintah yang tetap mengesahkan RKUHP meski masih banyak pasal bermasalah

Citra menaytakan sepakat jika perjalanan pembentukan rancangan itu dianggap panjang. Namun, menurut dia, yang menjadi permasalahan adalah pengesahan tersebut  masih tetap dilakukan meskipun masih ada pasal-pasal bermasalah di dalamnya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya memberikan waktu terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mengkaji terlebih dahulu substansi dari tiap pasal yang terkandung di dalamnya. Dia juga menyatakan pemerintah seharusnya memberikan ruang partisipasi lebih kepada masyarakat untuk ikut mengkritisi RKUHP tersebut. 

Yang terjadi, menurut Citra, bahkan sempat terjadi penutupan akses kepada masyarakat untuk mengetahui draft akhir yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. 

"Bahkan 30 November ini seharusnya kita bisa akses dalam waktu yang sama, namun kita tidak bisa mengakses draft tersebut," katanya.

Hal ini, meneurut dia, dapat diartikan bahwa presiden, pemerintah, dan DPR, tidak melakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipatif.

Sosialisasi pemerintah dianggap hanya sebatas formalitas

Citra juga mempertanyakan apa yang disebut pemerintah dengan sosialisasi ke berbagai kota. Menurut dia, yang dilakukan pemerintah hanya berupa road show karena tidak jelas substansi yang dibahas. 

"Bagaimana kita bisa partisipasi jika kita tidak tahu draft mana yang sedang dibahas. " katanya.

Dia menambahkan, pemerintah hanya melakukan presentasi dalam sosialisasi tersebut. Meskipun masyarakat diberikan waktu untuk memberikan pendapat, menurut Citra, pemerintah hanya melakukannya sebagai formalitas semata dan tidak menjadi pertimbangan.

"Padahal pendapat masyarakat juga menggunakan kajian," katanya. 

DPR RI dan pemerintah mengesahkan RKUHP dalam sidang paripurna hari ini, Selasa, 6 Desember 2022. Pengesahan itu diwarnai penolakan dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Mereka mengadakan aksi "Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat" di depan gedung DPR dengan menggelar tenda sembari menyuarakan pendapat terhadap pengesahan KUHP yang dilakukan pada hari ini.

NESA AQILA






Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

17 hari lalu

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

Sosialisasi terhadap KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah.


Jokowi Bakal Kumpulkan Korban Pelanggaran HAM Berat, Termasuk yang Ada di Eropa Timur

21 hari lalu

Jokowi Bakal Kumpulkan Korban Pelanggaran HAM Berat, Termasuk yang Ada di Eropa Timur

Mahfud Md mengatakan korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan ditemui oleh Presiden Jokowi. Pemerintah juga kumpulkan korban di Eropa Timur.


Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

26 hari lalu

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Sosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.


Perpu Cipta Kerja Banyak Dikritik, Yasonna: Wajar Tidak Bisa Puaskan 100 Persen Masyarakat

33 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Banyak Dikritik, Yasonna: Wajar Tidak Bisa Puaskan 100 Persen Masyarakat

Yasonna juga mengatakan pengesahan Perpu Cipta Kerja juga didasari oleh analisis ekonomi soal kondisi ekonomi global.


LBH Jakarta: Perppu Cipta Kerja Wajah Kediktatoran Pemerintah Jokowi

37 hari lalu

LBH Jakarta: Perppu Cipta Kerja Wajah Kediktatoran Pemerintah Jokowi

Perppu Cipta Kerja dianggap sebagai wajah kediktatoran pemerintahan Presiden Jokowi


Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

40 hari lalu

Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries hadir dalam persidangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E untuk menjadi saksi meringankan


Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

40 hari lalu

Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

Albert Aries yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer mengatakan dia hadir dengan pro deo dan pro bono alias gratis.


Pemerintah Didesak Tindak Tegas Pelaku Pelarangan Ibadah Natal di Cilebut

40 hari lalu

Pemerintah Didesak Tindak Tegas Pelaku Pelarangan Ibadah Natal di Cilebut

Jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, dilarang beribadah Natal di rumah oleh warga


LBH Jakarta Sebut Tim Adhoc Munir Perlu Dukungan Penuh Pemerintah

42 hari lalu

LBH Jakarta Sebut Tim Adhoc Munir Perlu Dukungan Penuh Pemerintah

Tim Adhoc Munir dinilai memerlukan dukungan penuh dari pemerintah. Presiden Jokowi diminta tampil ke publik membicarakan masalah ini.


Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

49 hari lalu

Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

Dalam KUHP baru, dimuat pula regulasi hukum tentang Tipikor, aturannya tertuang dalam Pasal 603 dan 604. Sanksi koruptor kok jadi ringan?