Komisi III DPR Pastikan UU KUHP Akomodir Aspirasi Masyarakat

Ruang rapat komisi III DPR RI

INFO NASIONAL - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan seluruh Fraksi di Komisi III DPR RI dan pemerintah telah menyampaikan pendapatnya dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dapat segera disahkan menjadi UU.

Menurut dia, penyempurnaan RUU KUHP secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya.

“Mengingat rumit dan luasnya cakupan substansi materi UU KUHP, sebagaimana permintaan pemerintah dalam penundaan pengesahan RUU KUHP pada Periode 2014-2019, pemerintah bersama DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi naskah UU KUHP ini dengan berbagai elemen masyarakat terutama para akademisi dan masyarakat hukum pidana dari berbagai lembaga dan universitas, sehingga meningkatkan partisipasi publik secara signifikan,” ujar Bambang Pacul saat konferensi pers di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Sebelumnya, Komisi III dan perwakilan pemerintah telah menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU KUHP. Pihak pemerintah diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

Selanjutnya Komisi III DPR RI akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan UU KUHP yang baru akan berlaku 3 tahun sejak diundang-undangkannya UU KUHP ini (tahun 2025), terutama peraturan pelaksana dan seluruh instrumen atau infrastruktur pendukungnya agar sesuai dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Serta sistem penegakan hukum yang adil, profesional dan akuntabel dengan harapan agar pembaruan ini akan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama di bidang hukum dan keamanan.

Beberapa hal penting yang menjadi perkembangan baru dan diatur dalam UU KUHP ini di antaranya adalah penerapan asas legalitas materiil dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), doktrin ultimum remedium keadilan restoratif dan penerapan diversi, pergeseran menjadi aliran neo-klasik (memperhatikan faktor subyektif dan obyektif), perluasan subyek hukum pidana (termasuk korporasi), penerapan asas pertanggungjawaban mutlak dan pengganti, pengaturan jenis pidana pokok baru (pengawasan dan kerja sosial) dan penerapan pidana mati bersyarat.

“Dan berbagai penyesuaian berbagai tindak pidana yang telah diatur di luar KUHP seperti Tindak Pidana Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Tindak Pidana terhadap Pemerintah dan Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintah, contempt of court atau tindak pidana terhadap proses peradilan, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana khusus,” tutur Bambang Pacul.

Menkumham Yasonna menjelaskan KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik.

“RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia.  Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini," ujar Yasonna. (*) 






Bamsoet Berikan Pembekalan Umum Rapim TNI-Polri

9 jam lalu

Bamsoet Berikan Pembekalan Umum Rapim TNI-Polri

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak para peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 agar siap menghadapi berbagai tantangan dunia digital.


Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

9 jam lalu

Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

PP Muhammadiyah beserta 7 organisasi mengeluarkan catatan kritis terkait RUU Kesehatan.


Gus Jazil Bangun Masjid di Komplek Ponpes Modern Sunanul Muhtadin

10 jam lalu

Gus Jazil Bangun Masjid di Komplek Ponpes Modern Sunanul Muhtadin

Masjid ini akan menjadi tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial.


Rapim TNI-Polri 2023, Bamsoet Tekankan Pentingnya Haluan Negara

10 jam lalu

Rapim TNI-Polri 2023, Bamsoet Tekankan Pentingnya Haluan Negara

Haluan negara berguna untuk kesinambungan pembangunan, transformasi ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.


Bamsoet Sampaikan Dukacita Musibah Gempa Bumi di Turki

10 jam lalu

Bamsoet Sampaikan Dukacita Musibah Gempa Bumi di Turki

Sekitar 4 WNI terluka dan kini dalam pengobatan di rumah sakit, serta 5 WNI dilaporkan hilang


Catatan Bamsoet: Menyoal Endapan Dana Pemda

10 jam lalu

Catatan Bamsoet: Menyoal Endapan Dana Pemda

Bamsoet menyoroti besarnya endapan dana hingga ratusan milyar rupiah yang mestinya dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah bangsa.


Komisi VII DPR Apresiasi PLN Dalam Upaya Menjaga Pasokan Energi Primer

11 jam lalu

Komisi VII DPR Apresiasi PLN Dalam Upaya Menjaga Pasokan Energi Primer

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan jajarannya menghasilkan tujuh butir kesimpulan.


Baleg Setuju RUU Kesehatan Disahkan Jadi Inisiatif DPR

11 jam lalu

Baleg Setuju RUU Kesehatan Disahkan Jadi Inisiatif DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR.


Bamsoet Apresiasi Kiprah Mohammad Khoush Heikal Azad di Indonesia

11 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Mohammad Khoush Heikal Azad di Indonesia

Bamsoet berharap, duta besar penggantinya juga bisa tetap aktif menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholders di Indonesia


Ketua MPR RI Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

12 jam lalu

Ketua MPR RI Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Kementerian ESDM melaporkan, potensi energi surya di Indonesia sangat besar yakni sekitar 4.8 KWh/m2 atau setara dengan 112.000 GWp, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp.